Suara.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai pembentukan panitia khusus atau pansus untuk mengusut dugaan korupsi senilai Rp 10 triliun di PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) belum diperlukan.
Alasannya, kata Dasco, wakil rakyat di Senayan tengah berfokus untuk membentuk pansus dugaan korupsi di PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Ia berujar pembentukan pansus Asabri masih perlu pertimbangan.
"Ya saya pikir satu-satu dulu, saya pikir ini baru Jiwasraya nanti kita tuntaskan kemudian Asabri nanti kita lihat bagaimana kasusnya," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (13/1/2020).
Terkait pansus Jiwasraya, Dasco mengatakan diperlukan dibentuk pansus guna mengusut kerugian yang menghabiskan uang nasabah. Pansus juga diperlukan untuk memberikan solusi atas kerugian terhadap nasabah.
"Kalau saya pribadi sebagai pimpinan DPR Budang Koordinasi ekonomi dan Keuangan saya pikir kita pantas kemudian membentuk suatu pansus untuk menelusuri itu uangnya lari ke mana saja dan kemudian apakah ada yang bisa diselamatkan dan lalu kemudian solusinya gimana karena kan ini uang masyarakat banyak," ujar Dasco.
Sebelumnya, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan saat ini sudah ada lima fraksi DPR menyatakan dukungannya terhadap pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Jiwasraya. Meski persetujuan itu belum resmi atau informal.
Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan kelima fraksi tersebut adalah Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi PKS, dan Fraksi Demokrat.
"DPR baru masuk kembali setelah masa reses pada 13 Januari namun secara informal sudah ada lima fraksi yang setuju (pembentukan) Pansus Jiwasraya," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (9/1/2020).
Menurut dia, untuk menyikapi usulan tersebut maka Pimpinan DPR akan melaksanakan Rapat Pimpinan lalu Rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang akan mengakomodir usulan-usulan dari fraksi-fraksi sebelum dibawa ke Rapat Paripurna DPR.
Baca Juga: Tolak RUU Cilaka, Ribuan Buruh Akan Long March dari Taman Ria ke Gedung DPR
"Ini kan baru informal ya kalau soal Pansus, nanti kita akan bicara di Bamus," ujarnya.
Dia tidak mempermasalahkan pada akhirnya akan dibentuk Pansus atau Panitia Kerja (Panja) terkait persoalan di PT. Asuransi Jiwasraya (Persero). Namun menurut dia yang terpenting adalah persoalan di perusahaan BUMN tersebut menemukan solusinya.
"Yang penting bagaimana kita mengungkap apa persoalan yang membelit Jiwasraya kemudian uangnya kemana dan solusinya bagaimana," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka
-
Mendagri Sambut Kunjungan CIO Danantara, Bahas Pendidikan dan Pengelolaan Sampah Berkelanjutan
-
Nasib 7 Pekerja Freeport Tertimbun Longsor: Titik Terang Belum Juga Muncul, Komunikasi Terputus!
-
Kronologi Sadis Penculikan Kacab Bank BUMN: Kopda FH Sempat Ancam Lepas Korban Gegara Hal Ini!
-
Setelah Bikin Blunder, KPU Minta Maaf karena Aturan Rahasia Ijazah Capres
-
Uang Pengembalian Khalid Basalamah Berubah Jadi Sitaan Korupsi Kuota Haji? KPK: Nanti Kami Jelaskan