Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan pandangannya terhadap prioritas pembangunan nasional pada periode keduanya menjabat sebagai kepala negara. Isu Hak Asasi Manusia (HAM) disebutnya belum menjadi prioritas pemerintah saat ini.
Jokowi menyatakan, prioritasnya selama lima tahun awal menjabat adalah pembangunan infrastruktur. Kemudian di periode kedua ia ingin menambah prioritas kerja ke pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan penciptaan lapangan kerja melalui Omnibus Law.
"Dalam periode dua ini saya ingin fokus pada pembangunan SDM, vocational training, up-skilling, kemudian reformasi di bidang pendidikan. Sehingga muncul sebuah SDM yang memiliki kualifikasi, kualitas yang baik, golnya akan ke sana," kata Jokowi dalam wawancara eksklusif dengan BBC di Candi Prambanan, Yogyakarta, Selasa (12/2/2020).
Jokowi menargetkan pemerintahannya di periode kedua bisa mengakomodir 5,2 persen atau kurang lebih 7 juta pengangguran di Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan.
"Ini harus menjadi pemikiran dari pemerintah yang saya pimpin," tegasnya.
Namun, Jokowi yang juga pengusaha mebel itu mengakui belum memprioritaskan penuntasan kasus-kasus HAM dan masalah lingkungan di periode keduanya. Dia beralasan pemerintah harus fokus dalam satu prioritas, yakni pembangunan infrastruktur dan SDM.
"Periode pertama saya fokus di infrastruktur, periode kedua kita fokus pada pembangunan SDM. Mungkin nanti setelah itu lingkungan, inovasi, kemudian HAM. Kenapa tidak?," ucapnya.
"Tidak bisa semuanya dikerjakan, bukan tidak mau, tapi saya memang senang kerja fokus, kerja prioritas," kata Jokowi menambahkan.
Menurut Jokowi, pembangunan SDM melalui pembukaan lapangan kerja yang masif merupakan hal prioritas yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia saat ini.
Baca Juga: Jokowi Jawab Kritikan Soal Dampak Lingkungan Pembangunan Ibu Kota Baru
"Tapi memang, kita baru memberikan prioritas yang berkaitan dengan ekonomi karena rakyat memerlukan pekerjaan. Rakyat perlu ekonominya tambah sejahtera," imbuh Jokowi.
Berita Terkait
-
Jokowi Jawab Kritikan Soal Dampak Lingkungan Pembangunan Ibu Kota Baru
-
Jokowi Minta WNI eks Wuhan di Natuna Diterima saat Pulang
-
Cerita Jokowi Kerja Keras Agar Virus Corona Tak Masuk Indonesia
-
238 WNI Siap Dipulangkan dari Karantina, Jokowi: Tak Ada Masalah
-
KPK Hormati Hasil Survei Kepercayaan Publik Turun
Terpopuler
- 7 HP Midrange Serasa Flagship 2026: Spesifikasi Premium dan Performa Juara
- 3 HP Android dengan Kualitas Kamera Selevel iPhone 17 Pro Max, Cocok untuk Bikin Konten
- 4 Sepatu Nike Tanpa Tali Serbaguna: Nyaman untuk Olahraga, Praktis buat Jalan Santai
- Danantara Sumberdaya Indonesia Batal Beroperasi Penuh, Pemerintah Mundurkan Skema Ekspor SDA di 2027
- Gugurkan Klaim Santriwati 'Hamil Tanpa Hubungan Badan', Polisi Tangkap Kiai di Pekalongan
Pilihan
-
Israel Bombardir Lebanon, 74 Warga Jadi Korban Satu Keluarga Tewas Saat Kabur
-
AS-Iran Kembali Sepakati Gencatan Senjata, Harga Minyak Stabil di USD 90
-
Skandal! Jaksa AS Selidiki FIFA, Penjualan Tiket Piala Dunia 2026 Diduga Bermasalah
-
Live 'Pocong Jadi-Jadian' Hebohkan Warga Sragen, 3 Pelajar Diamankan Polisi
-
Bos Nvidia Serobot Antrean Jagung Bakar dengan Traktir Semua Pembeli, Egois atau Dermawan?
Terkini
-
IMM Minta Polemik Sapi Kurban Presiden Prabowo Disudahi: Tak Langgar Aturan dan Banyak Manfaatnya
-
Israel Bombardir Lebanon, 74 Warga Jadi Korban Satu Keluarga Tewas Saat Kabur
-
AS Tiba-tiba Serang Iran, IRGC Balas Hantam Pangkalan Udara di Kuwait!
-
Tragedi TV Tabung di Atas Kepala Siswi SD, Akhir Tragis JN di Tangan Pemuda Haus Darah
-
Satu Keluarga Rugi Rp700 Juta, Jemaah Hanania Travel Geruduk Polda Metro Jaya
-
Siapa Dalangnya? Polisi Kumpulkan Bukti Dugaan Pembubaran Ibadah di Gereja Sewon Bantul
-
Harta Karun RI Nyaris Lenyap, TNI AL Sergap 25 Kontainer Mineral Ilegal di Batam
-
Tak Peduli Lokasi Munas, HIPMI Jaya: Di Mana Pun Oke, Yang Penting Jangan Pecah!
-
Aksi Kamisan di Istana: Menagih Janji Negara yang Hobi Lupa pada Korban Penghilangan Paksa
-
PKS Salurkan Hewan Kurban hingga ke Wilayah Bencana Banjir Sumatra