Suara.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyesalkan soal pengumuman Calon Wakil Gubernur (Cawagub) yang dilakukan oleh partai Gerindra. Pasalnya, saat mengumumkan, tidak ada satupun petinggi PKS yang turut hadir.
Saat pengumuman, memang ruangan fraksi Gerindra di DPRD Jakarta hanya dipenuhi petinggi partai lambang Garuda itu di tingkat daerah atau pusat.
Ketua DPW PKS Syakir Purnomo menyebut hal itu membuat PKS dan Gerindra terlihat tidak kompak. Ia khawatir muncul pandangan negatif yang membuat pemilihan Wagub menjadi terhambat.
“Kalau begini kan akhirnya sudah terjadi ya menurut saya disayangkan. Jadi kesannya tu pertama PKS dan Gerindra enggak kompak jadi muncul bisa jadi dugaan-dugaan yang lain," ujar Syakir saat dihubungi, Senin (20/1/2020).
Syakir menceritakan sebenarnya pihak PKS sudah diundang untuk menggelar konferensi pers bersama. Namun, karena pemberitahuannya mendadak, beberapa petinggi PKS sudah memiliki agenda lain dan tak bisa hadir.
"Pak Abdurahman Suhaimi itu, kan sedang ibadah umroh. Pak Arifin dan saya juga sudah ada agenda," jelasnya.
Karena itu, ia meminta agar Gerindra menunda pengumuman Cawagub. Namun partai besutan Prabowo Subianto itu tetap menggelarnya.
"Saya wakili pimpinan sampaikan usulan agar rencana konferensi pers untuk sampaikan pengumuman nama Cawagub kepada teman media ditunda dulu," pungkasnya.
Sebelummya, dua kursi Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Jakarta telah resmi diberikan kepada Ahmad Riza Patria dan Nurmansyah Lubis. Penentuan nama ini tercantum dalam surat yang ditandatangani Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Presiden PKS Sohibul Iman.
Baca Juga: Machfud Maju Bakal Cawalkot Surabaya lewat Gerindra, DPD: Ini Demokrasi
Surat yang ditunjukan saat konferensi pers di kantor fraksi Gerindra DPRD DKI ini bernomor 18/B/GERINDRA-PKS/I/2020 tanggal 2 Januari 2020. Rencananya keputusan ini akan disampaikan kepada Gubernur Anies Baswedan paling lambat besok, Selasa (21/2/2020).
Selain kedua pimpinan partai, Sekretaris Jenderal DPP PKS Mustafa Kamal, Ketua DPW PKS DKI Sakhir Purnomo dan Sekretaris Umum DPW PKS Agung Yulianto juga ikut menandatangani. Dari pihak Gerindra, ada Ketua DPD Gerindra DKI M Taufik.
"Surat ini (akan) disampaikan kepada Gubernur, kemudian Gubernur paling lambat biasanya besok pagi disampaikan, pagi atau sore," ujar Taufik di lokasi, Senin (20/1/2020).
Berita Terkait
Terpopuler
- 50 Orang Berambut Cepak 'Serbu' Polda Metro Jaya: 'Mau Ambil Saksi Kasus Jampidsus'
- Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
- Mencekam! 50 Pria diduga Tentara Datangi Polda Metro Jaya Usai Penggeledahan Rumah Febrie Adriansyah
- Surat Edaran Rahasia Kejagung Bocor, Jaksa Diminta Waspada dan Dilarang Berkomentar soal Perkara
- Rumah Jampidsus Febrie Adriansyah Dijaga Ketat Tentara Usai Polisi Geledah Kafe deClan Signature
Pilihan
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
BREAKING NEWS! KPK Dikabarkan OTT Bupati Sukoharjo dan Sejumlah Orang
-
Jampidsus Febrie Adriansyah Tengah Disorot Publik, Keberadaannya Masih Misterius
-
Mobil Dinas TNI Tabrak Tiang Rambu di Depan DPR, Polisi Duga Pengemudi Microsleep
-
Bantah Isu TNI 'Serbu' Polda Metro Usai Ramai Kasus Jampidsus, Kapuspen: Waspada Provokator!
Terkini
-
BREAKING NEWS: Penyidik Geledah Ruko di Cipete terkait 3 Perkara Korupsi
-
Jaksa KPK Tuntut Abdul Wahid 8,5 Tahun Penjara dan Uang Pengganti Rp1,45 Miliar
-
Sekjen ASEAN Serukan Indo-Pasifik yang Terbuka dan Inklusif di Tengah Memanasnya Geopolitik
-
Kejari Jakbar Sita Uang Rp5,19 Miliar dari Kasus Korupsi Pembebasan Lahan Srengseng
-
Bahlil Lahadalia Siap Buka Data untuk Penyidikan Dugaan Korupsi Pasokan Batu Bara PLTU
-
BEM SI Dukung Pengusutan Dugaan Korupsi oleh Kortastipidkor Polri, Minta Tak Ada Intervensi
-
Kejagung Tepis Isu TNI Jaga Jampidsus Febrie Adriansyah Karena Ditarget Polri
-
TNI Jaga Rumah Jampidsus Febrie Ancam Supremasi Sipil dan Independensi Hukum
-
Kejagung Tegaskan Surat Edaran Jamintel soal Kewaspadaan Tak Terkait Penggeledahan Polri
-
Bukan Balas Dendam dan Politik! Polri Harus Profesional Usut Kasus Korupsi yang Seret Jampidsus