Suara.com - Komnas Perempuan mendesak agar aparat kepolisian untuk tidak lagi melakukan penggerebekan dalam upaya memberagus praktik prostitusi.
Hal tersebut menyusul adanya skandal penggerebekan anggota DPR RI Fraksi Gerindra Andre Rosiade di Kota Padang, Sumatra Barat terhadap perempuan berinisial NN (22) yang disebut sebagai PSK.
Komisioner Komnas Perempuan Veryanto Sitohang mengatakan, penggerebekan terhadap NN tidak sesuai dengan martabat kemanusiaan. Terlebih, cara-cara semacam itu tidak serta merta mampu mengurai praktik prostitusi.
"Saya pikir jelas, tadi kami menyampaikan bahwa Komnas Perempuan menyerukan kepada kepolisian untuk tidak melakukan penggerebekan terhadap kasus NN atau hal serupa dengan NN di tempat lain. Karena, hal seperti ini tidak sesuai dengan martabat kemanusiaan," kata Very di Kantor Komnas Perempuan, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (13/2/2020).
Very memandang, NN serta perempuan lain yang terlibat dalam praktik prostitusi adalah korban. Maka, tindakan penggerebekan dinilai akan menjadikan perempuan sebagai korban berulang.
"Perempuan yang terlibat dalam kasus prostitusi itu adalah korban. Sehingga ketika dalam upaya penggerebekan, itu adalah proses yang menjadikan perempuan yang jadi korban prostitusi tidak menjadi korban berulang," kata dia.
Dalam hal ini, Very meminta agar Andre Rosiade selaku anggota DPR untuk memandang praktik prostitusi secara jeli. Dia menyebut ada faktor lain yang menyebabkan perempuan terjebak dalam pusara prostitusi.
Andre juga diminta untuk mendorong Pemerintah Daerah menghasilkan terobosan yang mampu menjadi ruang baru bagi perempuan. Sebab, hal tersebut mampu mengurai tindak prostitusi di Padang.
"Memastikan penyediaan lapangan pekerjaan itu di fasilitasi oleh pemerintah. Atau misalnya mendorong pemerintah melakukan terobosan-terobosan untuk menghasilkan pekerjaan rumah tangga yang bisa melibatkan perempuan," ucapnya.
Baca Juga: Anggota DPR Ikut Gerebek PSK, MKD Bakal Periksa Andre Rosiade Pekan Depan
Untuk diketahui, NN sempat ditahan oleh penyidik Polda Sumatera Barat atas kasus tersebut. Kekinian, NN sudah ditangguhkan penahanannya oleh pihak kepolisian. Ibu satu bayi tersebut dibebaskan setelah Polda Sumatra Barat mendapat jaminan keluarga dan pendamping hukumnya.
Berita Terkait
-
Anggota DPR Ikut Gerebek PSK, MKD Bakal Periksa Andre Rosiade Pekan Depan
-
MK Gerindra Masih Simpulkan Keterangan Andre Rosiade Soal Gerebek PSK NN
-
Disumpah Alquran, Andre Sebut Beri Keterangan Sejujurnya ke MKD Gerindra
-
Disumpah Alquran, Andre Sampaikan Semua Soal Gerebek PSK ke MKD Gerindra
-
Ikut Jebak PSK NN di Padang, JARAK Sebut Andre Rosiade Seperti Mucikari
Terpopuler
- 6 HP Murah RAM Besar Rp1 Jutaan, Spek Tinggi untuk Foto dan Edit Video Tanpa Lag
- 57 Kode Redeem FF Terbaru 25 Januari 2026: Ada Skin Tinju Jujutsu & Scar Shadow
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil untuk Wanita, Harga Mulai Rp80 Jutaan
- Detik-detik Menteri Trenggono Pingsan di Podium Upacara Duka, Langsung Dilarikan ke Ambulans
Pilihan
-
Purbaya Hadapi Tantangan Kegagalan Mencari Utang Baru
-
5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
-
Danantara Mau Caplok Tambang Emas Martabe Milik Astra?
-
H-135 Kick Off Piala Dunia 2026, Dua Negara Ini Harus Tempuh Perjalanan 15.000 KM
-
5 Rekomendasi HP RAM 12 GB Paling Murah, Cocok buat Gaming dan Multitasking
Terkini
-
Ketua Komisi V DPR: Longsor Cisarua Mengejutkan, Seperti Petir di Siang Bolong
-
Polisi Ciduk Dua Pengguna Ganja Sintetis Bentuk Cair, Belasan Cartridge Liquid Vape Disita Petugas
-
Opsi Keluar Dari Board of Peace dan 5 Saran Dino Patti Djalal ke Pemerintah
-
Perangi Invasi Ikan Sapu-Sapu, Misi Arief Selamatkan Ciliwung dari 'Penjajah Sunyi' Asal Amazon
-
Kemenkes Ingatkan Risiko Jangka Panjang Konsumsi Ikan Sapu-sapu dari Sungai Tercemar
-
Keponakan Prabowo Siap Masuk Kabinet? Ini 3 Pos Menteri yang Paling Mungkin Diisi Budisatrio
-
Satgas PKH Siap Hadapi Gugatan Korporasi Usai Pencabutan Izin Usaha di Sumatera
-
28 Perusahaan di Aceh, Sumut, dan Sumbar Dicabut Izin Usahanya oleh Satgas PKH, Apa Alasannya?
-
Mendagri Fokuskan Pengendalian Komoditas Pangan untuk Jaga Inflasi
-
MAKI Desak KPK Naikkan Status Dugaan Rekening Gendut Istri Pejabat Kemenag Agar Bisa Diblokir