Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal melakukan komunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait adanya kasus dugaan korupsi di PT Asabri (Persero). Koordinasi diperlukan untuk mengetahui perkiraan kerugian negara.
Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan kasus PT Asabri mirip dengan Jiwasraya yang mengambil keuntungan pribadi setelah perusahaan melakukan investasi dengan menggunakan dana nasabah di pasar modal.
"Kami harus komunikasi dengan BPK RI dulu ya. BPK RI yang mengetahui terkait dengan hasil audit," kata Firli Bahuri saat dihubungi, Senin (13/1/2020).
Meski demikian, Firli belum dapat memastikan apaakah kasus dugaan korupsi tersebut akan ditangani KPK atau lembaga penegak hukum lain. Ia menyebut keputusan itu akan diambil KPK setelah dapat informasi dan data dari BPK.
"Jadi kami harus dengar pemaparan dari pihak BPK RI. Tapi, prinsipnya KPK bekerja. Tapi sekali lagi kami mau dengar dulu dari BPK RI," tutup Firli
Sebagai informasi saja, PT Asabri merupakan asuransi yang mengelola dana pensiun milik TNI, Polri, dan Pegawai Kementerian Pertahanan.
Berita Terkait
-
KPK Panggil Anggota DPR Jazilul Fawaid Terkait Kasus Imam Nahrawi
-
Hasto Sebut Ada Pihak yang Mengkomersilkan Surat PAW Harun Masiku ke KPU
-
Geledah Rumah Dinas Bupati Sidoarjo, Ini yang Disita KPK Selain Dokumen
-
Analis: 60 Persen Koruptor yang Ditangkap KPK Erat Terkait Partai Politik
-
KPK Temukan Rp 1 Miliar dan Mata Uang Asing di Rumah Bupati Sidoarjo
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 6 Sepeda Lipat Alternatif Brompton, Harga Murah Kualitas Tak Kalah
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
Pilihan
-
Persib Resmi Rekrut Striker Madrid Sergio Castel, Cuma Dikasih Kontrak Pendek
-
Prabowo Tunjuk Juda Agung jadi Wamenkeu, Adies Kadir Resmi Jabat Hakim MK
-
Lakukan Operasi Senyap di Bea Cukai, KPK Amankan 17 Orang
-
Juda Agung Tiba di Istana Kepresidenan, Mau Dilantik Jadi Wamenkeu?
-
Viral Dugaan Penganiayaan Mahasiswa, UNISA Tegaskan Sanksi Tanpa Toleransi
Terkini
-
Kritik Kebijakan Luar Negeri Prabowo, Orator Kamisan Sebut RI Alami Kemunduran Diplomasi
-
Jelang Ramadan, Legislator Shanty Alda Desak Audit Teknis Keberadaan Sutet di Adisana Bumiayu
-
Seminar Nasional Penegakan Hukum, Pakar: Pemberantasan Korupsi Indonesia Temui Jalan Buntu
-
Duduk Perkara Skandal Camat Medan Maimun: Kenapa Kartu Kredit Pemda Rp1,2 Miliar Bisa Dipakai Judol?
-
Diduga Terima Jatah Uang Apresiasi Restitusi Pajak, Kepala KPP Madya Banjarmasin Ditahan KPK
-
Alasan Jamdatun Narendra Jadi Saksi Ahli dalam Persidangan Ekstradisi Paulus Tannos di Singapura
-
Refleksi Aksi Kamisan ke-896: Masalah Bangsa Tak Bisa Dijawab dengan Joget Gemoy!
-
Siapkan Payung Saat Ramadan, BMKG Sebut Cuaca Ekstrem Berlanjut di Sebagian Besar Indonesia
-
Kemenkes Minta Jangan Lagi Ributkan BPJS PBI: RS Harus Tetap Layani Pasien
-
Kemenko Kumham Imipas Sebut Perlu Sinkronisasi Regulasi dalam Penyelesaian Overstaying Tahanan