Suara.com - Komisi I DPR RI mengharapkan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memberlakukan travel warning ke Kota Wuhan di Provinsi Hubei, China, seiring dengan merebaknya virus Corona di wilayah tersebut.
Anggota Komisi I DPR Willy Aditya mengatakan, travel warning nantinya hanya perlu diberlakukam untuk Kota Wuhan. Sementara untuk wilayah lainnya yang masih menjadi bagian dari China, termasuk Hongkong tidak perlu diberlakukan travel warning.
"Begini, China kan luas ya, pemerintah setempat juga pasti sudah melakukan tindakan khusus terkait merebaknya virus itu di sana, entah isolasi dan sebagainya. Jadi untuk Wuhan saya kira travel warning perlu, sementara untuk Beijing atau Shanghai itu kan jauh jaraknya dari Wuhan," kata Willy kepada wartawan, Jumat (24/1/2020).
"Demikian juga Hongkong misalnya itu juga jauh dari Wuhan jadi saya kira tidak perlu ada travel warning," sambungnya.
Selain travel warning, menurut Willy, yang tidak kalah penting ialah adanya imbauan dari Kemenlu kepada masyarakat yang berada atau akan pergi ke China.
"Selebihnya saya kira itu terkait kesigapan pihak-pihak di dalam negeri untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya suspect yang terkena virus ini., ucapnya.
"Dan terkait hal ini sy kira Kementerian Kesehatan sudah cukup baik kesiapan dan kesigapannya. Demikian juga pihak imigrasi di berbagai bandara di Tanah Air," Willy menambahkan.
Harapan agar Kementerian Luar Negeri segera mengeluarkan travel warning juga diinginkan oleh Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani. Senada dengan Willy, Muzani menilai pemberlakuan travel warning hanya untuk wilayah-wilayah tempat mewabahnya virus Corona.
"Pemerintah segera mengeluarkan travel warning pada masyarakat untuk tidak bepergian di tempat kota yang jadi asal virus Corona. Mungkin tidak perlu seluruh wilayah negara itu tapi di tempat virus Corona itu mewabah, kita harus mengekuarkan travel warning yang agak keras sehingga warga Indonesia tidak mendatangi wilayah tersebut untuk menghindari terjangkitnya wabah tersebut," ujar Muzani.
Baca Juga: Mendikbud Pertahankan Sistem Zonasi PPDB, Anggota DPR Dukung Pemerataan
Berita Terkait
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Ada Terdakwa Perkara Tata Kelola Minyak Mentah Pertamina Tersandung Kasus Petral, Ada Riza Chalid?
-
Skandal Korupsi Ekspor POME: Kejagung Periksa 40 Saksi, Pejabat dan Swasta Dibidik
-
Polisi Ungkap Alasan Roy Suryo Cs Dicekal: Bukan karena Risiko Kabur, Tapi...
-
Misteri Diare Massal Hostel Canggu: 6 Turis Asing Tumbang, 1 Tewas Mengenaskan
-
Lapor ke Mana Pun Tak Direspons, Kisah Wanita Korban Eksibisionisme yang Ditolong Damkar Benhil
-
Brasil Minta Duit Miliaran Dolar Buat Jaga Hutan, tapi Izin Tambang Jalan Terus
-
Korupsi Tax Amnesty: Kejagung Sebut Periksa Sejumlah Nama Sebelum Pencekalan, Termasuk Bos Djarum?
-
Anggaran Bantuan Hukum Warga Miskin di Jember Mengalami Penurunan
-
Detik-detik Tembok Sekolah di Palmerah Roboh: Udah Goyah, Lari Selamatkan Diri dari Api
-
Kementerian HAM Akan Kumpulkan Seluruh Data Hak Asasi Manusia Lewat Platform Ini