Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan pandangannya terhadap prioritas pembangunan nasional pada periode keduanya menjabat sebagai kepala negara. Isu Hak Asasi Manusia (HAM) disebutnya belum menjadi prioritas pemerintah saat ini.
Jokowi menyatakan, prioritasnya selama lima tahun awal menjabat adalah pembangunan infrastruktur. Kemudian di periode kedua ia ingin menambah prioritas kerja ke pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan penciptaan lapangan kerja melalui Omnibus Law.
"Dalam periode dua ini saya ingin fokus pada pembangunan SDM, vocational training, up-skilling, kemudian reformasi di bidang pendidikan. Sehingga muncul sebuah SDM yang memiliki kualifikasi, kualitas yang baik, golnya akan ke sana," kata Jokowi dalam wawancara eksklusif dengan BBC di Candi Prambanan, Yogyakarta, Selasa (12/2/2020).
Jokowi menargetkan pemerintahannya di periode kedua bisa mengakomodir 5,2 persen atau kurang lebih 7 juta pengangguran di Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan.
"Ini harus menjadi pemikiran dari pemerintah yang saya pimpin," tegasnya.
Namun, Jokowi yang juga pengusaha mebel itu mengakui belum memprioritaskan penuntasan kasus-kasus HAM dan masalah lingkungan di periode keduanya. Dia beralasan pemerintah harus fokus dalam satu prioritas, yakni pembangunan infrastruktur dan SDM.
"Periode pertama saya fokus di infrastruktur, periode kedua kita fokus pada pembangunan SDM. Mungkin nanti setelah itu lingkungan, inovasi, kemudian HAM. Kenapa tidak?," ucapnya.
"Tidak bisa semuanya dikerjakan, bukan tidak mau, tapi saya memang senang kerja fokus, kerja prioritas," kata Jokowi menambahkan.
Menurut Jokowi, pembangunan SDM melalui pembukaan lapangan kerja yang masif merupakan hal prioritas yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia saat ini.
Baca Juga: Jokowi Jawab Kritikan Soal Dampak Lingkungan Pembangunan Ibu Kota Baru
"Tapi memang, kita baru memberikan prioritas yang berkaitan dengan ekonomi karena rakyat memerlukan pekerjaan. Rakyat perlu ekonominya tambah sejahtera," imbuh Jokowi.
Berita Terkait
-
Jokowi Jawab Kritikan Soal Dampak Lingkungan Pembangunan Ibu Kota Baru
-
Jokowi Minta WNI eks Wuhan di Natuna Diterima saat Pulang
-
Cerita Jokowi Kerja Keras Agar Virus Corona Tak Masuk Indonesia
-
238 WNI Siap Dipulangkan dari Karantina, Jokowi: Tak Ada Masalah
-
KPK Hormati Hasil Survei Kepercayaan Publik Turun
Terpopuler
- LHKPN Tembus Rp7,2 Miliar, Kendaraan Plt Jampidsus Rudi Margono Cuma Motor Honda Seharga Rp5 Juta
- 4 Shio yang Menarik Keberuntungan 12 Juli 2026, Masa Sulit Diprediksi Berakhir
- 5 Sepatu Kanky Warna Putih Mulai Rp160 Ribuan, Nyaman dan Stylish
- 5 Pilihan Motor Anti Low Back Pain, Cocok Buat Touring di Akhir Pekan
- Tan Kian Orang Terkaya ke Berapa di Indonesia?
Pilihan
-
Kejagung Akhirnya Buka Suara Soal Temuan 74 Kg Emas di Rumah Febrie Adriansyah: Kami Tak Tahu
-
Ada Ancaman Teror Bom, Seluruh Siswa dan Guru SDN 15 Srengseh Sawah Dipulangkan
-
Hari Pertama Sekolah Mencekam! SDN Srengseng Sawah 15 Diteror Bom, Gegana dan Densus 88 Turun Tangan
-
Iran Luncurkan Serangan Balasan ke Amerika, Serbuan Drone Meluncur
-
Garda Revolusi Iran Tutup Lagi Selat Hormuz Sampai Batas Waktu Tak Ditentukan
Terkini
-
Pimpinan Ponpes Pembakar Santri Segera Ditahan, Polisi Ungkap Fakta Miris Sejak 2005
-
DPR Cium Aroma Intervensi Elite Kasus Pembakaran Santri Lombok, Singgung Jaringan Nahdlatul Wathan
-
BNI Lakukan Serangkaian Penguatan Tata Kelola Penyaluran KUR
-
Kejagung Bantah Febrie Adriansyah Umrah Usai Tersangka: Sudah Dicekal, Masih di Indonesia
-
KPK Masih Buka Peluang Supervisi Kasus Eks Jampidsus Febrie Adriansyah, Siap Pantau
-
Ngeri! Sebelum Dibakar, Santri di Lombok Diduga Sering Disiksa Anak Pemilik Ponpes
-
Habiburokhman Jawab Kritik Mahfud MD: Kasus Febrie Diserahkan ke Kejagung Demi Redam Friksi
-
MPLS Sekolah Rakyat Digelar Empat Gelombang, Gus Ipul: Tiap Titik harus Aman dan Nyaman
-
Skandal Rp34,6 T Eks Jampidsus Febrie Adriansyah, Bakal Tuntas atau Mandek di Kejagung?
-
Kasus Febrie Diserahkan ke Kejagung Jadi Sorotan, DPR: Kita Pantau Lewat Panja, Disupervisi KPK