Suara.com - Kantor DPP PDI Perjuangan di Menteng, Jakarta Pusat lagi-lagi dijaga ketat oleh sekuriti, Rabu (15/1/2020). Padahal sebelumnya, pihak DPP memberikan informasi undangan peliputan kepada awak media.
Undangan yang sudah tersebar di kalangan wartawan tersebut ternyata berlaku terbatas. Pantauan Suara.com di depan DPP PDI Perjuangan sejumlah wartawan dari media mainstream bahkan dilarang masuk untuk ikut melipuut.
Dalihnya, nama media serta pewarta tidak tercantum dalam lembaran kertas yang dipegang sekuriti. Ada dua sekuriti di depan gerbang, satu memegang kertas dan satunya lagi bersiaga sambil meminta pewarta yang datang menunjukan id card sekalogus nama dan media mereka.
"Dari mana, id-nya id-nya? Parkir di samping dulu," ujar seorang sekuriti, Rabu (15/1/2020).
Sejumlah pewarta yang nama dan medianya tercantum dalam lembaran kertas yang dipegang sekuriti pun kemudoan diperdilakan masuk melalui pintu pagar kecil yang berada di tengah-tengah dua pintu gerbang di kantor DPP.
Namun sebaliknya, wartawan yang nama dan medianya tidak tercatat harus puas hanya berada di pinggir jalan depan Kantor DPP PDI Perjuangan.
"Saya perintahnya cuma orang yang nama dan medianya ada di kertas boleh masuk," kata sekuriti.
Bahkan dua orang sekuriti malah memperingatkan kembali agar wartawan tidak sembarang bermain handphone di depan DPP dengan alasan banyak jambret.
Padahal sejumlah wartawan diketahui tengah mengabadikam gambar situasi dan kondisi di depan DPP.
Baca Juga: Polri Siap Bantu KPK Buru Caleg PDIP Harun Masiku di Singapura
"Hati-hati jangan main HP di pinggir Mas, banyak jambret. Kemarin aja tamu di sini banyak yang kejambret," ujar mereka.
Adapun undangan peliputan kepada wartawan, yakni mengenai penjelasan DPP PDI Perjuangan yang akan membentuk tim hukum sekaligus memberikan keterangan pers terkait upaya penyegelan dan penggeledahan kantor DPP PDI Perjuangan pada Rabu (15/1/2020) pukul 19.00 WIB.
"Atas kesediaannya meliput agenda di atas diucapkan terimakasih. NOTE: peliput/media wajib memakai id card untuk bisa memasuki dan meliput agenda di atas. Mohon maklum," tulis undangan tersebut.
Berita Terkait
-
Belum DPO, KPK Bakal Gandeng Kedubes di Singapura untuk Kejar Harun Masiku
-
PDIP Piting KPK di Kasus Suap, Rachland: Partai Banteng Bukan Kaleng-kaleng
-
Ditemukan Tewas di Hotel, PDIP: Bupati Boven Digoel Punya Riwayat Jantung
-
Otomatis Dipecat, PDIP Kini Serahkan Pencarian Buron Harun Masiku ke KPK
-
Caleg PDIP Harun Masiku Ada di Luar Negeri, KPK Koordinasi dengan Menkumham
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
Inikah Ucapan yang Bikin Keponakan Prabowo, Rahayu Saraswati Mundur dari Senayan?
-
Suciwati: Penangkapan Delpedro Bagian dari Pengalihan Isu dan Bukti Rezim Takut Kritik
-
Viral Pagar Beton di Cilincing Halangi Nelayan, Pemprov DKI: Itu Izin Pemerintah Pusat
-
Temuan Baru: Brimob Dalam Rantis Sengaja Lindas Affan Kurniawan
-
PAN Tolak PAM Jaya Jadi Perseroda: Khawatir IPO dan Komersialisasi Air Bersih
-
CEK FAKTA: Isu Pemerkosaan Mahasiswi Beralmamater Biru di Kwitang
-
Blusukan Gibran Picu Instruksi Tito, Jhon: Kenapa Malah Warga yang Diminta Jaga Keamanan?
-
DPR Sambut Baik Kementerian Haji dan Umrah, Sebut Lompatan Besar Reformasi Haji
-
CEK FAKTA: Viral Klaim Proyek Mall di Leuwiliang, Benarkah?
-
Aktivis '98: Penangkapan Delpedro adalah 'Teror Negara', Bukan Kami yang Teroris