Suara.com - Tanggapan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD soal dokumen tahanan politik (tapol) di Papua menjadi perbicangan di media sosial. Warganet menyayangkan sebutan 'sampah' yang dilontarkan Mahfud.
Sebelumnya, menurut keterangan Veronica Koman, dokumen yang berisi 57 nama dan lokasi tahanan politik Papua tersebut telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selain itu, ada pula data 243 korban sipil yang meninggal selama operasi militer di Nduga.
Terkait klaim penyerahan dokumen, Mahfud mengatakan banyak orang yang mengirim surat kepada Jokowi.
Namun, ia mengaku belum menerima data dari Veronica Koman. Pun bila ada surat dari Veronica, Mahfud hanya menyebutnya sebagai sampah.
"Belum dibuka kali suratnya. Surat banyak. Kan surat orang banyak. Rakyat biasa juga ngirim surat ke Presiden. Jadi kalau memang ada, sampah saja lah kalau kayak gitu," ungkap Mahfud, Senin (11/2/2020).
Repons Mahfud tersebut kontan menuai perhatian dari warganet. Di linimassa Twitter, tak sedikit warganet yang memberikan kritik dengan mengungkit pernyataan Mahfud dalam artikel pemberitaan.
Seperti profesor program studi Indonedia di Monash University, Ariel Heryanto yang memberi komentar singkat, "Sakit".
Sementara akun @HipoYRWangge menyebut, pernyataan Mahfud telah menyakiti perasaan warga Papua.
"Pal @mohmhfudmd pernyataan Anda soal data korban pengungsi internal yang meninggal adalah "sampah" telah menyakiti masyarakat Nduga. Korban yang meninggal adalah riil dan bisa kami konfirmasi (Teman-teman yang membantu dan saya yang meneliti konflik Nduga," tulisnya.
Baca Juga: BATC 2020: Susunan Pemain Tim Putri Indonesia vs Filipina
Adapun warganet lainnya turut mengungkap kekecewaannya lewat cuitan berikut.
"Surat-surat rakyat yang dikirim untuk aspirasi dan penuh dengan perasaan.hanyalah sampah? Semoga hanya saya yang salah baca dan salah mengartikan maksud pak @mohmahfudmd," kata @TommyAlan2.
Tanggapan Veronica Koman
Veronica berpendapat jika pernyataan Mahfud soal data tapol Papua, sebagai sinyal bobroknya penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.
"Pernyataan ini memberikan sinyal makin suramnya penegakan HAM di era saat ini. Saya kira kata-kata Pak Mahfud bukan 'belum menerima data' kan," kata Veronica kepada Suara.com, Rabu (12/2)
Veronica menyebut, Mahfud sebelumnya juga pernah membuat pernyataan yang dapat melukai hati rakyat Papua. Maka, Veronica tak heran dengan pernyataan 'sampah' yang keluar dari mulut Mahfud.
"Mengingat beliau sebelumnya sudah pernah mengeluarkan pernyataan yang menyakiti hati rakyat yaitu bahwa tidak ada satu pun pelanggaran HAM di era Jokowi, jadi sebetulnya tidak terlalu mengagetkan ketika pernyataan seperti ini juga muncul dari beliau," katanya.
Dengan begitu, Veronica berpendapat jika pernyataan Mahfud akan memperdalam luka masyarakat bumi Cendrawasih. Sebab, pemerintah hanya menganggap pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai sampah.
Berita Terkait
Terpopuler
- Link Download Logo dan Tema HUT Bhayangkara ke-80 2026 untuk Ulang Tahun Polri
- 4 Sepatu Lari Skechers yang Diskon sampai 50 Persen di Sport Station, Mulai Rp500 Ribuan
- Sunscreen Apa yang Bikin Glowing? Ini 7 Pilihan Terbaik sesuai Review dan Harga
- 6 Sunscreen di Alfamart untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 5 Sepeda Gunung MTB Polygon Termurah, Tangguh dan Awet Untuk Harian
Pilihan
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
-
Prabowo: Hukum Tak Boleh Dipakai untuk Balas Dendam Politik
Terkini
-
Harga BBM Non Subsidi Malaysia Turun, Segini Jadinya
-
Kenapa Malaysia Terapkan 2 Hari WFH untuk PNS Mulai Agustus 2026?
-
Ada Pihak Bantu Bupati Kuansing Saat OTT, KPK Sempat Kehilangan Jejak
-
Wamensos Tinjau Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen Kulon Progo, Progres Capai 91 Persen
-
Polri Diminta Kuasai KUHP-KUHAP Baru, Kepastian Hukum Jadi Taruhan
-
Korban Ledakan Kapal Aceh Hebat 2 Bertambah, 3 Taruna Meninggal Dunia
-
Diduga Didiskriminasi Sekolah, Pendidikan Siswa Disabilitas Psikososial Ini Terancam
-
Terdakwa TPPU Sebut Ada Permintaan Dana Pilpres Rp21,5 M, Nama Eks Pangdam Terseret
-
Label A-D Dinilai Membingungkan, BPOM Diminta Revisi Peraturan Nilai Gizi
-
Keras Koalisi Sipil di Hari Bhayangkara: Polisi Alat Rakyat, Bukan Partai Cokelat!