Suara.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo mengklaim kementerian yang dipimpinnya bakal terus melakukan pengawasan di Perairan Natuna, Kepulauan Riau.
Selain itu, Kementerian KKP juga akan terus melakukkan koordinasi dengan semua kementerian terkait, termasuk Menteri Luar Negeri Retno P. Marsudi.
"Jadi kita tidak boleh kalah dengan gerakan itu (kapal China). Yang paling penting bagaimana laut dan sekitarnya sepanjang perbatasan itu kita isi dengan nelayan kita," ujar Edhy di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (6/1/2020)
Edhy menuturkan setiap kementerian memiliki tugas masing-masing terkait masuknya kapal-kapal China ke Perairan Natuna. Sementara dirinya fokus memperkuat sektor kelautan.
"Wilayah lautan kita luas, dan saya akan gunakan dengan sumber daya yang ada, untuk kita lakukan," ucap dia.
Ia kemudian mengklaim bakal menindak tegas kapal asing yang mencuri ikan di Perairan Natuna. Belum lama ini kata dia, KKP telah menindak kapal ikan asing pencuri ikan di Indonesia.
"Kami menangkap tiga kapal asing di situ (Perairan Natuna), sekarang sedang ada di Kalimantan Barat," katanya.
Sebelumnya, telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal China di wilayah ZEE Indonesia di perairan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Kapal-kapal tersebut melakukan penangkapan ikan di wilayah ZEE Indonesia.
Baca Juga: Moeldoko: Perairan Natuna Harus Diisi Nelayan Lokal
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional
-
Pemprov DKI Jakarta Pertahankan Angka UMP 2026 di Rp5,7 Juta Meski Buruh Menolak
-
MK Minta Pemohon Uji Materi KUHP dan KUHAP Baru Cermati Gugatan Agar Tidak Bersifat Prematur