Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan pandangannya terhadap prioritas pembangunan nasional pada periode keduanya menjabat sebagai kepala negara. Isu Hak Asasi Manusia (HAM) disebutnya belum menjadi prioritas pemerintah saat ini.
Jokowi menyatakan, prioritasnya selama lima tahun awal menjabat adalah pembangunan infrastruktur. Kemudian di periode kedua ia ingin menambah prioritas kerja ke pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan penciptaan lapangan kerja melalui Omnibus Law.
"Dalam periode dua ini saya ingin fokus pada pembangunan SDM, vocational training, up-skilling, kemudian reformasi di bidang pendidikan. Sehingga muncul sebuah SDM yang memiliki kualifikasi, kualitas yang baik, golnya akan ke sana," kata Jokowi dalam wawancara eksklusif dengan BBC di Candi Prambanan, Yogyakarta, Selasa (12/2/2020).
Jokowi menargetkan pemerintahannya di periode kedua bisa mengakomodir 5,2 persen atau kurang lebih 7 juta pengangguran di Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan.
"Ini harus menjadi pemikiran dari pemerintah yang saya pimpin," tegasnya.
Namun, Jokowi yang juga pengusaha mebel itu mengakui belum memprioritaskan penuntasan kasus-kasus HAM dan masalah lingkungan di periode keduanya. Dia beralasan pemerintah harus fokus dalam satu prioritas, yakni pembangunan infrastruktur dan SDM.
"Periode pertama saya fokus di infrastruktur, periode kedua kita fokus pada pembangunan SDM. Mungkin nanti setelah itu lingkungan, inovasi, kemudian HAM. Kenapa tidak?," ucapnya.
"Tidak bisa semuanya dikerjakan, bukan tidak mau, tapi saya memang senang kerja fokus, kerja prioritas," kata Jokowi menambahkan.
Menurut Jokowi, pembangunan SDM melalui pembukaan lapangan kerja yang masif merupakan hal prioritas yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia saat ini.
Baca Juga: Jokowi Jawab Kritikan Soal Dampak Lingkungan Pembangunan Ibu Kota Baru
"Tapi memang, kita baru memberikan prioritas yang berkaitan dengan ekonomi karena rakyat memerlukan pekerjaan. Rakyat perlu ekonominya tambah sejahtera," imbuh Jokowi.
Berita Terkait
-
Jokowi Jawab Kritikan Soal Dampak Lingkungan Pembangunan Ibu Kota Baru
-
Jokowi Minta WNI eks Wuhan di Natuna Diterima saat Pulang
-
Cerita Jokowi Kerja Keras Agar Virus Corona Tak Masuk Indonesia
-
238 WNI Siap Dipulangkan dari Karantina, Jokowi: Tak Ada Masalah
-
KPK Hormati Hasil Survei Kepercayaan Publik Turun
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Vonis Korupsi Tata Kelola Minyak: Eks Dirut Pertamina International Shipping Dihukum 9 Tahun Penjara
-
Lingkaran Setan Kekerasan di Balik Seragam: Mengapa Polisi Junior Terus Jadi Korban Senior?
-
Bareskrim Ambil Alih Pengejaran Ko Erwin, Bandar Narkoba Terkait Kasus AKBP Didik
-
WNA Australia Terinfeksi Campak Usai Kunjungi RI, Kemenkes Percepat Imunisasi MR untuk Anak PAUDTK
-
Pramono Anung Instruksikan Perluasan Akses Jalan Guna Urai Kemacetan Flyover Latumenten
-
KPK Telusuri Pemilik Lima Koper Berisi Uang Rp5 Miliar dalam Kasus Bea Cukai
-
DPRD DKI Kritik Impor 3.100 Sapi oleh Pramono Anung, Dinilai Tak Sejalan UU Pangan
-
Habib Jafar: Ramadan Momentum Jadi Muslim Kaya Hati, Bukan Sekadar Kaya Materi
-
Hakim Tetapkan Kerugian Negara Kasus Korupsi Minyak Pertamina Sebesar Rp9,4 Triliun
-
Divonis 9 Tahun Penjara, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Sebut Fakta Sidang Diabaikan