Suara.com - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengakui belum mengetahui informasi dua stafnya, S dan D, ikut terjaring operasi tangkap tangan KPK yang menjerat anggota KPU Wahyu Setiawan.
Hasto mengakui, seluruh staf sekretariat PDIP berada di bawah tanggung jawabnya sebagai sekjen. Tapi kalau S dan D terbukti melakukan pelanggaran hukum, bukanlah tanggung jawabnya lagi.
"Saya perlu tegaskan, sebagai sekjen, saya bertanggung jawab dalam membina semua staf, anggota, kader partai. Apa yang menjadi tindakan anggota dan kader, partai tentu saja ikut bertanggung jawab. Tetapi ketika itu sudah menyentuh persoalan hukum, partai tidak bertanggung jawab," ujar Hasto di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (9/1/2020).
Namun, ia mengakui belum mendapatkan kepastian keberadaan S dan D hingga Kamis sore. "Saya tidak mengetahui, karena sakit diare tadi.”
Sebelumnya, politikus Partai Demokrat Andi Arief menyebut staf Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto terkait OTT KPK.
"Miris saya mendengar kabar OTT komisioner KPU bersama caleg partai suara terbesar pemilu. Lebih miris lagi kabarnya bersama dua staf sekjen partai tersebut. Sistemik?" cuit Andi Arief seperti dikutip Suara.com, Kamis (9/1/2020).
"Jika benar ada dua staf Sekjend Hasto Kristiyanto dengan inisial S dan D juga ikut OTT KPK bersama caleg partai tersebut, maka apa arti sebuah tangisan?" tulisnya.
Berita Terkait
-
Komisioner KPU Tiba di KPK, Bersiap Saksikan Kepastian Hukum Wahyu Setiawan
-
Balasan Hasto PDIP soal Cuitan Andi Arief: Kita Tahu Dia Gimana
-
Pimpinan KPU Menuju KPK Gelar Konpers Bersama Umumkan Kasus Wahyu Setiawan
-
KPK Datangi Kantor PDIP Mau Geledah Ruangannya? Ini Kata Hasto
-
OTT Wahyu Dikaitkan dengan Kursi Caleg PDIP Sumsel, Ketua KPU: Tunggu KPK
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu