Di Depan Jokowi, MK Ungkap Tangani 3.005 Perkara, 5 soal Pilpres

Suara.com - Mahkamah Konstitusi telah menerima sebanyak 3.005 perkara sejak berdiri pada tahun 2003 hingga Desember 2019. Perkara terkait Pengujian Undang-Undang (PUU) mendominasi dengan jumlah sebanyak 1.317 perkara.

Hal itu disampaikan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dalam sidang pleno laporan tahunan MK di Gedung, Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2020).

Anwar menyampaikan perkara terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) berada diurutan kedua yakni sebanyak 982 perkara. Sementara, diurutan ketiga diisi oleh perkara terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) DPR, DPD dan DPRD yakni sebanyak 671 perkara.

"Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 5 perkara. Sedangkan untuk sengketa kewenangan lembaga negara sebanyak 26 perkara," kata Anwar Usman dalam persidangan.

Anwar Usman lantas mengemukakan bahwa dari 3.005 perkara yang diterima MK sejak tahun 2003 hingga akhir 2019, sebanyak 2.849 perkara telah diputus.

Adapun rinciannya, yakni 397 atau 13.93 persen dikabulkan, 1.005 atau 45.81 persen ditolak, 1.004 atau 34 persen tidak dapat diterima 60 atau 2,11 persen gugur. Kemudian, 171 atau 5,75 persen ditarik kembali, 25 atau 2 persen tidak lanjut putusan dan 11 atau 1 persen tidak berwenang mengadili.

"Sisanya sebanyak 30 perkara hingga kini masih dalam proses pemeriksaan," paparnya.

Jokowi mengahdiri sidang pleno tahunan Mahkamah Konstitusi di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2020). Sidang pleno beragendakan penyampaian laporan tahunan Mahkamah Konstitusi.

Pantauan suara.com Jokowi tiba di lokasi sekira pukul 09.00 WIB. Jokowi tampak memasuki ruang sidang bersama Ketua MK Anwar Usman dan Ketua DPR RI Puan Maharani.

Baca Juga: Pendemo di Dekat Mahkamah Konstitusi Berpotensi Akan Rusuh

Dalam sidang pleno laporan tahunan Mahkamah Konstitusi itu turut hadir pula beberapa pejabat negara dan perwakilan duta besar negara sahabat.

Beberapa pejabat negara yang hadir diantaranya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD, Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM) Yasonna Laoly, Menteri Agama Fachrul Razi.

Kemudian, hadir pula anggot Dewan Pengawas KPK Harjono dan Wakil Ketua MPR RI Zulkifli Hasan.

Rapat pleno laporan tahunan Mahkamah Konstitusi dibuka langsung oleh Ketua Majelis Hakim Anwar Usman.

"Rapat pleno khusus Mahkamah Konstitusi dengan agenda penyampaian laporan tahun 2019 dibuka dan terbuka untuk umum," kata Anwar Usman.