Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengakui adanya keterlambatan informasi terkait pemilihan Natuna sebagai lokasi karantina WNI dari Wuhan, China.
Diketahui, sebanyak 237 WNI serta satu WNA kekinian berada di Natuna untuk menjalani karantina menyusul epidemi virus corona yang dinyatakan sebagai keadaan darurat global oleh World Health Organization (WHO).
Mahfud menyebut, hal itulah yang menyebabkan kesalahpahaman masyarakat sekitar. Sehingga, masyarakat pun menggelar aksi demonstrasi untuk menolak Natuna dijadikan sebagai lokasi karantina.
"Timbul kesalahpahaman karena komunikasi dengan pemerintah daerah dan rakyat Natuna agak terlambat dan itu supaya anda maklumi karena bisa diikuti dari semua media massa bahwa perkembangan hanya berlangsung dari menit ke menit, sehingga kita melakukan tindakan cepat," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Selasa (4/2/2020).
Untuk itu, Mahfud menjamin jika karantina ratusan WNI di Natuna tidak membahayakan masyarakat. Bahkan, pemerintah melalui Menteri Kesehatan akan menghadapi segala risiko untuk bertindak lebih dulu.
"Bahkan disamping menjamin secara resmi Bapak Menteri Kesehatan tadi mengatakan menjaminkan badannya itu, menjaminkan badannya untuk bertindak lebih dulu dibandingkan dengan yang lain. Misalnya dalam menghadapi risiko risiko itu jadi lebih tinggi daripada sekedar menjamin," sambungnya.
Lebih lanjut, Mahfud menambahkan jika pemerintah akan menangani permasalahan epidemi virus corona secara cermat. Salah satunya, terus menjalin komunikasi dengan masyarakat Natuna.
Selain itu, Mahfud memastikan bahwa semua WNI yang dievakuasi ke Natuna dalam kondisi sehat. Untuk itu, mereka harus menjalani karantina terlebih dahulu merujuk pada prosedur internasional.
"Semua yang sekarang ada di Natuna yang dipulangkan dari RRC itu dalam keadaan sehat, cuma untuk melaksanakan standar internasional maka dilakukan hal yang seperti sekarang ini dimana dikarantina dulu diperiksa setiap hari sampai sekian hari dengan catatan Menteri Kesehatan berada di paling depan di bidang ini," tutup Mahfud.
Baca Juga: Mahfud MD Sebut Tito Jadi Presiden 2024, Khofifah Wakilnya
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 HP Samsung Rp2 Jutaan Terbaik: Kamera Tajam, NFC hingga Koneksi 5G
- 7 Lukisan Pembawa Hoki Menurut Feng Shui untuk Dipajang di Ruang Tamu
- 3 HP Infinix Memori 256 GB dan NFC Harga Rp1 Jutaan, Solusi Multitasking hingga Gaming
- 12 Sepeda Gunung United Detroit Lengkap dengan Harga dan Spesifikasinya
- 5 Rekomendasi Rice Cooker Digital, Nasi Tetap Pulen hingga 48 Jam
Pilihan
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
-
Kantor Bapenda DKI Jakarta Dilalap si Jago Merah, Api Semakin Membesar
-
Bocoran Reshuffle Kabinet Agustus: Norman Joesoef Bakal Dilantik Jadi Wamenhan RI
Terkini
-
Jatuh dari Tongkang di Sungai Baung OKI, Dua Korban Ditemukan Meninggal
-
Karhutla Dekati Runway Bandara Atung Bungsu, Penerbangan Pagar Alam Masih Normal?
-
Baru 2 Hari Direhab, Anak Mantan DPRD Muratara Kabur Usai Dobrak Pintu Yayasan
-
Program Cetak Sawah Berhadapan dengan Karhutla, Api Membakar Lahan di Muara Enim
-
Kebakaran Bromo Meluas hingga 520 Hektare, Destinasi Wisata Probolinggo Disebut Masih Aman
-
Pernah Jadi Anak Buah Nadiem, Pakar Minta Kejagung Ganti Jaksa Chatarina di Kasus Eks Jampidsus
-
Puluhan Kios di Bawah Jembatan Babat Terbakar, Polisi Selidiki Dugaan Pembakaran Sampah
-
30 Ribu Kopdes Merah Putih Dikebut Sebelum 17 Agustus, Siapa yang Akan Mengelola?
-
Bangga! Prestasi Apik Ditorehkan Kevin Diks di Awal Musim Bundesliga 2026/2027
-
Prabowo Puji Sepatu Inovasi BRIN Berbahan Limbah Sawit, Harganya Cuma 60 Ribuan!