Suara.com - Pelaksana Tugas Gubernur Kepri, Isdianto meminta pemerintah menjadikan Kabupaten Natuna sebagai kawasan khusus. Ini dilakukan untuk mempercepat pembangunan di daerah tersebut.
Isdianto mengatakan ide untuk menjadikan Natuna sebagai kawasan khusus itu muncul setelah nelayan China yang dikawal "coast guard" mencuri ikan di daerah tersebut. Ide itu lebih baik dibanding mendorong Natuna dimekarkan menjadi provinsi.
"Memang harus ada terobosan yang baik dan tepat untuk Natuna agar lebih maju dan masyarakatnya sejahtera. Kawasan khusus Natuna perlu direalisasikan," ujarnya di Tanjungpinang, Selasa (7/1/2020).
"Saya akan sampaikan kepada pemerintah pusat," sambungnya.
Menurut dia, Natuna layak ditetapkan sebagai kawasan khusus karena memiliki karakteristik yang secara umum berbeda dengan daerah lainnya di Indonesia. Natuna merupakan kabupaten yang memiliki banyak pulau, dan sejumlah pulau merupakan titik koordinat batas wilayah Indonesia dengan berbagai negara.
Kondisi sumber daya alam seperti cadagan migas yang melimpah juga menjadi alasan Natuna perlu mendapat perhatian khusus untuk kepentingan bangsa dan negara. Perairan Natuna juga memiliki ikan yang sangat banyak sehingga kerap menjadi sasaran para nelayan asing.
Pengelolaan ruang laut yang tepat di perairan lepas di Natuna juga dapat membuahkan keuntungan yang besar bagi negara dan daerah. Wajah Indonesia di bagian utara ini juga memiliki pantai yang mempesona sehingga layak dikembangkan sektor wisata bahari.
"Pembangunan wilayah perbatasan merupakan sesuatu yang harus dilakukan. Karena ini wajah Indonesia, yang harus terlihat cantik dan kuat," katanya.
Isdianto mengemukakan sektor pertahanan keamanan negara di daerah perbatasan seperti Natuna seharusnya bangkit beriringan dengan sektor perekonomian, pendidikan, kesehatan, perikanan dan kelautan, komunikasi dan pariwisata. Potensi Natuna harus mampu dikelola secara maksimal untuk kepentingan bangsa dan negara, sekaligus memperkuat sendi-sendi pertahanan keamanan.
Baca Juga: Arief Poyuono Bela Prabowo soal Kisruh Natuna: Bukan Lembek, Tapi...
"Ini adalah bagian terpenting dalam pengelolaan kawasan perbatasan yang sejalan dengan visi Presiden dan Wakil Presiden RI," ucapnya. (Antara)
Berita Terkait
-
Arief Poyuono Bela Prabowo soal Kisruh Natuna: Bukan Lembek, Tapi...
-
Panas Indonesia-China di Natuna, Gerindra: Sudah Cukup Keras
-
Prabowo Disentil Susi soal Natuna, KSP Angkat Bicara
-
Soal Natuna, Menko Maritim: Jangan Terus Ngomong Pemerintah Jual Kedaulatan
-
Jokowi Disarankan Diskusi dengan SBY Soal Natuna dan 4 Berita Populer Lain
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Matic untuk Keluarga yang Irit BBM dan Murah Perawatan
- 58 Kode Redeem FF Terbaru Aktif November 2025: Ada Item Digimon, Diamond, dan Skin
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil Matic Mirip Honda Brio untuk Wanita
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Sunscreen Wardah Untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Atasi Tanda Penuaan
Pilihan
-
Menkeu Purbaya Diminta Jangan Banyak Omon-omon, Janji Tak Tercapai Bisa Jadi Bumerang
-
Trofi Piala Dunia Hilang 7 Hari di Siang Bolong, Misteri 59 Tahun yang Tak Pernah Tuntas
-
16 Tahun Disimpan Rapat: Kisah Pilu RR Korban Pelecehan Seksual di Kantor PLN
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
-
FIFA Atur Ulang Undian Piala Dunia 2026: 4 Tim Unggulan Dipastikan Tak Segrup
Terkini
-
Gus Yahya Staquf Diberhentikan dari Ketua NU, Siapa Penggantinya?
-
Kuasa Hukum Nadiem Makarim: Kasus Kliennya Mirip Polemik Tom Lembong dan Ira Puspadewi
-
1.131 Aktivis Dikriminalisasi, ICEL dan Koalisi Sipil Desak Kapolri Terbitkan Perkap Anti-SLAPP
-
Kemajuan yang Membebani: Ketika Perempuan Jadi Korban Pertama Pembangunan
-
Kapan Bahasa Portugis Diajarkan di Sekolah? Ini Jawaban Mendikdasmen
-
Geram Legislator Senayan Soal Bandara PT IMIP Beroperasi Tanpa Libatkan Negara: Kedaulatan Terancam!
-
Wamenkes Dante: Sistem Rujukan BPJS Tak Lagi Berjenjang, Pembayaran Klaim Disesuaikan Kompetensi RS
-
Pemprov DKI Gagas LPDP Jakarta, Siap Biayai Warga Kuliah S2-S3 hingga Luar Negeri
-
Rehabilitasi Eks Dirut ASDP Picu Sorotan, Komisi III DPR Warning Penegak Hukum
-
Ira Puspadewi Cs Dapat Rehabilitasi dari Prabowo, Eks Penyidik KPK: Tamparan Penegak Hukum