Suara.com - Komisi X DPR RI berencana memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, DPRD DKI, dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk mengklarifikasi proyek revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) yang dilakukan oleh BUMD PT Jakpro.
Keputusan itu diambil dalam rapat dengar pendapat antara Komisi X dengan Forum Seniman Peduli Taman Ismail Marzuki di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/2/2020).
Ketua Komisi X Syaiful Huda mengatakan, berdasarkan keluhan yang disampaikan seniman hari ini, mereka sepakat untuk memanggil Anies, DPRD DKI, dan PT Jakpro untuk menghentikan sementara proyek revitalisasi TIM sebelum menemui titik terang.
"Komisi X mendukung upaya moratorium revitalisasi tim, komisi X akan memanggil Gubernur DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta, dan PT Jakpro," kata Syaiful Huda di Komisi X DPR RI, Jakarta, Senin (17/2/2020).
Menurut Komisi X, seharusnya Anies tidak menerbitkan Pergub nomor 63 Tahun 2019, yang memberi kewenangan kepada BUMD Pemprov. DKI Jakarta, PT Jakpro untuk melakukan revitalisasi dan mengelola TIM.
"Mestinya ikon semacam TIM ini jangan sampai kejadian, ketika ada pemda ingin menjadi bagian dari revitalisasi diberikan kepada BUMD yang semangat nya adalah komersial," ujar dia.
Selain itu, Komisi X juga menyayangkan cara komunikasi Anies yang buruk terhadap seniman yang sudah puluhan tahun berkesenian di TIM.
"Secara prosedural ini cacat bagi proses demokrasi yang akan datang, karena demokrasi melibatkan siapapun terlebih seniman dan kebudayaan," ucap Syaiful.
Diketahui, revitalisasi TIM terus berlanjut hingga kini memasuki tahap II. Gedung Graha Bhakti Budaya dan Galeri Cipta III pun sudah diruntuhkan untuk dibangun.
Baca Juga: Seniman Mengadu ke DPR soal Revitalisasi TIM: Anies Budek, Gak Mau Dengar
Rencananya, PT Jakpro akan membangun tempat tinggal seniman sebanyak 200 kamar yang disebut mereka sebagai Wisma Seni dari Lantai 8 sampai 14, di bawahnya akan ada ruang teater, perpustakaan, dan Pusat Dokumentasi HB Jassin.
Wacana pembangunan Wisma Seni ini diartikan seniman sebagai hotel bintang lima yang akan berbiaya besar dan terlalu komersil sehingga menghilangkan roh kesenian di TIM.
DPRD Jakarta juga telah mendorong Pemprov DKI dan Jakpro tak terus melanjutkannya, anggaran pembangunan hotel sebesar Rp 400 miliar juga telah dipangkas dalam KUAPPAS menjadi Rp 200 miliar.
Namun, Revitalisasi TIM ini tetap dilanjutkan karena APBD DKI tahun 2019 sudah disetor dan revitalisasi ditargetkan rampung tahun 2021.
Berita Terkait
-
Seniman Mengadu ke DPR soal Revitalisasi TIM: Anies Budek, Gak Mau Dengar
-
Tolak Komersialisasi TIM, Puluhan Seniman Siap Mengadu ke DPR
-
GBB TIM Diruntuhkan, Jose Kenang Lapak Buku yang Didirikan Bareng WS Rendra
-
Tak Semua Menolak, Seniman Jose Rizal Manua Setuju TIM Dibongkar
-
Gedung GBB TIM Diruntuhkan, Jakpro Bantah untuk Bangun Hotel Bintang Lima
Terpopuler
- 5 Body Lotion dengan Kolagen untuk Usia 50-an, Kulit Kencang dan Halus
- 8 Bedak Translucent untuk Usia 50-an, Wajah Jadi Flawless dan Natural
- Sepatu On Cloud Ori Berapa Harganya? Cek 5 Rekomendasi Paling Empuk buat Harian
- 6 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen agar Kulit Tetap Kenyal dan Awet Muda
- Pemain Keturunan Jerman Ogah Kembali ke Indonesia, Bongkar 2 Faktor
Pilihan
-
Hasil SEA Games 2025: Mutiara Ayu Pahlawan, Indonesia Siap Hajar Thailand di Final
-
Stok BBM Shell Mulai Tersedia, Cek Lokasi SPBU dan Harganya
-
Kekuatan Tersembunyi Mangrove: Bisakah Jadi Solusi Iklim Jangka Panjang?
-
Orang Pintar Ramal Kans Argentina Masuk Grup Neraka di Piala Dunia 2026, Begini Hasilnya
-
6 Rekomendasi HP Rp 3 Jutaan Terbaik Desember 2025, Siap Gaming Berat Tanpa Ngelag
Terkini
-
DPR Usul Presiden Bentuk Kementerian Bencana: Jadi Ada Dirjen Longsor, Dirjen Banjir
-
Pemerintah Pulangkan 2 WN Belanda Terpidana Kasus Narkotika Hukuman Mati dan Seumur Hidup
-
Aksi 4 Ekor Gajah di Pidie Jaya, Jadi 'Kuli Panggul' Sekaligus Penyembuh Trauma
-
Legislator DPR Desak Revisi UU ITE: Sikat Buzzer Destruktif Tanpa Perlu Laporan Publik!
-
Lawatan ke Islamabad, 6 Jet Tempur Sambut Kedatangan Prabowo di Langit Pakistan
-
Kemensos Wisuda 133 Masyarakat yang Dianggap Naik Kelas Ekonomi, Tak Lagi Dapat Bansos Tahun Depan
-
27 Sampel Kayu Jadi Kunci: Bareskrim Sisir Hulu Sungai Garoga, Jejak PT TBS Terendus di Banjir Sumut
-
Kerugian Negara Ditaksir Rp2,1 T, Nadiem Cs Segera Jalani Persidangan
-
Gebrakan KemenHAM di Musrenbang 2025: Pembangunan Wajib Berbasis HAM, Tak Cuma Kejar Angka
-
LBH PBNU 'Sentil' Gus Nadir: Marwah Apa Jika Syuriah Cacat Prosedur dan Abaikan Kiai Sepuh?