Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengakui adanya keterlambatan informasi terkait pemilihan Natuna sebagai lokasi karantina WNI dari Wuhan, China.
Diketahui, sebanyak 237 WNI serta satu WNA kekinian berada di Natuna untuk menjalani karantina menyusul epidemi virus corona yang dinyatakan sebagai keadaan darurat global oleh World Health Organization (WHO).
Mahfud menyebut, hal itulah yang menyebabkan kesalahpahaman masyarakat sekitar. Sehingga, masyarakat pun menggelar aksi demonstrasi untuk menolak Natuna dijadikan sebagai lokasi karantina.
"Timbul kesalahpahaman karena komunikasi dengan pemerintah daerah dan rakyat Natuna agak terlambat dan itu supaya anda maklumi karena bisa diikuti dari semua media massa bahwa perkembangan hanya berlangsung dari menit ke menit, sehingga kita melakukan tindakan cepat," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2020).
Untuk itu, Mahfud menjamin jika karantina ratusan WNI di Natuna tidak membahayakan masyarakat. Bahkan, pemerintah melalui Menteri Kesehatan akan menghadapi segala risiko untuk bertindak lebih dulu.
"Bahkan disamping menjamin secara resmi Bapak Menteri Kesehatan tadi mengatakan menjaminkan badannya itu, menjaminkan badannya untuk bertindak lebih dulu dibandingkan dengan yang lain. Misalnya dalam menghadapi risiko risiko itu jadi lebih tinggi daripada sekedar menjamin," sambungnya.
Lebih lanjut, Mahfud menambahkan jika pemerintah akan menangani permasalahan epidemi virus corona secara cermat. Salah satunya, terus menjalin komunikasi dengan masyarakat Natuna.
Selain itu, Mahfud memastikan bahwa semua WNI yang dievakuasi ke Natuna dalam kondisi sehat. Untuk itu, mereka harus menjalani karantina terlebih dahulu merujuk pada prosedur internasional.
"Semua yang sekarang ada di Natuna yang dipulangkan dari RRC itu dalam keadaan sehat, cuma untuk melaksanakan standar internasional maka dilakukan hal yang seperti sekarang ini dimana dikarantina dulu diperiksa setiap hari sampai sekian hari dengan catatan Menteri Kesehatan berada di paling depan di bidang ini," tutup Mahfud.
Baca Juga: Mahfud MD Sebut Tito Jadi Presiden 2024, Khofifah Wakilnya
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Pompa Air Kedalaman 20 Meter ke Atas, Hemat Listrik dan Tekanan Air Stabil
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Bedak Marcks Tabur untuk Usia Berapa? Ini Penjelasan dan 3 Pilihan Variannya
- 3 Pompa Air Otomatis untuk Sumur Dalam, Air Deras dan Mesin Awet
Pilihan
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
-
UBK Nonaktifkan Ketua BEM FH dari Jabatan Usai Mengaku Terima Suap Rp20 Juta dari Oknum Polisi
-
Sisi Gelap 'Operasi Penertiban Sawit' Satgas PKH dan Tentara di Tesso Nilo
-
Pertama Kali Dalam Sejarah Piala Dunia! Badai Petir Hentikan Prancis vs Irak
-
Anak Mantan Bupati Sleman, Raudi Akmal Jadi Tersangka Korupsi Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Usut Kasus Silmy Karim, KPK Geledah Kantor Biro Jasa di Bali
-
Dua Kebakaran Serang Duren Sawit Dini Hari, 23 Jiwa Terdampak dan Ratusan Juta Rupiah Ludes
-
KPK Periksa 13 Saksi Kasus Silmy Karim di Jakarta dan Bali, ASN Hingga Swasta Dicecar
-
Kafe MIlik Gofar Hilman di Melawai Terbakar Gara-Gara Percikan dari Fryer
-
Jakarta Menuju 500 Tahun, Pemprov Genjot Transportasi, Pendidikan, dan Penataan Permukiman
-
Indonesia Punya Potensi PLTS Besar, tapi Kenapa Baru Sedikit yang Terpakai?
-
JC Ditolak Kejagung, Kubu Sony Sonjaya Tetap Ancam Bongkar 'Dosa' Pejabat di Kasus MBG
-
Militerisasi Masuk Sektor Agraria, Konflik Lahan Naik 300 Persen pada 2025
-
Bukan Atas Nama Cinta, MUI Tegaskan Penganiaya YTR di Bandung Tak Boleh Lolos dari Hukuman Berat
-
Waduk di Dunia Diam-Diam Kehilangan Kapasitas Air: Sedimentasi Jadi Ancaman yang Sering Terabaikan