Suara.com - Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kritiyanto menegaskan, tidak nbenar KPK melakukan penggeledahan dan menyegel ruangannya di kantor DPP PDIP, terkait tangkap tangan anggota KPU Wahyu Setiawan dalam kasus suap.
Namun, Hasto mengakui KPK sempat mendatangi kantor DPP PDIP tapi tak dibolehkan masuk. Sebab, KPK tak memenuhi prosedur untuk melakukan penggeledahan.
“Soal kelengkapan surat perintah yang dibawa penyidik saat ke DPP PDIP. Kalau prosedurnya sesuai, PDIP bakal mempersilakan,” kata Hasto di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (9/1/2020).
"Jadi informasi penggeledahan, penyegelan itu tidak benar. Tapi kami tahu KPK terus mengembangkan upaya-upaya melalui kegiatan penyelidikan setelah OTT tersebut. Sikap partai adalah memberikan dukungan terhadap hal itu," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Nama dua staf Hasto Kristiyanto berinisial S dan D, disebut-sebut oleh politikus Partai Demokrat Andi Arief terkait dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Kabar tersebut membuat keberadaan Hasto dicari awak media untuk mendapatkan konfirmasi. Berdasarkan informasi dari Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, Hasto akan hadir dalam gladiresik Rakernas PDI Perjuangan di JIEXPO Kemayoran Jakarta, Kamis (9/1/2020).
Namun belakangan, ia menyebut Hasto dalam kondisi kecapekan dan sempat terserang diare.
"Pak Hasto ke sini. Pak Hasto tadi menginformasikan kena diare, kelelahan mungkin,” kata Djarot.
Sebelumnya, Djarot mengatakan belum mengetahui ada upaya penggeledahan ruang kerja Sekjen Hasto Kristiyanto di DPP PDIP oleh penyidik KPK pada hari ini.
Baca Juga: Yasonna Klaim Belum Dengar Kabar Staf Hasto PDIP Diciduk KPK
Namun, Djarot tidak memungkiri ada penyidik KPK yang datang ke kantor DPP PDIP. Tetapi karena tidak dilengkapi surat bukti yang kuat, upaya penyidik untuk masuk ke DPP tidak dilanjutkan.
Pantauan Suara.com, kondisi kantor DPP PDI Perjuangan dalam keadaan terutup. Pintu gerbangnya juga terkunci.
Sejumlah penjaga keamanan terlihat berjaga di halaman dalam kantor. Ada juga beberapa personel kepolisian dari Sektor Menteng yang kemudian masuk ke Kantor DPP melalui salah satu gerbang.
Sebelumnya, politikus Partai Demokrat Andi Arief menyebut staf Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto terkait OTT KPK.
"Miris saya mendengar kabar OTT komisioner KPU bersama caleg partai suara terbesar pemilu. Lebih miris lagi kabarnya bersama dua staf sekjen partai tersebut. Sistemik?" cuit Andi Arief seperti dikutip Suara.com, Kamis (9/1/2020).
"Jika benar ada dua staf Sekjend Hasto Kristiyanto dengan inisial S dan D juga ikut OTT KPK bersama caleg partai tersebut, maka apa arti sebuah tangisan?" tulisnya.
Berita Terkait
-
OTT Wahyu Dikaitkan dengan Kursi Caleg PDIP Sumsel, Ketua KPU: Tunggu KPK
-
Disegel KPK, Rumah Dinas Komisioner KPU Wahyu Setiawan Dijaga Ketat
-
Yasonna Klaim Belum Dengar Kabar Staf Hasto PDIP Diciduk KPK
-
Ruangan Rekan Disegel KPK, Ketua KPU: Cuma Menjaga, Belum Ada yang Disita
-
KPK Segel Ruang Kerja Komisioner KPU Wahyu Setiawan
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!
-
Eks Asisten Pelatih Timnas Indonesia Alex Pastoor Tersandung Skandal di Belanda
-
KPK Amankan Uang Ratusan Juta Rupiah Saat OTT di Depok
-
KPK Gelar OTT Mendadak di Depok, Siapa yang Terjaring Kali Ini?
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
Terkini
-
Gus Ipul Serukan Gerakan Peduli Tetangga, Perkuat Data Lindungi Warga Rentan
-
Sudah Tiba di Jakarta, PM Australia Segera Bertemu Prabowo di Istana
-
Gus Ipul dan Kepala Daerah Komitmen Buka 8 Sekolah Rakyat Baru
-
RS Tolak Pasien karena JKN Nonaktif, Mensos Gus Ipul: Mestinya Disanksi BPJS, Tutup Rumah Sakitnya
-
Mensos Gus Ipul: RS Tak Boleh Tolak Pasien BPJS Penerima Bantuan Iuran
-
Wamendagri Wiyagus Lepas Praja IPDN Gelombang II, Percepat Pemulihan Pascabencana Aceh Tamiang
-
Kasatgas PRR Ingatkan Pemda yang Lambat Kirim Data Penerima Bantuan Bencana
-
Satgas PRR Resmikan Huntara di Tapanuli Selatan dan Tujuh Kabupaten Lain Secara Serempak
-
Kasus Tragis Anak di Ngada NTT, Pakar Sebut Kegagalan Sistem Deteksi Dini dan Layanan Sosial
-
Hakim di PN Depok Tertangkap Tangan KPK, Diduga Terlibat Suap Ratusan Juta!