Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengakui adanya keterlambatan informasi terkait pemilihan Natuna sebagai lokasi karantina WNI dari Wuhan, China.
Diketahui, sebanyak 237 WNI serta satu WNA kekinian berada di Natuna untuk menjalani karantina menyusul epidemi virus corona yang dinyatakan sebagai keadaan darurat global oleh World Health Organization (WHO).
Mahfud menyebut, hal itulah yang menyebabkan kesalahpahaman masyarakat sekitar. Sehingga, masyarakat pun menggelar aksi demonstrasi untuk menolak Natuna dijadikan sebagai lokasi karantina.
"Timbul kesalahpahaman karena komunikasi dengan pemerintah daerah dan rakyat Natuna agak terlambat dan itu supaya anda maklumi karena bisa diikuti dari semua media massa bahwa perkembangan hanya berlangsung dari menit ke menit, sehingga kita melakukan tindakan cepat," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2020).
Untuk itu, Mahfud menjamin jika karantina ratusan WNI di Natuna tidak membahayakan masyarakat. Bahkan, pemerintah melalui Menteri Kesehatan akan menghadapi segala risiko untuk bertindak lebih dulu.
"Bahkan disamping menjamin secara resmi Bapak Menteri Kesehatan tadi mengatakan menjaminkan badannya itu, menjaminkan badannya untuk bertindak lebih dulu dibandingkan dengan yang lain. Misalnya dalam menghadapi risiko risiko itu jadi lebih tinggi daripada sekedar menjamin," sambungnya.
Lebih lanjut, Mahfud menambahkan jika pemerintah akan menangani permasalahan epidemi virus corona secara cermat. Salah satunya, terus menjalin komunikasi dengan masyarakat Natuna.
Selain itu, Mahfud memastikan bahwa semua WNI yang dievakuasi ke Natuna dalam kondisi sehat. Untuk itu, mereka harus menjalani karantina terlebih dahulu merujuk pada prosedur internasional.
"Semua yang sekarang ada di Natuna yang dipulangkan dari RRC itu dalam keadaan sehat, cuma untuk melaksanakan standar internasional maka dilakukan hal yang seperti sekarang ini dimana dikarantina dulu diperiksa setiap hari sampai sekian hari dengan catatan Menteri Kesehatan berada di paling depan di bidang ini," tutup Mahfud.
Baca Juga: Mahfud MD Sebut Tito Jadi Presiden 2024, Khofifah Wakilnya
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Kencang, Murah 80 Jutaan dan Anti Limbung, Cocok untuk Satset di Tol
- 7 Rekomendasi Lipstik untuk Usia 40 Tahun ke Atas, Cocok Jadi Hadiah Hari Ibu
- 8 Promo Makanan Spesial Hari Ibu 2025, dari Hidangan Jepang hingga Kue
- Media Swiss Sebut PSSI Salah Pilih John Herdman, Dianggap Setipe dengan Patrick Kluivert
- PSSI Tunjuk John Herdman Jadi Pelatih, Kapten Timnas Indonesia Berikan Komentar Tegas
Pilihan
-
Cek Fakta: Viral Klaim Pigai soal Papua Biarkan Mereka Merdeka, Benarkah?
-
Ranking FIFA Terbaru: Timnas Indonesia Makin Pepet Malaysia Usai Kena Sanksi
-
Sriwijaya FC Selamat! Hakim Tolak Gugatan PKPU, Asa Bangkit Terbuka
-
Akbar Faizal Soal Sengketa Lahan Tanjung Bunga Makassar: JK Tak Akan Mundur
-
Luar Biasa! Jay Idzes Tembus 50 Laga Serie A, 4.478 Menit Bermain dan Minim Cedera
Terkini
-
Wagub Babel Hellyana Resmi Jadi Tersangka Ijazah Palsu
-
Eksklusif! Jejak Mafia Tambang Emas Cigudeg: Dari Rayuan Hingga Dugaan Setoran ke Oknum Aparat
-
Gibran Bagi-bagi Kado Natal di Bitung, Ratusan Anak Riuh
-
Si Jago Merah Ngamuk di Grogol Petamburan, 100 Petugas Damkar Berjibaku Padamkan Api
-
Modus 'Orang Dalam' Korupsi BPJS, Komisi 25 Persen dari 340 Pasien Hantu
-
WFA Akhir Tahun, Jurus Sakti Urai Macet atau Kebijakan Salah Sasaran?
-
Kejati Jakarta Tetapkan 2 Pegawai BPJS Ketenagakerjaan Jadi Tersangka Tindak Pidana Klaim Fiktif JKK
-
Sempat Kabur dan Nyaris Celakai Petugas KPK, Kasi Datun HSU Kini Pakai Rompi Oranye
-
Jadi Pemasok MBG, Perajin Tempe di Madiun Raup Omzet Jutaan Rupiah per Hari
-
Cegah Kematian Gajah Sumatera Akibat EEHV, Kemenhut Gandeng Vantara dari India