Suara.com - Meski ada penolakan dari warga, pemerintah telah memastikan kawasan Natuna, Kepulauan Riau akan menjadiu lokasi karantina ratusan Warga Negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dari Wuhan, China.
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengungkapkan ada alasan khusus Natuna dipilih menjadi lokasi observasi.
Menurutnya, tindakan observasi di lokasi tertentu itu juga merupakan protokol yang diatur oleh World Health Organization (WHO). Alasan pertama adalah adanya fasilitas kesehatan milik TNI di kawasan itu.
"Natuna adalah pangkalan militer yang memiliki fasilitas rumah sakit, yang dikelola oleh tiga angkatan dokter angkatan darat, laut, dan udara," ujar Hadi di ruang VIP Bandara Soekarno Hatta Cengkareng, Tangerang, Sabtu (1/2/2020).
Selain itu, Panglima TNI juga menyampaikan kawasan Natuna jauh dari rumah penduduk. Jalur dari tempat turun pesawat ketika sampai di Natuna juga dekat dari tempat isolasi.
"Sehingga nanti saudara-saudara kami yang datang langsung turun dari pesawat masuk ke tempat penampungan mereka. Mampu menampung sampai dengan 300 (orang)," katanya.
Ada juga jarak hanggar ke pemukiman warga yang memiliki jarak sekitar 5 kilometer juga menjadi syarat. Nantinya seluruh WNI yang diisolasi akan diobservasi sampai dinyatakan sehat dan bisa bertemu keluarga.
"Sehingga Natuna dipilih sebagai tempat transit sementara sampai dengan dinyatakan bebas bisa bertemu dengan keluarga," katanya.
Sebelumnya, warga Ranai, Natuna menggelar aksi unjuk rasa terkait adanya karantina dan proses evakuasi ratusan WNI dari China.
Baca Juga: Evakuasi Ratusan WNI, Ini Peralatan Tim yang Diterbangkan ke Wuhan China
Terkait aksi penolakan itu, warga ternyata telah sejak malam telah menginap di kantor DPRD Natuna.
Kabag Humas Pemkab Natuna, Defrizal mengatakan masyarakat tetap menyuarakan sikap penolakan mereka.
"Masyarakat masih bertahan di kantor DPRD untuk menyuarakan aspirasi mereka, bahwa mereka menolak kedatangan WNI dari China untuk proses evakuasi dan karantina di Natuna," kata Defrizal saat dihubungi Batamnews--jaringan Suara.com, Sabtu.
Defrizal mengaku tidak mengetahui sampai kapan warga bertahan untuk melakukan aksi unjuk rasa.
Dia menduga masyarakat akan bertahan sampai mendapat jawaban dari pembuat kebijakan dalam hal ini pemerintah pusat.
"Masyarakat ingin tahu apa keputusannya? apa gerak langkah selanjutnya? Apa win-win solution dari pihak yang berwenang? Dalam hal ini Kemenkes," ujarnya.
Tag
Berita Terkait
-
Komisi I DPR Minta Warga Natuna Tak Khawatir Kedatangan WNI Dari Wuhan
-
Isu Virus Corona Merebak, Sejumlah Mal di Batam Sepi Pengunjung
-
Cegah Wabah Corona Virus di Tanah Air, Ini Langkah yang Dilakukan PMI
-
Evakuasi Ratusan WNI, Ini Peralatan Tim yang Diterbangkan ke Wuhan China
-
Warga Natuna Tolak WNI dari Wuhan
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Bobby Nasution Berikan Pelayanan ke Masyarakat Korban Bencana Hingga Dini Hari
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Mendagri: Pemerintah Mendengar, Memahami, dan Menindaklanjuti Kritik Soal Bencana