Semanggi I dan II Disebut Bukan Pelanggaran HAM Berat, Yasonna: Belum Tahu

Suara.com - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengaku tidak mengetahui persoalan peristiwa Semanggi I dan Semanggi II bukan pelanggaran HAM berat, sebagaimana dinyatakan Jaksa Agung ST Burhanuddin.

Yasonna justru mengatakan, bakal mengecek terlebih dahulu pernyataan Burhanuddin sekaligus mempelajarinya.

"Saya belum tahu. Nanti kita lihat dulu," kata Yasonna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis (16/1/2020).

Sebelum mengecek dan mempelajarinya, Yasonna enggan menanggapi lanjut apa yang dimaksud Burhanuddin terkait pernyataannya soal Semanggi I dan Semanggi II.

"Enggak, saya harus koordinasi dulu nanti dengan kementerian atau lembaga lainnya. Enggak bisa saya berbicara. Saya harus bicara dengan pihak-pihak," kata Yasonna.

Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin memamparkan sejumlah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu saat raker dengan Komisi III DPR RI. Dalam paparannya, Burhanuddin berujar bahwa kasus Semanggi I dan Semanggi II bukan pelanggaran HAM berat.

Pernyataan Burhanuddin itu merujuk kepada keputusan rapat paripurna DPR yang tidak ia rinci secara detail kapan waktu rapat yang dimaksud.

"Peristiwa Semanggi II, Semanggi II telah ada hasil rapat paripurna DPR RI yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat," kata Burhanuddin pada Kamis (16/1/2020).

Burhanuddin sendiri juga tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai peristiwa Semanggi I dan Semanggi II secara khusus. Dalam paparannya, Burhanuddin hanya menjeleskan mengenai hambatan dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat.

Baca Juga: Soal Tragedi Semanggi, KontraS Sebut Jaksa Agung Melindungi Presiden Jokowi

Setidaknya ada sejumlah hambatan penyelesaian pelanggaran HAM berat yang disebutkan Burhanuddin di antaranya, ketiadaan pengadilan HAM Ad Hoc dan ketidakcukupan alat bukti.

"Untuk peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu sampai saat ini belum ada pengadilan HAM Ad Hoc. Sedangkan mekanisme dibentuknya atas usul DPR RI berdasarkan peristiwa tertentu dengan keputusan presiden," katanya.