Suara.com - Komisi I DPR RI mengharapkan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memberlakukan travel warning ke Kota Wuhan di Provinsi Hubei, China, seiring dengan merebaknya virus Corona di wilayah tersebut.
Anggota Komisi I DPR Willy Aditya mengatakan, travel warning nantinya hanya perlu diberlakukam untuk Kota Wuhan. Sementara untuk wilayah lainnya yang masih menjadi bagian dari China, termasuk Hongkong tidak perlu diberlakukan travel warning.
"Begini, China kan luas ya, pemerintah setempat juga pasti sudah melakukan tindakan khusus terkait merebaknya virus itu di sana, entah isolasi dan sebagainya. Jadi untuk Wuhan saya kira travel warning perlu, sementara untuk Beijing atau Shanghai itu kan jauh jaraknya dari Wuhan," kata Willy kepada wartawan, Jumat (24/1/2020).
"Demikian juga Hongkong misalnya itu juga jauh dari Wuhan jadi saya kira tidak perlu ada travel warning," sambungnya.
Selain travel warning, menurut Willy, yang tidak kalah penting ialah adanya imbauan dari Kemenlu kepada masyarakat yang berada atau akan pergi ke China.
"Selebihnya saya kira itu terkait kesigapan pihak-pihak di dalam negeri untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya suspect yang terkena virus ini., ucapnya.
"Dan terkait hal ini sy kira Kementerian Kesehatan sudah cukup baik kesiapan dan kesigapannya. Demikian juga pihak imigrasi di berbagai bandara di Tanah Air," Willy menambahkan.
Harapan agar Kementerian Luar Negeri segera mengeluarkan travel warning juga diinginkan oleh Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani. Senada dengan Willy, Muzani menilai pemberlakuan travel warning hanya untuk wilayah-wilayah tempat mewabahnya virus Corona.
"Pemerintah segera mengeluarkan travel warning pada masyarakat untuk tidak bepergian di tempat kota yang jadi asal virus Corona. Mungkin tidak perlu seluruh wilayah negara itu tapi di tempat virus Corona itu mewabah, kita harus mengekuarkan travel warning yang agak keras sehingga warga Indonesia tidak mendatangi wilayah tersebut untuk menghindari terjangkitnya wabah tersebut," ujar Muzani.
Baca Juga: Mendikbud Pertahankan Sistem Zonasi PPDB, Anggota DPR Dukung Pemerataan
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 HP Midrange Serasa Flagship 2026: Spesifikasi Premium dan Performa Juara
- 3 HP Android dengan Kualitas Kamera Selevel iPhone 17 Pro Max, Cocok untuk Bikin Konten
- 4 Sepatu Nike Tanpa Tali Serbaguna: Nyaman untuk Olahraga, Praktis buat Jalan Santai
- Danantara Sumberdaya Indonesia Batal Beroperasi Penuh, Pemerintah Mundurkan Skema Ekspor SDA di 2027
- Gugurkan Klaim Santriwati 'Hamil Tanpa Hubungan Badan', Polisi Tangkap Kiai di Pekalongan
Pilihan
-
Skandal! Jaksa AS Selidiki FIFA, Penjualan Tiket Piala Dunia 2026 Diduga Bermasalah
-
Live 'Pocong Jadi-Jadian' Hebohkan Warga Sragen, 3 Pelajar Diamankan Polisi
-
Bos Nvidia Serobot Antrean Jagung Bakar dengan Traktir Semua Pembeli, Egois atau Dermawan?
-
BREAKING NEWS! Persija Resmi Tidak Perpanjang Kontrak Mauricio Souza
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer: Hukum Mati Saja Saya!
Terkini
-
Satu Keluarga Rugi Rp700 Juta, Jemaah Hanania Travel Geruduk Polda Metro Jaya
-
Siapa Dalangnya? Polisi Kumpulkan Bukti Dugaan Pembubaran Ibadah di Gereja Sewon Bantul
-
Harta Karun RI Nyaris Lenyap, TNI AL Sergap 25 Kontainer Mineral Ilegal di Batam
-
Tak Peduli Lokasi Munas, HIPMI Jaya: Di Mana Pun Oke, Yang Penting Jangan Pecah!
-
Aksi Kamisan di Istana: Menagih Janji Negara yang Hobi Lupa pada Korban Penghilangan Paksa
-
PKS Salurkan Hewan Kurban hingga ke Wilayah Bencana Banjir Sumatra
-
Misteri Kematian WNA Korea di Bekasi: Ada Luka Benda Tajam dan Tumpul di Tubuh Korban
-
Keracunan atau Apa? 8 Fakta Tewasnya Sekeluarga di Tenda Kamping Temanggung
-
PDIP Remehkan Safari Politik Jokowi: Jadi Presiden Saja Tak Bisa Loloskan PSI, Apalagi Sekarang
-
PBB Dikabarkan Masukkan Israel ke Daftar Hitam Kekerasan Seksual di Zona Konflik