Suara.com - Komisi I DPR RI mengharapkan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memberlakukan travel warning ke Kota Wuhan di Provinsi Hubei, China, seiring dengan merebaknya virus Corona di wilayah tersebut.
Anggota Komisi I DPR Willy Aditya mengatakan, travel warning nantinya hanya perlu diberlakukam untuk Kota Wuhan. Sementara untuk wilayah lainnya yang masih menjadi bagian dari China, termasuk Hongkong tidak perlu diberlakukan travel warning.
"Begini, China kan luas ya, pemerintah setempat juga pasti sudah melakukan tindakan khusus terkait merebaknya virus itu di sana, entah isolasi dan sebagainya. Jadi untuk Wuhan saya kira travel warning perlu, sementara untuk Beijing atau Shanghai itu kan jauh jaraknya dari Wuhan," kata Willy kepada wartawan, Jumat (24/1/2020).
"Demikian juga Hongkong misalnya itu juga jauh dari Wuhan jadi saya kira tidak perlu ada travel warning," sambungnya.
Selain travel warning, menurut Willy, yang tidak kalah penting ialah adanya imbauan dari Kemenlu kepada masyarakat yang berada atau akan pergi ke China.
"Selebihnya saya kira itu terkait kesigapan pihak-pihak di dalam negeri untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya suspect yang terkena virus ini., ucapnya.
"Dan terkait hal ini sy kira Kementerian Kesehatan sudah cukup baik kesiapan dan kesigapannya. Demikian juga pihak imigrasi di berbagai bandara di Tanah Air," Willy menambahkan.
Harapan agar Kementerian Luar Negeri segera mengeluarkan travel warning juga diinginkan oleh Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani. Senada dengan Willy, Muzani menilai pemberlakuan travel warning hanya untuk wilayah-wilayah tempat mewabahnya virus Corona.
"Pemerintah segera mengeluarkan travel warning pada masyarakat untuk tidak bepergian di tempat kota yang jadi asal virus Corona. Mungkin tidak perlu seluruh wilayah negara itu tapi di tempat virus Corona itu mewabah, kita harus mengekuarkan travel warning yang agak keras sehingga warga Indonesia tidak mendatangi wilayah tersebut untuk menghindari terjangkitnya wabah tersebut," ujar Muzani.
Baca Juga: Mendikbud Pertahankan Sistem Zonasi PPDB, Anggota DPR Dukung Pemerataan
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 HP Murah dengan NFC Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking dan Transaksi Cashless Lancar
- 11 Merek Sepatu Lari Buatan Indonesia yang Populer, Kualitas Lokal Tak Bisa Diremehkan
- 6 Shio yang Menarik Keberuntungan 14 Juli 2026, Banyak Teka-teki Akhirnya Terjawab
- Bagaimana Dody Hanggodo Memanfaatkan Kekuasaannya sebagai Menteri di Kementerian PU
- Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Potensi Menang Praperadilan: Siasat Redam Konflik Polri-Kejagung
Pilihan
-
Isu Mutasi Besar-besaran di Kementerian PU Buntut Dokumen Menteri Dody Tersebar
-
Gianni Infantino Resmi Digugat! Hubungan Gelap dengan Donald Trump Dibongkar
-
Niat Hindari Ribut dengan Alasan Beli Kuota, Pria Palembang Malah Dikejar dan Ditembak
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
Terkini
-
5 Sunscreen Merek Lokal untuk Kulit Sensitif, Cegah Iritasi dan Kulit Kemerahan
-
Peringatan! Cadangan Minyak Dunia Menipis saat AS - Iran Perang Lagi
-
Di Tengah Hilirisasi Nikel, Perempuan Pulau Obi Menemukan Jalan Baru Gerakkan Ekonomi
-
Kuasa Hukum Sebut Kasus Santri Terbakar Tak Ada Unsur Kesengajaan
-
Intip Wisma Terapung Asian Games 2026, Tempat Menginap Tim Indonesia
-
Kelangkaan Pertalite Meluas, ESDM Turunkan Tim Usut Masalah Distribusi BBM
-
Babak Baru Kasus Ijazah Jokowi: Jaksa Minta Hakim Abaikan Keberatan Dokter Tifa, Ini Alasannya
-
Mimpi Jadi Raksasa Semikonduktor: Mampukah Indonesia Lepas dari Candu Batu Bara?
-
ITSEC Asia Luncurkan Bronyx AI, AI Lokal yang Pangkas Penetration Testing Jadi Hitungan Jam
-
Kenapa Moisturizer Bikin Wajah Kusam? Ini Penyebab dan Cara Mengatasinya