Suara.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta curiga konsep naturalisasi sungai yang digadang-gadang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat kampanye tidak jelas.
Pasalnya, Anies disebut tidak terbuka kepada DPRD soal program ini.
Politisi PSI DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian mengatakan sudah melihat langsung salah satu proyek naturalisasi di Kali Ciliwung segmen Sudirman-Pintu Karet, tepatnya di samping Stasiun Kereta Api Bandara BNI City, Jakarta Pusat.
Program ini dinilai tak efektif menangani banjir di lokasi karena yang dibuat hanya mementingkan estetika. Karena di lokasi hanya ada penyempitan sungai dan pembangunan benerapa spot selfie.
“Kami enggak pernah dapat penjelasan rinci naturalisasi itu. Tapi yang pasti naturalisasi itu lebih ke estetika,” ujar Justin di lokasi, Rabu (12/2/2020).
Justin mengaku sejak terpilih sebagai anggota DPRD Agustus 2019 lalu sampai sekarang, tak tahu soal konsep naturalisasi. Bahkan, saat pembahasan anggaran juga menurutnya tak ada penjelasan rinci.
“Sejak saya dilantik Agustus lalu belum ada penjabaran soal itu di rapat-rapat KUA-PPAS dan sebagainya,” jelasnya.
Karena itu ia khawatir program Anies ini dilakukan tanpa kajian yang mendalam. Setelah melihat langsung pengerjaannya, ia akan menunggu hasil dari proyek ini efektif atau tidak menangani banjir.
“Kami ke sini ngecek langsung, apakah akan membawa dampak atau tidak. Tapi seringkali proyek dilakukan tanpa kajian juga,” katanya.
Baca Juga: Anies Siapkan Regulasi untuk Cairkan Dana Pembebasan Lahan Sodetan Ciliwung
Sebelumnya, program naturalisasi sungai adalah salah satu program Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang disebut bisa menangani masalah banjir di Jakarta. Kebijakan ini dianggap berbeda dengan normalisasi sungai yang dilakukan sebelumnya karena berupaya memaksimalkan penyerapan air ke tanah.
Salah satu sungai yang sedang dinaturalisasi adalah Kali Ciliwung segmen Sudirman-Pintu Karet, tepatnya di samping Stasiun Kereta Api Bandara BNI City Jakarta Pusat. Lokasi ini lantas ditinjau oleh fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.
Hasilnya, setelah melihat pengerjaannya, proyek ini dianggap tak akan bisa menangani banjir. Sebab, meski naturalisasi di sungai ini belum rampung, yang dilakukan hanyalah mempercantik dan malah mempersempit lebar sungai.
“Hanya mempercantik, dan tidak menambah kapasitas saluran air,” kata Politisi PSI, Justin Adrian di lokasi, Rabu (12/2/2020).
Berita Terkait
-
Anis Pamer Wajah Baru Jakarta, Jubir PSI Ingatkan Soal Ciliwung
-
Formula E 2020 Belum Dapat Izin di Monas, Ida Mahmudah Setuju Usulan PSI
-
Rute Formula E Tak Kunjung Rampung, Anies Minta Bantuan Jokowi
-
CEK FAKTA: Arab Saudi Beri Anies Baswedan Gelar Amirul Amanah?
-
Formula E Jakarta Tak Boleh Digelar di Monas, Panitia Cari Lokasi Baru
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
Aksi Ekstrem Pasutri Pakistan di Soetta: Sembunyikan 1,6 Kg Sabu di Lambung dan Usus
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji