Suara.com - Dede Luthfi Alfiandi (20), pemuda yang membawa Bendera Merah Putih saat melakukan aksi demo pelajar di depan DPR RI pada September lalu sempat mengalami sakit di dalam rumah tahanan Polda Metro Jaya.
Hal itu terungkap saat Luthfi menjalani sidang lanjutan keterangan saksi ahli di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (15/1/2020) siang.
Kuasa Hukum Luthfi, Sutra Dewi mengatakan kliennya sebenarnya dalam kondisi tidak 100 persen fit, ia sempat mengalami gejala tifus.
"Seenarnya Luthfi saat ini kurang sehat, dia seperti ada gejala tifus, kemarin itu kan sempat dirawat di klinik sebelum sidang, masuk dalam perawatan biro klinik rutan, sabtu atau minggu kemarin dia kekuar, tapi sekarang sudah lumayan sehat, sudah bisa ikut sidang," kata Sutra Dewi seusai sidang di PN Jakpus, Rabu (15/1/2020).
Oleh sebab itu, Luthfi yang seharusnya memberikan keterangan seusai sidang pemeriksaan saksi ahli harus ditunda hingga 20 Januari 2020.
"Cuma tadi kami ragu-ragu apakah dia (Luthfi) siap diperiksa hari ini atau enggak, tapi ternyata dia masih kurang fit," ucapnya.
Sutra Dewi memastikan Luthfi mendapatkan perlakuan yang baik dari pihak Polda Metro Jaya yang membawa Luthfi ke klinik rutan.
"Di dalam rutan sendiri baik-baik kok orang disana sama Luthfi," tegasnya.
Dalam sidang hari ini, dua ahli pidana Azmi Syahputra dari Universitas Bung Karno dan Suparji Ahmad dari Universitas Al-Azhar menilai Luthfi tidak perlu dipenjara dengan alasan Luthfi sudah menjalani sanksi sosial dan hukuman tidak harus berujung dengan sanksi penjara.
Baca Juga: Situs PN Jakpus Diretas Pakai Gambar Anak STM, Kini Tak Bisa Diakses
Sebelumnya, Luthfi telah menjalani sidang dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak termohon yakni lima orang anggota kepolisian pada Rabu (18/12/2012).
Para saksi itu terdiri dari dua anggota Polres Metro Jakarta Barat; Raden M Bahrun dan Hendra, dan tiga anggota Satreskrim Polres Jakarta Pusat; Hendar Kelana, Dwi Susanto, Dimas S.
Dalam kasus ini, Luthfi tidak akan mengajukan eksepsi dan menginginkan pemeriksaan segera dilakukan oleh majelis hakim.
Ada tiga dakwaan alternatif yang didakwakan kepada Luthfi, yaitu pasal 212 jo 214 ayat (1) KUHP, pasal 170 KUHP, serta pasal 218 KUHP.
Berita Terkait
-
2 Ahli akan Bersaksi di Sidang Luthfi Pembawa Bendera Saat Demo DPR
-
Apartemen Green Pramuka jadi Markas, Cara 2 Tersangka Retas Situs PN Jakpus
-
Bela Kasus Luthfi, Motif Dua Tersangka Retas Situs PN Jakarta Pusat
-
Luthfi Pembawa Bendera Merah Putih Bantah Retas Website PN Jakpus
-
Balas Kesaksian Polisi, Kubu Lufthi: Hubungan Seragam dan Perbuatannya Apa?
Terpopuler
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- Habiburokhman Ngamuk di DPR, Perwakilan Pengembang Klaster Vasana Diusir Paksa Saat Rapat di Senayan
Pilihan
-
Update Kuota PINTAR BI Wilayah Jawa dan Luar Jawa untuk Penukaran Uang
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
Terkini
-
Demo Mahasiswa di Bulan Ramadan, Polisi Turunkan Tim Sholawat untuk Pengamanan
-
Polemik Akses Musala di Cluster, Pengembang Buka Suara Usai Diusir Komisi III DPR
-
Negosiasi AS-Iran Gagal! Ancaman Perang Bisa Terjadi dalam 15 Hari ke Depan
-
AS Evakuasi Staf dan Warganya dari Israel, Isu Perang dengan Iran Memanas
-
Mengurai Krisis Dokter Spesialis di Indonesia: Di Mana Letak Masalahnya?
-
Sekolah Swasta Gratis di Semarang Bertambah Jadi 133, Jangkau Lebih Banyak Siswa
-
Anies Baswedan Soroti Dinasti Politik: Pemerintah Harusnya Bekerja untuk Rakyat, Bukan Keluarga!
-
Anies Baswedan Beri Restu: Ormas Gerakan Rakyat Resmi Jadi Partai, Apa Langkah Selanjutnya?
-
Terbongkar! Hutan Kota Cawang Jadi Sarang Aktivitas Asusila, Pemkot Gerebek dan Segel Lokasi
-
Tolak Ambang Batas Parlemen, Partai Gerakan Rakyat Usul PT 0 Persen: Jangan Ada Suara Mubazir!