Kalah dengan Malaysia, Jokowi Sebut Tingkat Literasi Keuangan RI Rendah

Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan tingkat literasi keuangan di Indonesia masih rendah. Hal ini dikatakan Jokowi dalam Rapat Terbatas membahas Strategi Nasional Keuangan Inklusif di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (28/1/2020).

"Kita tahu indeks literasi keuangan kita meningkat dari 29,7 persen di 2016 menjadi 38,03 di 2019. Memang meningkat tetapi menurut saya angkanya masih rendah," ujar Jokowi.

Jokowi menuturkan, berdasarkan hasil survei Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Indeks inklusi keuangan juga meningkat dari 67,8 persen di 2016 menjadi 76,19 persen di 2019.

Meski demikian, Jokowi menilai angka-angka tersebut masih tergolong rendah. Mantan Gubernur Jakarta itu kemudian membandingkan inklusi keuangan di negara-negara ASEAN.

"Di Asean saja Singapura sampai 98 persen, kita masih di angka 70 persen, Malaysia 85 persen, Thailand 82 persen. Kita masih di bawah mereka sedikit," kata dia.

Kepala Negara kemudian meminta pada jajarannya untuk menjalankan langkah-langkah perbaikan di beberapa hal.

Pertama kata Jokowi, memprioritaskan perluasan dan kemudahan akses layanan keuangan formal di seluruh lapisan masyarakat.

"Selain itu juga lembaga keuangan mikro, bank wakaf mikro diperluas agar mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang tidak terjangkau oleh layanan perbankan," ucap Jokowi.

Kemudian, Jokowi meminta agar layanan digital berbasis internet terus dikembangkan. Menurutnya Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga diperlukan layanan keuangan digital berbasis internet

Baca Juga: Sri Mulyani Akui UU Pencegahan Krisis Keuangan Cacat

"Hal ini juga didukung oleh penetrasi pengguna internet yang relatif tinggi, 64,8 persen atau kurleb 170 juta orang dari total penduduk Indonesia," tutur dia.

Lebih lanjut, Jokowi menilai fintech atau digitalisasi keuangan bisa menjadi alternatif pembiayaan mudah dan cepat.

Dari data OJK per November 2019, bahwa tercatat outstanding pinjaman kredit fintech mencapai Rp 12,18 triliun atau meningkat 141 persen.

Menurutnya yang diperlukan saat ini adalah akses keuangan formal, yaitu pendalaman sektor jasa keuangan dengan menggali potensi jasa keuangan nonbank, asuransi, pasar modal, dan dana pensiun.

"Dilakukan pendalaman sektor jasa keuangan dengan menggali di sektor jasa keuangan nonbank seperti asuransi, pasar modal pegadaian, dana pensiun. Manfaatkan peluang yang ada demi ketahanan nasional bisa tertolong oleh pendanaan dari investor domestik," kata dia.

Selain itu Jokowi juga meminta jajarannya untuk melakukan perbaikan dalam perlindungan nasabah dan konsumen.

"Sehingga masyarakat mudah, aman dan nyaman mengakses keuangan formal, sehingga kepercayaan masyarakat hal yang penting dan mutlak bagi industri jasa dan keuangan," katanya.