Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengakui adanya keterlambatan informasi terkait pemilihan Natuna sebagai lokasi karantina WNI dari Wuhan, China.
Diketahui, sebanyak 237 WNI serta satu WNA kekinian berada di Natuna untuk menjalani karantina menyusul epidemi virus corona yang dinyatakan sebagai keadaan darurat global oleh World Health Organization (WHO).
Mahfud menyebut, hal itulah yang menyebabkan kesalahpahaman masyarakat sekitar. Sehingga, masyarakat pun menggelar aksi demonstrasi untuk menolak Natuna dijadikan sebagai lokasi karantina.
"Timbul kesalahpahaman karena komunikasi dengan pemerintah daerah dan rakyat Natuna agak terlambat dan itu supaya anda maklumi karena bisa diikuti dari semua media massa bahwa perkembangan hanya berlangsung dari menit ke menit, sehingga kita melakukan tindakan cepat," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2020).
Untuk itu, Mahfud menjamin jika karantina ratusan WNI di Natuna tidak membahayakan masyarakat. Bahkan, pemerintah melalui Menteri Kesehatan akan menghadapi segala risiko untuk bertindak lebih dulu.
"Bahkan disamping menjamin secara resmi Bapak Menteri Kesehatan tadi mengatakan menjaminkan badannya itu, menjaminkan badannya untuk bertindak lebih dulu dibandingkan dengan yang lain. Misalnya dalam menghadapi risiko risiko itu jadi lebih tinggi daripada sekedar menjamin," sambungnya.
Lebih lanjut, Mahfud menambahkan jika pemerintah akan menangani permasalahan epidemi virus corona secara cermat. Salah satunya, terus menjalin komunikasi dengan masyarakat Natuna.
Selain itu, Mahfud memastikan bahwa semua WNI yang dievakuasi ke Natuna dalam kondisi sehat. Untuk itu, mereka harus menjalani karantina terlebih dahulu merujuk pada prosedur internasional.
"Semua yang sekarang ada di Natuna yang dipulangkan dari RRC itu dalam keadaan sehat, cuma untuk melaksanakan standar internasional maka dilakukan hal yang seperti sekarang ini dimana dikarantina dulu diperiksa setiap hari sampai sekian hari dengan catatan Menteri Kesehatan berada di paling depan di bidang ini," tutup Mahfud.
Baca Juga: Mahfud MD Sebut Tito Jadi Presiden 2024, Khofifah Wakilnya
Berita Terkait
Terpopuler
- Dituding jadi Biang Kerok Laga Persija vs Persib Batal di Jakarta, GRIB Jaya Buka Suara
- 7 Bedak Tabur Terbaik untuk Kerutan dan Garis Halus Usia 50 Tahun ke Atas
- 7 HP Midrange RAM Besar Baterai 7000 mAh Paling Murah yang Layak Dilirik
- Promo Alfamart Hari Ini 7 Mei 2026, Body Care Fair Diskon hingga 40 Persen
- 5 Pilihan HP Android Kamera Stabil untuk Hasil Video Minim Jitter Mei 2026, Terbaik di Kelasnya
Pilihan
-
Suporter Persipura Rusuh, Momen Menegangkan Pemain Adhyaksa FC Dilempari Botol
-
Kronologi Haerul Saleh, Anggota BPK RI Eks Anggota DPR Meninggal saat Rumahnya Kebakaran
-
Tragis! Anggota IV BPK Haerul Saleh Tewas dalam Kebakaran di Tanjung Barat, Diduga Akibat Sisa Tiner
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
Terkini
-
Update Kericuhan Lukas Enembe: 14 Orang Diperiksa, Polisi Data Puluhan Kendaraan yang Rusak
-
Momen Akrab Presiden Prabowo Dialog di Atas Perahu: Borong Keluhan Nelayan Gorontalo
-
Nelayan Tak Boleh Dilupakan, Prabowo Janjikan Perbaikan Kesejahteraan Nasional
-
Prabowo di Gorontalo: Indonesia Kuat, Tak Panik Hadapi Gejolak Dunia karena Swasembada Pangan
-
Prabowo soal MBG: Sekolah yang Butuh Segera Diberi, yang Tidak Perlu Tidak Dipaksakan
-
Anies Baswedan dan Najelaa Shihab Soroti Bahaya AI bagi Pelajar: Otak Bisa Malas Berpikir
-
Ketua DPD Golkar DKI Sebut Jakarta Darurat Sampah, Warga Diminta Mulai Bergerak dari Rumah
-
Prabowo Genjot Ekonomi Biru, Nelayan Disiapkan Jadi Kekuatan Baru Indonesia
-
Terungkap! Ratusan WNA Operator Judi Online di Hayam Wuruk Ternyata Direkrut 'Veteran Kamboja'
-
Menuju Target Nasional Pengurangan Sampah 2029, Ini Kebiasaan yang Harus Digencarkan di Rumah