Suara.com - Komisi I DPR RI mengharapkan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) memberlakukan travel warning ke Kota Wuhan di Provinsi Hubei, China, seiring dengan merebaknya virus Corona di wilayah tersebut.
Anggota Komisi I DPR Willy Aditya mengatakan, travel warning nantinya hanya perlu diberlakukam untuk Kota Wuhan. Sementara untuk wilayah lainnya yang masih menjadi bagian dari China, termasuk Hongkong tidak perlu diberlakukan travel warning.
"Begini, China kan luas ya, pemerintah setempat juga pasti sudah melakukan tindakan khusus terkait merebaknya virus itu di sana, entah isolasi dan sebagainya. Jadi untuk Wuhan saya kira travel warning perlu, sementara untuk Beijing atau Shanghai itu kan jauh jaraknya dari Wuhan," kata Willy kepada wartawan, Jumat (24/1/2020).
"Demikian juga Hongkong misalnya itu juga jauh dari Wuhan jadi saya kira tidak perlu ada travel warning," sambungnya.
Selain travel warning, menurut Willy, yang tidak kalah penting ialah adanya imbauan dari Kemenlu kepada masyarakat yang berada atau akan pergi ke China.
"Selebihnya saya kira itu terkait kesigapan pihak-pihak di dalam negeri untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya suspect yang terkena virus ini., ucapnya.
"Dan terkait hal ini sy kira Kementerian Kesehatan sudah cukup baik kesiapan dan kesigapannya. Demikian juga pihak imigrasi di berbagai bandara di Tanah Air," Willy menambahkan.
Harapan agar Kementerian Luar Negeri segera mengeluarkan travel warning juga diinginkan oleh Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani. Senada dengan Willy, Muzani menilai pemberlakuan travel warning hanya untuk wilayah-wilayah tempat mewabahnya virus Corona.
"Pemerintah segera mengeluarkan travel warning pada masyarakat untuk tidak bepergian di tempat kota yang jadi asal virus Corona. Mungkin tidak perlu seluruh wilayah negara itu tapi di tempat virus Corona itu mewabah, kita harus mengekuarkan travel warning yang agak keras sehingga warga Indonesia tidak mendatangi wilayah tersebut untuk menghindari terjangkitnya wabah tersebut," ujar Muzani.
Baca Juga: Mendikbud Pertahankan Sistem Zonasi PPDB, Anggota DPR Dukung Pemerataan
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Skema Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- 4 HP Motorola Harga Rp1 Jutaan, Baterai Jumbo hingga 7.000 mAh
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Peringatan Keras PDIP Soal Perjanjian Tarif AS: Hati-hati, Jangan Ulangi Sejarah Freeport!
-
6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
-
Sisi Hangat John Tobing Pencipta Lagu 'Darah Juang', Begini Sosoknya di Mata Keluarga!
-
Ngeri! Sopir Calya Ugal-Ugalan di Gunung Sahari Ternyata Bawa 4 Pelat Palsu, Sajam, dan Senpi Mainan
-
Hotman Paris Dampingi Keluarga Fandi Ramadhan ke DPR, Protes Tuntutan Mati Kasus 2 Ton Sabu
-
Kronologi Pemobil Calya Hitam Ugal-ugalan Lawan Arah di Gunung Sahari, Ternyata Pelatnya Palsu
-
Terima Hotman Paris dan Keluarga ABK Sea Dragon, Ketua Komisi III Singgung Rasa Keadilan Masyarakat
-
KPK akan Periksa Eks Menhub Budi Karya Pekan Depan Terkait Kasus DJKA
-
Dilarang di Jakarta, Viral di Jombang: Kenapa SOTR Jadi Polemik Tiap Ramadan?
-
Presiden RI Prabowo Subianto Tiba di Yordania, Disambut Jet Tempur F-16 dan Putra Mahkota Kerajaan