Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengaku belum mendengar pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang menyebut peristiwa Semanggi I dan Semanggi II bukan pelanggaran HAM berat.
Ia pun akan menanyakan kepada Burhanuddin mengenai maksud pernyataan kasus Semanggi yang dinilai bukan pelanggaran HAM berat
"Wah saya belum dengar tuh, nanti saya tanya dulu. Kan memang ada kriteria ya pelanggaran HAM berat. Oleh sebab itu, saya belum tahu apa yang dimaksud (Jaksa Agung)," ujar Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Jumat (17/1/2020).
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menjelaskan, ada dua kriteria pelangggaran HAM berat yaitu kejahatan kemanusiaan dan genosida. Dari kriteria tersebut, akan dilihat kemungkinan kasus Semanggi I dan Semanggi II masuk dalam kriteria pelanggaran ham berat atau tidak.
"Karena pelanggaran HAM berat itu memang ada dua toh, ada kejahatan kemanusiaan, ada genosida itu yang standar. Dalam konteks ukuran itulah nanti kita akan melihat. Saya enggak dengar itu (pernyataan Jaksa Agung) dari kamu saja," kata dia.
Ketika ditanya kemungkina pemerintah akan membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc untuk menyelesaikan kasus Semanggi I dan Semanggi II, Mahfud mengaku masih akan mendiskusikan terlebih dahulu dengan Jaksa Agung dan Komnas HAM.
"Belum tahu saya, nantilah saya mau diskusi dulu dengan pak Jaksa Agung dan Komnas HAM. Ini kan sejak dulu selalu beda kejaksaan dan Komnas Ham.Nanti saya mau diskusi dulu secara terpisah dengan keduanya," katanya.
Sebelumnya, Jaksa Agung ST Burhanuddin memaparkan sejumlah kasus pelanggaran HAM berat masa lalu saat raker dengan Komisi III DPR RI. Dalam paparannya, Burhanuddin menyatakan, kasus Semanggi I dan Semanggi II bukan pelanggaran HAM berat.
Pernyataan Burhanuddin itu merujuk kepada keputusan rapat paripurna DPR yang tidak ia rinci secara detail kapan waktu rapat yang dimaksud.
Baca Juga: Pernyataan Jaksa Agung Soal Tragedi Semanggi Dikecam Amnesty Internasional
"Peristiwa Semanggi II, Semanggi II telah ada hasil rapat paripurna DPR RI yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan pelanggaran HAM berat," katanya pada Kamis (16/1/2020).
Berita Terkait
-
Amnesty Internasional: Ucapan Jaksa Agung Bukti Kemunduran Perlindungan HAM
-
Pernyataan Jaksa Agung Soal Tragedi Semanggi Dikecam Amnesty Internasional
-
Semanggi I dan II Disebut Bukan Kasus HAM Berat, HRWG Minta Jokowi Bersikap
-
Ogah Gubris, Istana Lempar Ucapan Kontroversi Jaksa Agung ke Mahfud MD
-
Ibu Sumarsih Kecam Pernyataan Jaksa Agung Terkait Peristiwa Semanggi
Terpopuler
- 10 HP Murah Memori 128 GB dan Kamera Bening di Bawah Rp1,5 Juta untuk Multitasking
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- 9 Rekomendasi Lipstik Tahan Lama yang Cocok untuk Kulit Sawo Matang
Pilihan
-
Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Terjaring OTT KPK, Ulangi Jejak Kelam Pendahulu
-
Ledakan Dahsyat Guncang Mall AEON Dua Orang Tewas, Diduga Akibat Kebocoran Gas
-
Hukum Tak Mampu Meyakinkan Publik, Main Hakim Sendiri Jadi Jalan Pintas
-
Rupiah Jebol ke Rp18.083 per Dolar AS, Terpuruk Paling Dalam di Asia usai Perry Warjiyo Mundur
-
Adik Kim Jong un ke Indonesia Cs: Hei Antek-antek Asing, Stop Jadi Corong Bayaran AS
Terkini
-
Pemda Kesulitan Bayar Gaji Pegawai, Purbaya Janji Tambah Anggaran TKD ke 490 Daerah
-
Mandalika Jadi Saksi, Duet Mesin Buas Honda dan Mental Baja Pembalap ART Borong Juara
-
Tekanan Belum Reda, Rupiah Tembus Rp18.106 per Dolar AS
-
Rampok Toko Emas Pakai Senjata Organik Polri, Briptu MZ Dipecat Polda Aceh
-
Antara Romansa dan Pembunuhan Berantai: Pesona Dream Man Karya Linda Howard
-
Pemerintah Puji Kinerja BRI dalam Mendorong Program 3 Juta Rumah Lewat KUR Perumahan
-
Pembuatan URI Dinilai Bukan Prioritas, Prabowo Diminta Berhenti Bikin Lembaga Baru untuk Pendidikan
-
Percepat Program 3 Juta Rumah, Kinerja BRI Salurkan KUR Perumahan Tuai Apresiasi
-
BRI Jadi Penggerak KUR Perumahan, Pemerintah Beri Apresiasi untuk Program 3 Juta Rumah
-
Mayoritas Depot Air Minum Isi Ulang Tak Kantongi Sertifikat Layak, Bahkan Tercemar E-Coli