Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai pembentukan panitia khusus atau pansus untuk mengusut dugaan korupsi senilai Rp 10 triliun di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) belum diperlukan.
Alasannya, kata Dasco, wakil rakyat di Senayan tengah berfokus untuk membentuk pansus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Ia berujar pembentukan pansus Asabri masih perlu pertimbangan.
"Ya saya pikir satu-satu dulu, saya pikir ini baru Jiwasraya nanti kita tuntaskan kemudian Asabri nanti kita lihat bagaimana kasusnya," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020).
Terkait pansus Jiwasraya, Dasco mengatakan diperlukan dibentuk pansus guna mengusut kerugian yang menghabiskan uang nasabah. Pansus juga diperlukan untuk memberikan solusi atas kerugian terhadap nasabah.
"Kalau saya pribadi sebagai pimpinan DPR Budang Koordinasi ekonomi dan Keuangan saya pikir kita pantas kemudian membentuk suatu pansus untuk menelusuri itu uangnya lari ke mana saja dan kemudian apakah ada yang bisa diselamatkan dan lalu kemudian solusinya gimana karena kan ini uang masyarakat banyak," ujar Dasco.
Sebelumnya, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan saat ini sudah ada lima fraksi DPR menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya. Meski persetujuan itu belum resmi atau informal.
Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan kelima fraksi tersebut adalah Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi PKS, dan Fraksi Demokrat.
"DPR baru masuk kembali setelah masa reses pada 13 Januari namun secara informal sudah ada lima fraksi yang setuju (pembentukan) Pansus Jiwasraya," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (9/1/2020).
Menurut dia, untuk menyikapi usulan tersebut maka Pimpinan DPR akan melaksanakan Rapat Pimpinan lalu Rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang akan mengakomodir usulan-usulan dari fraksi-fraksi sebelum dibawa ke Rapat Paripurna DPR.
Baca Juga: Tolak RUU Cilaka, Ribuan Buruh Akan Long March dari Taman Ria ke Gedung DPR
"Ini kan baru informal ya kalau soal Pansus, nanti kita akan bicara di Bamus," ujarnya.
Dia tidak mempermasalahkan pada akhirnya akan dibentuk Pansus atau Panitia Kerja (Panja) terkait persoalan di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Namun menurut dia yang terpenting adalah persoalan di perusahaan BUMN tersebut menemukan solusinya.
"Yang penting bagaimana kita mengungkap apa persoalan yang membelit Jiwasraya kemudian uangnya kemana dan solusinya bagaimana," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
-
Juda Agung Tiba di Istana Kepresidenan, Mau Dilantik Jadi Wamenkeu?
-
Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
Terkini
-
Kritik Kebijakan Luar Negeri Prabowo, Orator Kamisan Sebut RI Alami Kemunduran Diplomasi
-
Jelang Ramadan, Legislator Shanty Alda Desak Audit Teknis Keberadaan Sutet di Adisana Bumiayu
-
Seminar Nasional Penegakan Hukum, Pakar: Pemberantasan Korupsi Indonesia Temui Jalan Buntu
-
Duduk Perkara Skandal Camat Medan Maimun: Kenapa Kartu Kredit Pemda Rp1,2 Miliar Bisa Dipakai Judol?
-
Diduga Terima Jatah Uang Apresiasi Restitusi Pajak, Kepala KPP Madya Banjarmasin Ditahan KPK
-
Alasan Jamdatun Narendra Jadi Saksi Ahli dalam Persidangan Ekstradisi Paulus Tannos di Singapura
-
Refleksi Aksi Kamisan ke-896: Masalah Bangsa Tak Bisa Dijawab dengan Joget Gemoy!
-
Siapkan Payung Saat Ramadan, BMKG Sebut Cuaca Ekstrem Berlanjut di Sebagian Besar Indonesia
-
Kemenkes Minta Jangan Lagi Ributkan BPJS PBI: RS Harus Tetap Layani Pasien
-
Kemenko Kumham Imipas Sebut Perlu Sinkronisasi Regulasi dalam Penyelesaian Overstaying Tahanan