Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan pandangannya terhadap prioritas pembangunan nasional pada periode keduanya menjabat sebagai kepala negara. Isu Hak Asasi Manusia (HAM) disebutnya belum menjadi prioritas pemerintah saat ini.
Jokowi menyatakan, prioritasnya selama lima tahun awal menjabat adalah pembangunan infrastruktur. Kemudian di periode kedua ia ingin menambah prioritas kerja ke pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan penciptaan lapangan kerja melalui Omnibus Law.
"Dalam periode dua ini saya ingin fokus pada pembangunan SDM, vocational training, up-skilling, kemudian reformasi di bidang pendidikan. Sehingga muncul sebuah SDM yang memiliki kualifikasi, kualitas yang baik, golnya akan ke sana," kata Jokowi dalam wawancara eksklusif dengan BBC di Candi Prambanan, Yogyakarta, Selasa (12/2/2020).
Jokowi menargetkan pemerintahannya di periode kedua bisa mengakomodir 5,2 persen atau kurang lebih 7 juta pengangguran di Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan.
"Ini harus menjadi pemikiran dari pemerintah yang saya pimpin," tegasnya.
Namun, Jokowi yang juga pengusaha mebel itu mengakui belum memprioritaskan penuntasan kasus-kasus HAM dan masalah lingkungan di periode keduanya. Dia beralasan pemerintah harus fokus dalam satu prioritas, yakni pembangunan infrastruktur dan SDM.
"Periode pertama saya fokus di infrastruktur, periode kedua kita fokus pada pembangunan SDM. Mungkin nanti setelah itu lingkungan, inovasi, kemudian HAM. Kenapa tidak?," ucapnya.
"Tidak bisa semuanya dikerjakan, bukan tidak mau, tapi saya memang senang kerja fokus, kerja prioritas," kata Jokowi menambahkan.
Menurut Jokowi, pembangunan SDM melalui pembukaan lapangan kerja yang masif merupakan hal prioritas yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia saat ini.
Baca Juga: Jokowi Jawab Kritikan Soal Dampak Lingkungan Pembangunan Ibu Kota Baru
"Tapi memang, kita baru memberikan prioritas yang berkaitan dengan ekonomi karena rakyat memerlukan pekerjaan. Rakyat perlu ekonominya tambah sejahtera," imbuh Jokowi.
Berita Terkait
-
Jokowi Jawab Kritikan Soal Dampak Lingkungan Pembangunan Ibu Kota Baru
-
Jokowi Minta WNI eks Wuhan di Natuna Diterima saat Pulang
-
Cerita Jokowi Kerja Keras Agar Virus Corona Tak Masuk Indonesia
-
238 WNI Siap Dipulangkan dari Karantina, Jokowi: Tak Ada Masalah
-
KPK Hormati Hasil Survei Kepercayaan Publik Turun
Terpopuler
- 4 Link DANA Kaget Khusus Jumat Berkah: Klaim Saldo Gratis Langsung Cuan Rp 345 Ribu
- 7 Rekomendasi Parfum Terbaik untuk Pelari, Semakin Berkeringat Semakin Wangi
- Unggahan Putri Anne di Tengah Momen Pernikahan Amanda Manopo-Kenny Austin Curi Perhatian
- 8 Moisturizer Lokal Terbaik untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Solusi Flek Hitam
- 15 Kode Redeem FC Mobile Aktif 10 Oktober 2025: Segera Dapatkan Golden Goals & Asian Qualifier!
Pilihan
-
Grand Mall Bekasi Tutup, Netizen Cerita Kenangan Lawas: dari Beli Mainan Sampai Main di Aladdin
-
Jay Idzes Ngeluh, Kok Bisa-bisanya Diajak Podcast Jelang Timnas Indonesia vs Irak?
-
278 Hari Berlalu, Peringatan Media Asing Soal Borok Patrick Kluivert Mulai Jadi Kenyataan
-
10 HP dengan Kamera Terbaik Oktober 2025, Nomor Satu Bukan iPhone 17 Pro
-
Timnas Indonesia 57 Tahun Tanpa Kemenangan Lawan Irak, Saatnya Garuda Patahkan Kutukan?
Terkini
-
Tiga Notaris Jadi Saksi Kunci, KPK 'Kuliti' Skema Mafia Tanah Tol Sumatera
-
Tragedi Ponpes Al Khoziny: Identifikasi Korban Terus Berlanjut, 53 Jenazah Teridentifikasi!
-
Nobel Perdamaian 2025 Penuh Duri: Jejak Digital Pro-Israel Penerima Penghargaan Jadi Bumerang
-
Birokrasi Jadi Penghambat Ambisi Ekonomi Hijau Indonesia? MPR Usul Langkah Berani
-
Jejak Korupsi SPBU Ditelusuri, KPK dan BPK Periksa Eks Petinggi Pertamina
-
'Tsunami' Darat di Meksiko: 42 Tewas, Puluhan Hilang Ditelan Banjir Bandang Mengerikan
-
Prajurit TNI Gagalkan Aksi Begal dan Tabrak Lari di Tol Kebon Jeruk, 3 Motor Curian Diamankan
-
Di The Top Tourism Leaders Forum, Wamendagri Bima Bicara Pentingnya Diferensiasi Ekonomi Kreatif
-
KPK Bongkar Akal Bulus Korupsi Tol Trans Sumatera: Lahan 'Digoreng' Dulu, Negara Tekor Rp205 M
-
Buntut Tragedi Ponpes Al Khoziny, Golkar Desak Pesantren Dapat Jatah 20 Persen APBN