Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut konsultan dari China dan Jepang akan terlibat dalam perencanaan desain ibu kota baru di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
"Ada dua konsultan asing kelas dunia yang akan bantu masalah lingkungan, desain urban (perkotaan), masalah arsitekturnya dan lain-lain," kata Luhut di Jakarta, Jumat (3/1/2019).
Nantinya, kedua konsultan asing itu akan berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta anak bangsa dari berbagai perguruan tinggi Indonesia untuk merancang ibu kota baru.
Rancangan juga akan melibatkan desain dasar dari hasil sayembara ibu kota yang baru diumumkan beberapa waktu lalu.
Menurut Luhut, tadinya ada lima konsultan asing yang rencananya akan ikut terlibat dalam perancangan desain ibu kota baru diantaranya dari Amerika Serikat, Inggris, China serta Jepang.
Namun, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa cenderung untuk memilih konsultan asal China dan Jepang untuk disewa jasanya dalam membantu merancang ibu kota baru.
"Jadi tadi itu ada lima, ada AS, Inggris, Jepang, China. Tapi dua terbaik yang kami lihat. Tadi Pak Menteri Bappenas melihat beliau lebih cenderung di dua itu, Jepang dan China," kata Luhut.
Luhut menegaskan konsultan asing itu nantinya hanya akan terlibat pada fase perencanaan. Sementara pendanaan, khususnya untuk fasilitas inti seperti Kantor Presiden dan gedung pemerintahan nantinya akan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Ada pun pendanaan untuk fasilitas pendukung kota nantinya bisa saja berasal dari investasi asing, termasuk dari dana yang dikumpulkan dalam format Sovereign Wealth Fund yang akan digagas Indonesia dalam waktu dekat.
Baca Juga: Luhut: Jangan Salah-salahan, Pak Presiden Sudah Tolong yang Susah-susah
"Dua-duanya (China dan Jepang), kami minta dua-duanya (terlibat). Jadi nanti ada spesialisasi dari yang China, ada spesialisasi yang Jepang. Nanti kami kawinkan dengan anak-anak Indonesia," katanya.
Luhut berpendapat keterlibatan konsultan asing diperlukan karena pemerintah tak mau ambil risiko jika salah membangun ibu kota. Konsultan asing juga dianggap lebih berpengalaman dalam pembangunan kota baru.
Lebih lanjut, Luhut menambahkan, untuk menyewa konsultasi asing itu, pemerintah nantinya akan menyiapkan sejumlah anggaran. Sumbernya bisa berasal dari APBN atau Sovereign Wealth Fund yang akan dibentuk.
"Memangnya ada yang free of charge (gratis)? Bisa saja nanti (bentuknya) hibah, tapi per hari ini posisinya masih seperti itu (menyewa)," ujarnya.
Luhut berharap persiapan desain bisa rampung tahun ini agar bisa segera dimulai konstruksinya. (Antara).
Tag
Berita Terkait
-
Keunggulan Ibu Kota Baru Nagara Rimba Nusa
-
Tak Hanya WNI, Anggota Tim Pemenang Desain IKN Ada yang dari Luar Negeri
-
Menteri Basuki: AS Punya White House, Kita Nanti Bikin Stone House Ha-ha-ha
-
Daftar 5 Pemenang Desain Ibu Kota Negara Baru
-
Intip Penelusuran Jalan Menuju Ibu Kota Baru di Penajam Paser Utara
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
Terkini
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini
-
Kena OTT KPK, Pegawai Pajak Langsung Diberhentikan Sementara Kemenkeu
-
Antisipasi Risiko Perluasan, Tanah Ambles di Panggang Gunungkidul Segera Diuji Geolistrik
-
KPK Ungkap Akal Bulus Korupsi Pajak PT Wanatiara Persada, Negara Dibobol Rp59 M
-
5 Fakta OTT Kepala Pajak Jakut: Suap Rp6 Miliar Lenyapkan Pajak Rp59 Miliar