Suara.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut dokumen data tahanan politik Papua yang diberikan aktivis Papua Veronica Koman hanya sampah. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menilai kalau Mahfud MD itu seharusnya sadar menjadi pelayan publik bukan pelayan presiden.
Asfinawati mengatakan bahwa apa yang disampaikan Mahfud tersebut tidak mencerminkan seperti pelayanan rakyat yang sejatinya bekerja untuk kepentingan publik. Menurut ia Mahfud seharusnya paham kalau ia bukan semata-mata hanya menjadi pembantu Jokowi saja.
"Pernyataan ini bukan sikap seorang pelayan publik yang bertindak untuk kepentingan publik," kata Asfinawati saat dihubungi, Rabu (12/2/2020).
"Jabatan menteri itu bukan pembantu presiden esensinya, tapi pembantu rakyat, bekerja agar harapan rakyat yang kesepakatannya ada dikonstitusi itu tercapai," sambungnya.
Lagi pula Asfinawati memandang kalau Mahfud hanya menafsirkan pemikiran Jokowi seolah enggan membaca data tahanan politik Papua itu. Kalau misalkan penafsirannya benar, Asfinawati malah menganggap Mahfud sedang memberikan sinyal kalau kepedulian Jokowi terhadap rakyat hanya sebuah citra belaka.
"Padahal Jokowi saat mau jadi presiden selalu blusukan. Artinya kalau pernyataan Mahfud benar, dia sedang membuka kedok presiden kalau blusukan, yang artinya mendengarkan keluhan rakyat hanya pencitraan bohong-bohongan," pungkasnya.
Sebelumnya, Mahfud MD menyebut dokumen data tahanan politik Papua yang diberikan aktivis Papua Veronica Koman adalah sampah. Dokumen itu diberikan ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat melawat ke Australia.
Mahfud menyebut jika dokumen itu tidak penting. Mahfud di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Selasa, mengaku tidak mengetahui apakah dokumen tersebut benar-benar sudah diserahkan langsung kepada Kepala Negara.
Mahfud menyebutkan bahwa banyak warga yang berebut untuk menyerahkan surat ke Jokowi saat warga bersalaman dengan Kepala Negara.
Baca Juga: Mahfud MD Sebut Data Tapol Papua Sampah, Warganet: Sakit
"Saya tahu surat seperti itu banyak. Orang berebutan salaman, kagum kepada Presiden, ada yang kasih map, amplop, surat gitu, jadi tidak ada urusan Koman atau bukan. Kita tidak tahu itu Koman apa bukan," kata dia.
"Itu anulah, kalau memang ada ya sampah saja lah," tambah Mahfud.
Berita Terkait
-
Indonesia Tak Mau Pulangkan WNI eks ISIS, Mahfud: Mereka Pergi Mau Ngapain?
-
Mahfud MD Sebut Data Tapol Papua Sampah, Warganet: Sakit
-
Veronica Koman Sebut 2 Tuntutan Masyarakat Sipil Papua untuk Pemerintah RI
-
Sebut Dokumen Tapol Papua Sampah, Politikus Demokrat Kritik Mahfud MD
-
Mahfud MD Sebut Data Pelanggaran di Papua Sampah, Ini Reaksi Veronica Koman
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- Sunscreen Apa yang Bikin Glowing? Ini 7 Pilihan Terbaik sesuai Review dan Harga
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
Pilihan
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
-
Prabowo: Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Balas Dendam Politik
Terkini
-
Harga BBM Non Subsidi Malaysia Turun, Segini Jadinya
-
Kenapa Malaysia Terapkan 2 Hari WFH untuk PNS Mulai Agustus 2026?
-
Ada Pihak Bantu Bupati Kuansing Saat OTT, KPK Sempat Kehilangan Jejak
-
Wamensos Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Kulon Progo, Progres Capai 91 Persen
-
Polri Diminta Kuasai KUHP-KUHAP Baru, Kepastian Hukum Jadi Taruhan
-
Korban Ledakan Kapal Aceh Hebat 2 Bertambah, 3 Taruna Meninggal Dunia
-
Diduga Didiskriminasi Sekolah, Pendidikan Siswa Disabilitas Psikososial Ini Terancam
-
Terdakwa TPPU Sebut Ada Permintaan Dana Pilpres Rp21,5 M, Nama Eks Pangdam Terseret
-
Label A-D Dinilai Membingungkan, BPOM Diminta Revisi Peraturan Nilai Gizi
-
Keras Koalisi Sipil di Hari Bhayangkara: Polisi Alat Rakyat, Bukan Partai Cokelat!