Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, meminta semua pihak untuk tidak menuding pemerintah menjual kedaulatan Indonesia.
Luhut menilai pelanggaran Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang dilakukan kapal China di perairan Natuna, Kepulauan Riau, menyangkut ekonomi, bukan soal kedaulatan negara.
"Jangan terus gampang ngomong kami (pemerintah Indonesia) ini menjual kedaulatan (Pemerintah Indonesia), beda ZEE itu. Saya ulangi itu, ZEE bicara menyangkut ekonomi kan, bukan bicara kedaulatan," ujar Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (6/1/2020).
Karena itu Luhut menegaskan tidak ada keinginan pemerintah untuk menjual kedaulatan di Indonesia.
"Sekali lagi saya ingin garis bawahi. Tidak ada keinginan pemerintah untuk meng-exercise mengenai kami berunding mengenai batas wilayah kita. Enggak ada. Itu supaya jelas dulu," ucap dia.
Terkait itu, Luhut mengatakan pemerintah Indonesia sudah melakukan langkah tegas terkait masuknya kapal-kapal China yang mencuri ikan di Perairan Natuna. Bahkan kata Luhut, ada enam kapal asing yang ditangkap karena mencuri ikan di perairan Indonesia.
"Ada yang ditangkap enam," tutur Luhut.
Sementara itu Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan kementeriannya terus melakukan pengawasan di Perairan Natuna, Kepulauan Riau.
Bahkan kata Eddy, pihaknya juga terus melakukkan koordinasi dengan semua kementerian terkait, termasuk Menteri Luar Negeri Retno P Marsudi.
Baca Juga: Pemerintah Beri Jaminan Keamanan Pada Nelayan yang Dikirim ke Natuna
"Jadi kita tidak boleh kalah dengan gerakan itu (kapal asing). Yang paling penting bagaimana laut dan sekitarnya sepanjang perbatasan itu kita isi dengan nelayan kita," ujar Edhy.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Matic untuk Keluarga yang Irit BBM dan Murah Perawatan
- 58 Kode Redeem FF Terbaru Aktif November 2025: Ada Item Digimon, Diamond, dan Skin
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil Matic Mirip Honda Brio untuk Wanita
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Sunscreen Wardah Untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Atasi Tanda Penuaan
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Diminta Jangan Banyak Omon-omon, Janji Tak Tercapai Bisa Jadi Bumerang
-
Trofi Piala Dunia Hilang 7 Hari di Siang Bolong, Misteri 59 Tahun yang Tak Pernah Tuntas
-
16 Tahun Disimpan Rapat: Kisah Pilu RR Korban Pelecehan Seksual di Kantor PLN
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
-
FIFA Atur Ulang Undian Piala Dunia 2026: 4 Tim Unggulan Dipastikan Tak Segrup
Terkini
-
Gus Yahya Staquf Diberhentikan dari Ketua NU, Siapa Penggantinya?
-
Kuasa Hukum Nadiem Makarim: Kasus Kliennya Mirip Polemik Tom Lembong dan Ira Puspadewi
-
1.131 Aktivis Dikriminalisasi, ICEL dan Koalisi Sipil Desak Kapolri Terbitkan Perkap Anti-SLAPP
-
Kemajuan yang Membebani: Ketika Perempuan Jadi Korban Pertama Pembangunan
-
Kapan Bahasa Portugis Diajarkan di Sekolah? Ini Jawaban Mendikdasmen
-
Geram Legislator Senayan Soal Bandara PT IMIP Beroperasi Tanpa Libatkan Negara: Kedaulatan Terancam!
-
Wamenkes Dante: Sistem Rujukan BPJS Tak Lagi Berjenjang, Pembayaran Klaim Disesuaikan Kompetensi RS
-
Pemprov DKI Gagas LPDP Jakarta, Siap Biayai Warga Kuliah S2-S3 hingga Luar Negeri
-
Rehabilitasi Eks Dirut ASDP Picu Sorotan, Komisi III DPR Warning Penegak Hukum
-
Ira Puspadewi Cs Dapat Rehabilitasi dari Prabowo, Eks Penyidik KPK: Tamparan Penegak Hukum