Presiden Apresiasi Kemensos Turunkan Angka Kemiskinan

Suara.com - Presiden Joko Widodo mengapresiasi prestasi Kementerian Sosial (Kemensos) di bawah kepemimpinan Menteri Sosial (Mensos), Juliari P Batubara yang telah mengukuhkan capaian dalam pengentasan kemiskinan. 

Tidak hanya prosentase angka kemiskinan yang terus turun, namun juga jumlah KPM PKH yang graduasi terus meningkat.

"Tahun lalu, yang lulus (graduasi)  sebanyak 1,3 juta KPM, dari 15 juta yang menerima PKH,"  kata presiden, saat menghadiri acara Penyerahan Program Keluarga Harapan Tahap I, Tahun 2020, di Kota Cimahi, Rabu (29/1/2020). 

Presiden berharap, jumlah KPM PKH yang "lulus" akan terus meningkat dari waktu ke waktu. Tahun ini,  kata Jokowi, yang lulus diharapkan makin besar, demikian juga tahun depan dan seterusnya.  

"Ke depan, angka kemiskinan semakin lama semakin kecil, sehingga kita semua semakin sejahtera, " harapnya.

Sesuai hasil survei BPS, angka kemiskinan di Indonesia turun dari 9,66 persen pada September 2018 menjadi 9,22 persen pada September 2019. 

Kepada Juliari, Jokowi minta agar dilakukan pemantauan terhadap para KPM PKH. Di antara 2.500 yang hadir di Lapangan Rajawali, presiden yakin, ada yang berbakat berbisnis.  

"Kalau ada yang berbisnis nanti bisa berusaha. Saya tahu ada yang mau jual bakso saja, nggak papa.Jualan nasi nggak papa,  yang penting menambah penghasilan. Kalau usaha terus berhasil lalu modalnya kurang, kita akan larikan ke KUR, atau dengan Mekaar, atau UMI," katanya. 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu. Mekaar adalah PT Permodalan Nasional Madani (Persero) sejak awal 2016 lalu telah menggalakkan program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar).

Baca Juga: Mensos Ingin Kemensos Penuhi Hak-hak Penyandang Disabilitas

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah.

Potensi KUR Rp 375 miliar

Dalam kesempatan itu, Juliari melaporkan kepada Jokowi, dari 6,8 juta KPM PKH dan BPNT yang dikelola BNI saat ini, terdapat 1,3 juta KPM graduasi alamiah. 

"Mereka adalah KPM yang tidak lagi menerima bansos karena sudah tidak memenuhi persyaratan bansos dan 15 ribu KPM graduasi yang memiliki usaha," kata Mensos.  

"Segmen inilah yang menjadi sasaran utama KUR graduasi dengan asumsi rata-rata mendapatkan KUR sebesar Rp 20 juta, maka total potensi pembiayaan sebesar Rp375 miliar," tambahnya.  

Di samping itu, terdapat 2.470 KUBE binaan Kemensos yang berpotensi mendapatkan KUR senilai Rp123 miliar. Adapun 10.530 agen46/e-warong Dinsos/RPK juga berpotensi menerima KUR senilai Rp 263 miliar. 

"Dengan demikian Bapak Presiden,  secara keseluruhan terdapat potensi pembiayaan KUR pemberdayaan area BNI di Kemensos RI sebesar Rp761 miliar, " kata Mensos. 

Ke depan, Mensos akan terus mendorong agar semakin banyak KPM PKH yang graduasi dan diberikan fasilitas pinjaman lunak dari bank Himbara melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan dari Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui Program Mekaar, dalam upaya penguatan ekonomi kerakyatan menuju Indonesia Maju. (*)