Suara.com - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta curiga konsep naturalisasi sungai yang digadang-gadang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat kampanye tidak jelas.
Pasalnya, Anies disebut tidak terbuka kepada DPRD soal program ini.
Politisi PSI DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian mengatakan sudah melihat langsung salah satu proyek naturalisasi di Kali Ciliwung segmen Sudirman-Pintu Karet, tepatnya di samping Stasiun Kereta Api Bandara BNI City, Jakarta Pusat.
Program ini dinilai tak efektif menangani banjir di lokasi karena yang dibuat hanya mementingkan estetika. Karena di lokasi hanya ada penyempitan sungai dan pembangunan benerapa spot selfie.
“Kami enggak pernah dapat penjelasan rinci naturalisasi itu. Tapi yang pasti naturalisasi itu lebih ke estetika,” ujar Justin di lokasi, Rabu (12/2/2020).
Justin mengaku sejak terpilih sebagai anggota DPRD Agustus 2019 lalu sampai sekarang, tak tahu soal konsep naturalisasi. Bahkan, saat pembahasan anggaran juga menurutnya tak ada penjelasan rinci.
“Sejak saya dilantik Agustus lalu belum ada penjabaran soal itu di rapat-rapat KUA-PPAS dan sebagainya,” jelasnya.
Karena itu ia khawatir program Anies ini dilakukan tanpa kajian yang mendalam. Setelah melihat langsung pengerjaannya, ia akan menunggu hasil dari proyek ini efektif atau tidak menangani banjir.
“Kami ke sini ngecek langsung, apakah akan membawa dampak atau tidak. Tapi seringkali proyek dilakukan tanpa kajian juga,” katanya.
Baca Juga: Anies Siapkan Regulasi untuk Cairkan Dana Pembebasan Lahan Sodetan Ciliwung
Sebelumnya, program naturalisasi sungai adalah salah satu program Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang disebut bisa menangani masalah banjir di Jakarta. Kebijakan ini dianggap berbeda dengan normalisasi sungai yang dilakukan sebelumnya karena berupaya memaksimalkan penyerapan air ke tanah.
Salah satu sungai yang sedang dinaturalisasi adalah Kali Ciliwung segmen Sudirman-Pintu Karet, tepatnya di samping Stasiun Kereta Api Bandara BNI City Jakarta Pusat. Lokasi ini lantas ditinjau oleh fraksi PSI DPRD DKI Jakarta.
Hasilnya, setelah melihat pengerjaannya, proyek ini dianggap tak akan bisa menangani banjir. Sebab, meski naturalisasi di sungai ini belum rampung, yang dilakukan hanyalah mempercantik dan malah mempersempit lebar sungai.
“Hanya mempercantik, dan tidak menambah kapasitas saluran air,” kata Politisi PSI, Justin Adrian di lokasi, Rabu (12/2/2020).
Berita Terkait
-
Anis Pamer Wajah Baru Jakarta, Jubir PSI Ingatkan Soal Ciliwung
-
Formula E 2020 Belum Dapat Izin di Monas, Ida Mahmudah Setuju Usulan PSI
-
Rute Formula E Tak Kunjung Rampung, Anies Minta Bantuan Jokowi
-
CEK FAKTA: Arab Saudi Beri Anies Baswedan Gelar Amirul Amanah?
-
Formula E Jakarta Tak Boleh Digelar di Monas, Panitia Cari Lokasi Baru
Terpopuler
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 HP Helio G99 Termurah di Awal Tahun 2026, Anti Lemot
- 6 Rekomendasi HP OPPO Murah dengan Performa Cepat, RAM 8 GB Mulai Rp2 Jutaan
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 28 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 10 Januari 2026, Ada 15.000 Gems dan Pemain 111-115
Pilihan
-
Cek Fakta: Yaqut Cholil Qoumas Minta KPK Periksa Jokowi karena Uang Kuota Haji, Ini Faktanya
-
Kontroversi Grok AI dan Ancaman Kekerasan Berbasis Gender di Ruang Digital
-
Hasil Akhir: Kalahkan Persija, Persib Bandung Juara Paruh Musim
-
Babak Pertama: Beckham Putra Bawa Persib Bandung Unggul atas Persija
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
Terkini
-
SPPG Klarifikasi Video Viral MBG Bungkus Plastik
-
Dermaga Halte Buaran Diseruduk Kendaraan Pribadi, TransJakarta Koridor 11 Terpaksa Alihkan Rute
-
Cuaca Senin Pagi: Jakarta Dikepung Hujan Lebat dan Angin Kencang, Cek Daftar Wilayah Terdampak!
-
Laporan PRISM 2025 Sebut Jakarta Jadi Kota Paling Diminati Sepanjang 2025
-
4 Poin Utama Rapat Terbatas Prabowo di Hambalang: Dari Industri Tekstil hingga Chip Masa Depan
-
Kecupan Hangat Puan dan Prananda untuk Megawati: Sisi Lain Kekeluargaan di Balik Rakernas PDIP 2026
-
Logika KPK: Staf Tak Mungkin Punya Rp4 M, Direksi Wanatiara Otak Suap Pajak?
-
KPK Aminkan Teori 'Kebocoran Negara' Prabowo, Kasus Pajak Tambang Jadi Bukti Nyata
-
Sinyal Tarif Transjakarta Naik Menguat? Anggaran Subsidi Dipangkas, Gubernur Buka Suara
-
KPK: Wajib Pajak Boleh Lawan Oknum Pemeras, Catat Satu Syarat Penting Ini