Suara.com - Personel Penerangan Kodam Jaya Kopda Yunanto Nugroho disebut-sebut mengoordinasikan sejumlah laman daring propaganda pro-pemerintah soal Papua.
Media internasional Reuters mengidentifikasi adanya 10 situs yang bertujuan untuk menerbitkan propaganda pro-Pemerintah soal Papua. Situs-situs ini dimiliki dan didanai oleh TNI.
Beberapa di antara sepuluh situs tersebut telah beroperasi sejak pertengahan tahun 2017. Namun Yunanto tidak menanggapi temuan ini.
Dilansir ABC --partner Suara.com, Kamis (9/1/2020), situs-situs tersebut memublikasikan konten yang mendukung tindakan militer dan polisi dalam menumpas pemberontakan separatis di provinsi Indonesia di Papua, yang telah lama dilakukan di bawah komando Kopassus.
Kolonel Muhammad Aidi, penasihat intelijen Kopassus memberikan penghargaan kepada Yunanto pada bulan November 2019.
Ia mengatakan, Yunanto sebagai seorang operator komputer militer telah membantu membuat dan mengelola banyak situs berita sebagai bagian dari "upaya militer" dalam bermitra bersama relawan sipil, termasuk kalangan pemuda dan wartawan pemuda, yang telah mendekati TNI untuk membantu.
"Situs resmi TNI tidak dapat mempublikasikan semua yang kita lakukan, jadi ada beberapa kantor berita yang telah mendukung kami melaporkan berita positif, serta melawan situs negatif, atau berita-berita palsu," katanya.
Menggunakan perangkat lunak dari DomainTools, sebuah platform yang digunakan para peneliti cybersecurity untuk meninjau catatan situs, Reuters mengidentifikasi 10 situs "kantor berita independen" dengan nomor ponsel yang terdaftar adalah milik Yunanto di profil LinkedIn-nya.
Ketika Reuters menghubungi nomor itu, Yunanto mengatakan itu miliknya dan dia bekerja di TNI.
Baca Juga: Pasca Ruko Alfamart Ambruk, Ada Pihak Lain yang Akan Diperiksa Polisi
Setelah panggilan telepon singkat dan mengirim pesan pendek, Yunanto menolak menjawab pertanyaan terperinci yang dikirim ke alamat email yang diberikannya.
Sepuluh situs tersebut antara lain adalah berita-indonesia.co.id, koranprogresif.co.id, dan viralreporter5com.
Laman-laman daring tersebut memublikasikan laporan-laporan positif soal pemerintah, militer dan polisi, selain ada juga artikel-artikel yang mengecam para pengkritik pemerintah dan penyelidik HAM.
Letnan Kolonel Zulhardie, kepala unit informasi militer yang bermarkas di Jakarta, meneruskan pertanyaan-pertanyaan Reuters kepada juru bicara militer Indonesia, Sisriadi, dan tidak menanggapinya.
Kitaorangpapuanews.com adalah salah satu dari tiga situs yang didanai militer, mendaftarkan alamatnya di Pusat Media Kodam Jayakarta, di Jakarta.
Yunanto bekerja untuk unit informasi Kodam Jayakarta dengan menjalankan Media Center, dengan kegiatan mengeluarkan 'press release', mengelola situs-situs militer berserta akun jejaring sosial, menurut artikel online yang dimuat mereka.
Berita Terkait
Terpopuler
- Operasi Zebra 2025 di Sumut Dimulai Besok, Ini Daftar Pelanggaran yang Disasar
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 5 Mobil Keluarga Bekas Paling Dicari 2025, Murah dengan Performa Mumpuni
- 5 Mobil Sedan Bekas Pajak Murah dan Irit BBM untuk Mahasiswa
- 5 Rekomendasi Smartwatch Selain Apple yang Bisa QRIS MyBCA
Pilihan
-
Format dan Jadwal Babak Play Off Piala Dunia 2026: Adu Nasib Demi Tiket Tersisa
-
Aksi Jatuh Bareng: Rupiah dan Mata Uang Asia Kompak Terkoreksi
-
4 HP RAM 12 GB Paling Murah, Pilihan Terbaik untuk Gamer dan Multitasker Berat
-
Perusahaan BUMN dan Badan Negara Lakukan Pemborosan Anggaran Berjamaah, Totalnya Rp43 T
-
RKUHAP Resmi Jadi UU: Ini Daftar Pasal Kontroversial yang Diprotes Publik
Terkini
-
Menko Polkam dan Mendagri Pimpin Rakorendal BNPP, Wajah Perbatasan RI Siap Dirombak Total
-
Bukan Sekadar Wacana! Pemprov DKI Libatkan Publik Susun 'Peta Jalan' Lingkungan Hidup Hingga 2055
-
ICW: Baru Setahun, Prabowo-Gibran Bikin Reformasi 1998 Jadi Sia-sia
-
Ratusan Ribu Penerima Bansos Main Judol, Kemensos Loloskan 7.200 Orang dengan Syarat Ketat
-
Tamsil Linrung Soroti Daerah Berperan Besar Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
-
Menkum Sebut KUHAP Baru Mementingkan Perlindungan HAM, Mulai Berlaku 2026
-
Cuma Naik Rp2 Ribuan per Hari, Buruh Tolak Upah Minimum 2026 Ala Menaker, Usul Formula Baru
-
Eks Sekretaris MA Nurhadi Didakwa Lakukan TPPU Rp307,5 Miliar dan USD 50 Ribu
-
Kasatgas KPK Diadukan ke Dewas, Benarkah Bobby Nasution 'Dilindungi' di Kasus Korupsi Jalan Sumut?
-
Mardani Ali Sera Dicopot dari Kursi Ketua PKSAP DPR, Alasannya karena Ini