Suara.com - Kantor DPP PDI Perjuangan di Menteng, Jakarta Pusat lagi-lagi dijaga ketat oleh sekuriti, Rabu (15/1/2020). Padahal sebelumnya, pihak DPP memberikan informasi undangan peliputan kepada awak media.
Undangan yang sudah tersebar di kalangan wartawan tersebut ternyata berlaku terbatas. Pantauan Suara.com di depan DPP PDI Perjuangan sejumlah wartawan dari media mainstream bahkan dilarang masuk untuk ikut melipuut.
Dalihnya, nama media serta pewarta tidak tercantum dalam lembaran kertas yang dipegang sekuriti. Ada dua sekuriti di depan gerbang, satu memegang kertas dan satunya lagi bersiaga sambil meminta pewarta yang datang menunjukan id card sekalogus nama dan media mereka.
"Dari mana, id-nya id-nya? Parkir di samping dulu," ujar seorang sekuriti, Rabu (15/1/2020).
Sejumlah pewarta yang nama dan medianya tercantum dalam lembaran kertas yang dipegang sekuriti pun kemudoan diperdilakan masuk melalui pintu pagar kecil yang berada di tengah-tengah dua pintu gerbang di kantor DPP.
Namun sebaliknya, wartawan yang nama dan medianya tidak tercatat harus puas hanya berada di pinggir jalan depan Kantor DPP PDI Perjuangan.
"Saya perintahnya cuma orang yang nama dan medianya ada di kertas boleh masuk," kata sekuriti.
Bahkan dua orang sekuriti malah memperingatkan kembali agar wartawan tidak sembarang bermain handphone di depan DPP dengan alasan banyak jambret.
Padahal sejumlah wartawan diketahui tengah mengabadikam gambar situasi dan kondisi di depan DPP.
Baca Juga: Polri Siap Bantu KPK Buru Caleg PDIP Harun Masiku di Singapura
"Hati-hati jangan main HP di pinggir Mas, banyak jambret. Kemarin aja tamu di sini banyak yang kejambret," ujar mereka.
Adapun undangan peliputan kepada wartawan, yakni mengenai penjelasan DPP PDI Perjuangan yang akan membentuk tim hukum sekaligus memberikan keterangan pers terkait upaya penyegelan dan penggeledahan kantor DPP PDI Perjuangan pada Rabu (15/1/2020) pukul 19.00 WIB.
"Atas kesediaannya meliput agenda di atas diucapkan terimakasih. NOTE: peliput/media wajib memakai id card untuk bisa memasuki dan meliput agenda di atas. Mohon maklum," tulis undangan tersebut.
Berita Terkait
-
Belum DPO, KPK Bakal Gandeng Kedubes di Singapura untuk Kejar Harun Masiku
-
PDIP Piting KPK di Kasus Suap, Rachland: Partai Banteng Bukan Kaleng-kaleng
-
Ditemukan Tewas di Hotel, PDIP: Bupati Boven Digoel Punya Riwayat Jantung
-
Otomatis Dipecat, PDIP Kini Serahkan Pencarian Buron Harun Masiku ke KPK
-
Caleg PDIP Harun Masiku Ada di Luar Negeri, KPK Koordinasi dengan Menkumham
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
- 5 HP Samsung 5G Termurah 2026, Fitur Lengkap dan Performa Stabil untuk Jangka Panjang
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- Golkar Sulsel Memanas, Ini Alasan Pendukung Appi Alihkan Dukungan ke IAS
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Kelola Sampah Organik ala Warga Meruya Selatan Hingga Jadi Bernilai Ekonomi
-
Ribuan Taruna TNI-Polri Jadi Kakak Asuh Siswa di 178 Sekolah Rakyat
-
833 ASN Pendamping PKH Punya Pekerjaan Sampingan, Kemensos Tagih Pengembalian Gaji Rp7,9 Miliar
-
Prabowo Bakal Resmikan B50 Pekan Depan
-
PDIP: Prabowo Tahu Hukum Masih Dipakai untuk Kepentingan Politik, Rakyat Tunggu Perubahan
-
Presiden Belarus Tawarkan Alih Teknologi Otomotif hingga Alat Berat untuk Indonesia
-
Lagu Bupati Purwakarta 'Lalaki Langit' Berpotensi Langgar UU TPKS, Ancaman Hukuman 9 Bulan Penjara
-
Lagu Om Zein Dinilai Lecehkan Perempuan, Dianggap Humor Pun Tidak Lucu!
-
ICW: Prabowo Menormalisasi Rangkap Jabatan lewat Pengangkatan Nanik S. Deyang Cs
-
2.000 Taruna Diterjunkan ke Sekolah Rakyat, Pemerintah Bantah Ada Militerisasi