Suara.com - Politikus PDI Perjuangan sekaligus anggota DPR RI Riezky Aprilia enggan berbicara banyak ihwal kasus suap koleganya, Harun Masuki kepada Komisioner KPU Wahyu Setiawan agar bisa menjadi anggota Dewan lewat pergantian antar waktu (PAW).
Riezky yang turut hadir dalam Rakernas PDI Perjuangan di JIEXPO Kemayoran Jakarta berusaha menghindar saat awak media mengajukan pertanyaan soal kasus suap tukar guling jabatan DPR.
Bahkan Riezky juga dikawal dua orang pria yang diduga merupakan pengawal pribadinya.
"Saya buru-buru," kata Riezky, Jumat (10/1/2020).
Jawaban Riezky tersebut direspon oleh dua pengawal yang meminta agar awak media tidak lagi mewawancarai Riezky.
"Sudah-sudah," ujar pengawal.
Namun kemudian Riezky kembali menjawab pertanyaan. Riezky mengaku tidak mengetahui kasus Harun soal tukar guling jabatan lantaran sedang dalam masa reses. Ia berujar hanya akan mengikuti apa yang diinstruksikan oleh partai.
"Saya enggak tahu apa-apa. Saya baru pulang reses. Makanya bukan gak mau tanggapi wartawan. Saya enggak ngerti apa-apa dan saya prinsipnya saya ikut perintah partai. PDIP pasti sesuai dengan profesionalisme," kata Riezky.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengklaim bahwa partainya sudah melalui mekanisme dan prosedur yang sesuai dalam memilih anggota DPR melalui PAW.
Baca Juga: Skandal KPU dan Caleg PDIP, KPU Sebut PAW Diteken Ketum dan Sekjen Partai
Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung, kata Hasto, pemilihan tersebut dikembalikam kepada partai dengan keputusan tetap berada di KPU. Belakangan diketahui caleg PDI Perjuangan Harun Masiku diduga menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk memuluskan jalannya menjadi Dewan menggantikan Nazaruddin Kiemas yang meninggal dunia.
Padahal diketahui berdasarkan rapat pleno KPU, pengganti Nazaruddin telah ditetapkan, yakni Riezky Aprilia.
"Kalau proses pergantian itu kan ada keputusan dari MA bahwa ketika ada seseorang yang meninggal dunia karena peserta pemilu adalah parpol, maka putusan MA menyerahkan hal tersebut ke parpol. Tapi keputusannya kan tetap ada di KPU. Kami tidak mengambil keputusan," kata Hasto di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis, kemarin.
Adapun alasan PDI Perjuangan memilih Harun sebagai pengganti Nazaruddin, lanjut Hasto karena mempertimbangkan latar belakang dirinya. Harun dinilai merupakan sosok yang bersih.
"Dia sosok bersih dan dalam upaya pembinaan hukum juga selama ini cukup baik track recordnya. Tapi kami itu pertimbangannya karena adanya putusan MA. Tanpa adanya putusan MA itu kami tidak mengambil keputusan terhadap hal tersebut," ujar Hasto.
Tag
Berita Terkait
-
Surat PAW Harun Masiku yang Jadi Tersangka KPK Diteken Mega dan Hasto
-
Ditunggu Mundur dari Jabatan, KPU Ogah Tolong Wahyu Setiawan
-
KPU di Tengah Krisis Kepercayaan
-
KPU Belum Terima Surat Mundur Wahyu Setiawan karena Ditangkap KPK
-
KPK Batal Periksa Kantor PDIP, Ferdinand: Tak Berkutik ke Partai Penguasa
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO