Suara.com - Meski ada penolakan dari warga, pemerintah telah memastikan kawasan Natuna, Kepulauan Riau akan menjadiu lokasi karantina ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dari Wuhan, China.
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengungkapkan ada alasan khusus Natuna dipilih menjadi lokasi observasi.
Menurutnya, tindakan observasi di lokasi tertentu itu juga merupakan protokol yang diatur oleh World Health Organization (WHO). Alasan pertama adalah adanya fasilitas kesehatan milik TNI di kawasan itu.
"Natuna adalah pangkalan militer yang memiliki fasilitas rumah sakit, yang dikelola oleh tiga angkatan dokter angkatan darat, laut, dan udara," ujar Hadi di ruang VIP Bandara Soekarno Hatta Cengkareng, Tangerang, Sabtu (1/2/2020).
Selain itu, Panglima TNI juga menyampaikan kawasan Natuna jauh dari rumah penduduk. Jalur dari tempat turun pesawat ketika sampai di Natuna juga dekat dari tempat isolasi.
"Sehingga nanti saudara-saudara kami yang datang langsung turun dari pesawat masuk ke tempat penampungan mereka. Mampu menampung sampai dengan 300 (orang)," katanya.
Ada juga jarak hanggar ke pemukiman warga yang memiliki jarak sekitar 5 kilometer juga menjadi syarat. Nantinya seluruh WNI yang diisolasi akan diobservasi sampai dinyatakan sehat dan bisa bertemu keluarga.
"Sehingga Natuna dipilih sebagai tempat transit sementara sampai dengan dinyatakan bebas bisa bertemu dengan keluarga," katanya.
Sebelumnya, warga Ranai, Natuna menggelar aksi unjuk rasa terkait adanya karantina dan proses evakuasi ratusan WNI dari China.
Baca Juga: Evakuasi Ratusan WNI, Ini Peralatan Tim yang Diterbangkan ke Wuhan China
Terkait aksi penolakan itu, warga ternyata telah sejak malam telah menginap di kantor DPRD Natuna.
Kabag Humas Pemkab Natuna, Defrizal mengatakan masyarakat tetap menyuarakan sikap penolakan mereka.
"Masyarakat masih bertahan di kantor DPRD untuk menyuarakan aspirasi mereka, bahwa mereka menolak kedatangan WNI dari China untuk proses evakuasi dan karantina di Natuna," kata Defrizal saat dihubungi Batamnews--jaringan Suara.com, Sabtu.
Defrizal mengaku tidak mengetahui sampai kapan warga bertahan untuk melakukan aksi unjuk rasa.
Dia menduga masyarakat akan bertahan sampai mendapat jawaban dari pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah pusat.
"Masyarakat ingin tahu apa keputusannya? apa gerak langkah selanjutnya? Apa win-win solution dari pihak yang berwenang? Dalam hal ini Kemenkes," ujarnya.
Tag
Berita Terkait
-
Komisi I DPR Minta Warga Natuna Tak Khawatir Kedatangan WNI Dari Wuhan
-
Isu Virus Corona Merebak, Sejumlah Mal di Batam Sepi Pengunjung
-
Cegah Wabah Corona Virus di Tanah Air, Ini Langkah yang Dilakukan PMI
-
Evakuasi Ratusan WNI, Ini Peralatan Tim yang Diterbangkan ke Wuhan China
-
Warga Natuna Tolak WNI dari Wuhan
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Kemendagri Batalkan Mutasi Kepala SMPN 1 Prabumulih, Wali Kota Arlan Terancam Sanksi
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu