Suara.com - Rapat Kerja Nasional PDI Perjuangan yang berlangsung sejak 10 Januari 2020 telah resmi ditutup Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dalam rapat pleno partai di Kompleks JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Minggu (12/1/2020) malam.
Dalam rapat tersebut, Megawati mengambil keputusan atas rekomendasi partai terhadap beberapa isu nasional termasuk pelaksaan pilkada serentak yang akan digelar September mendatang.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, Rakernas I PDIP ini menelurkan sembilan rekomendasi yang diberikan kepada pemerintah, dewan perwakilan rakyat dan kader PDIP sendiri.
"Dalam sembilan rekomendasi tersebut dukungan, sebagian besar merupakan hal yang sifatnya sinergis dan koordinatif dengan pemerintahan Bapak Jokowi dan Kiai Haji Maruf Amin," kata Hasto di Kompleks JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Minggu (12/1/2020).
Berikut rekomendasi Rakernas PDIP di Jakarta:
1. Mendukung sepenuhnya pemerintahan Jokowi-Maruf Amin untuk menjaga eksistensi, kehormatan dan kedaulatan teritorial dan kedaulatan ekonomi Indonesia dari pihak manapun termasuk kepentingan asing.
2. Merekomendasikan DPP PDI Perjuangan untuk menyusun langkah politik strategis guna menyusun haluan pembangunan nasional melalui strategi industri hulu-hilir berbasis penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan mendorong riset dan inovasi.
3. Menjadikan keanekaragaman pangan, bumbu-bumbuan, rempah dan kekayaan hayati, serta apa yang terkandung di dalam bumi, air, laut dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai sumber kemakmuran Indonesia berdikari melalui riset dan inovasi.
4. Mendukung Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan mengambil fokus pada kegiatan riset dan inovasi terhadap flora, fauna, manusia dan teknologi sesuai Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019.
Baca Juga: PDIP Minta Harun Masiku Segera Menyerahkan Diri ke KPK
5. Merekomendasikan DPP dan Fraksi DPR RI PDIP untuk memperjuangan revisi undang-undang Pemilu agar kembali menggunakan sistem proporsional daftar tertutup.
Peningkatan ambang batas parlemen sekurang-kurangnya 5 persen, pemberlakuan ambang batas parlemen secara berjenjang (5 persen DPR RI, 4 persen DPRD Provinsi dan 3 persen DPRD Kabupaten/Kota), perubahan district magnitude (3-10 Kursi untuk DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dan 3-8 Kursi untuk DPR RI) serta memoderasi konversi suara menjadi kursi dengan Sainte Lague Modifikasi dalam rangka mewujudkan Presidensialisme dan Pemerintahan efektif, penguatan serta penyedederhaan sistem kepartaian serta menciptakan pemilu murah.
6. Merekomendasikan agar seluruh calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusung oleh PDI Perjuangan wajib mengikuti Sekolah Partai dan menjalankan visi misi yang dibuat DPP PDI Perjuangan.
7. PDIP menargetkan kemenangan 60 persen dalam Pilkada Serentak 2020 demi melanggengkan kemenangan PDIP di Pemilu 2024 nanti.
8. Berkomitmen memelopori kebijakan pembangunan nasional yang menempatkan keberpihakan terhadap lingkungan hidup. Melindungi, merawat dan mengembangkan kelestarian lingkungan dalam keseimbangan dengan seluruh alam raya wajib dijalankan dalam seluruh kebijakan partai. Dan terakhir,
9. Rakernas I PDI Perjuangan menegaskan komitmennya untuk mendukung beberapa lembaga pemerintah seperti BNPB, BNPP, BMKG, BPOM, Lembaga HIV-AIDS, BNN dan HAKI.
Berita Terkait
-
PDIP Minta Harun Masiku Segera Menyerahkan Diri ke KPK
-
Merokok di Luar saat Rakernas, 26 Kader PDIP Dihukum Megawati
-
Dosen Al Azhar: KPK Harus Panggil Sekjen PDIP Hasto, Ada yang Janggal
-
Ikut Rakernas PDIP di Jakarta, Risma Tetap Kerja Awasi Pompa Air Surabaya
-
Sekjen PDIP Hasto Bantah Tuduhan Dirinya Terlibat Kasus Suap dan Diburu KPK
Terpopuler
- 4 Sepatu Jalan Kaki Lokal Terbaik Harga Rp300 Ribuan Sesuai Review, Kualitas Jempolan
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Daripada Nyicil BeAT: Ini 5 Motor Keren Murah Bertenaga untuk Pelajar, Harga Mulai 5 Jutaan Saja
- Beroperasi Bertahun-tahun Tanpa Izin Resmi, Pabrik Pengolahan Oli Bekas di Tangerang Resmi Ditutup
- Suzuki Burgman 15 Sudah Ada di Dealer, Skutik Penantang NMAX dengan Layar TFT dan Traction Control
Pilihan
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
-
Resmi! Roy Suryo dan Dokter Tifa Tak Ditahan Jaksa, Ini Syarat yang Harus Dipenuhi
-
Sudewo Tolak Dakwaan Gabungan Kasus DJKA dan Perangkat Desa, Kuasa Hukum Sebut Langgar KUHAP!
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
Terkini
-
Akses KRL ke JIS Sudah Aktif: Ini Rute dan Jam Operasionalnya!
-
Niat ke Lombok Malah Dibuang ke Terminal Bayangan, WNA Uzbekistan Terlunta-lunta Ditipu Taksi Gelap
-
Ungkap Alasan Vonis 8 Tahun Bos Grup BJU Hendarto, Hakim: Hasil Korupsi Dipakai Judi!
-
KPK Incar 'Pemain' Lain di Skandal Korupsi MBG
-
Terancam 5 Tahun Bui Tapi Tak Ditahan, Eggi Sudjana: Ada 'Tangan' Politik di Kasus Roy Suryo!
-
Ancol Kaji Hapus Tiket Per Orang, Siapkan Skema 'Special Zone' Berbasis Parkir
-
Tok! Bos BJU Divonis 8 Tahun Penjara di Kasus Korupsi LPEI
-
Saling Dorong di Depan DPR! Polisi Paksa Padamkan Simbol 'Kematian' Pemerintah Milik Mahasiswa
-
Karangan Bunga Hitam Putih KDM di HUT Jakarta Curi Perhatian, Ketua DPRD DKI: Unik
-
DPR Bukan Tukang 'Stempel' Pemerintah! Saan Mustopa Kalim Fungsi Kontrol Parlemen Tetap Tajam