Soal Jalur Sepeda, DPRD Sebut Anies Bebani Anak Buah untuk Pencitraan

Suara.com - Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menciptakan jalur sepeda mulai menuai kritik. Program ini bahkan disebut menjadi beban bagi Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

Anggota Komisi B Gilbert Simanjuntak mengatakan kebijakan jalur sepeda tidak efektif sejak mulai resmi berlaku pada 25 November 2019. Selain dianggap menjadi tugas tambahan untuk mengawasi bagi Kepala Dishub Syafrin Liputo, jalur sepeda itu tak efektif mengurangi kemacetan di Ibu Kota. 

"Puluhan miliar kami keluarkan untuk membuat jalur sepeda tidak efektif. Malah jadi beban buat pak Syafrin," ujar Gilbert saat rapat Komisi B di gedung DPRD DKI, Senin (3/2/2020).

Dia juga menganggap program seperti pengadaan jalur sepeda hanya menjadi kebijakan pencitraan untuk Anies. Menurutnya, Dishub lebih baik fokus pada penataan transportasi umum.

"Dinas Perhubungan itu fokus saja mengurusi transportasi. Bukan mengurusi hal sekunder seperti jalur sepeda. Moda transportasi yang belum terintegrasi dari timur, utara, barat, selatan itu harusnya menjadi fokus," jelasnya.

Gilbert menyoroti hal ini karena kebijakan membuat jalur sepeda menggunakan anggaran yang tidak sedikit, yakni Rp 73 miliar.

Dia menganggap, anggaran Pemprov DKI tidak boleh sembarangan digunakan karena sumber uang berasal dari pajak rakyat.

"Anggaran yang kami peroleh dari hasil mempajaki rakyat tidak kami kembalikan dengan baik. Di tahun 2021 ini mohon menjadi catatan. Pemerintah bukan jadi preman. Harus direncanakan dengan baik," katanya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta berencana menggencarkan pembangunan jalur sepeda sejak 2019 sampai tahun 2022 mendatang. Anggaran yang akan diajukan tercatat mencapai Rp 73 miliar.

Baca Juga: Anak Buah Anies Lempar Tanggung Jawab Banjir Underpass Kemayoran

Pengajuan anggaran itu tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020. Dalam dokumen itu, dituliskan 'Pemeliharaan rekayasa lalu lintas di koridor busway' dengan nilai anggaran yang diajukan adalah Rp 69.272.618.784.

Nilai anggaran sebelumnya yang diajukan adalah Rp 4.498.769.742 untuk tujuan yang sama. Jika ditotal, jumlahnya mencapai lebih dari Rp 73 miliar.

Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, anggaran tersebut meningkat jauh karena pihaknya berencana membangun 500 km jalur sepeda. Menurutnya, rencana itu sudah berjalan sejak tahun ini melalui program pembangunan jalur sepeda sepanjang 63 km.

Jalur sepeda sudah dibuat sepanjang 63 km di tahun 2019. Pembangunan ini dibagi ke tiga fase. Fase pertama sepanjang 25 kilometer, kedua 23 km, dan ketiga 15 km.

Fase pertama akan meliputi Jalan Medan Merdeka Selatan, Jalan MH Thamrin, Jalan Imam Bonjol, Jalan Pangeran Diponegoro, Jalan Proklamasi, Jalan Pramuka, Jalan Pemuda.

Fase kedua mencakup Jalan Sudirman, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Panglima Polim, dan Jalan RS Fatmawati Raya. Lalu fase ketiga meliputi Jalan Tomang Raya, Jalan Cideng Timur, Jalan Kebon Sirih, Jalan Matraman Raya, Jalan Jatinegara Barat, dan Jalan Jatinegara Timur.