Suara.com - Komisi X DPR RI berencana memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, DPRD DKI, dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro) untuk mengklarifikasi proyek revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM) yang dilakukan oleh BUMD PT Jakpro.
Keputusan itu diambil dalam rapat dengar pendapat antara Komisi X dengan Forum Seniman Peduli Taman Ismail Marzuki di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (17/2/2020).
Ketua Komisi X Syaiful Huda mengatakan, berdasarkan keluhan yang disampaikan seniman hari ini, mereka sepakat untuk memanggil Anies, DPRD DKI, dan PT Jakpro untuk menghentikan sementara proyek revitalisasi TIM sebelum menemui titik terang.
"Komisi X mendukung upaya moratorium revitalisasi tim, komisi X akan memanggil Gubernur DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta, dan PT Jakpro," kata Syaiful Huda di Komisi X DPR RI, Jakarta, Senin (17/2/2020).
Menurut Komisi X, seharusnya Anies tidak menerbitkan Pergub nomor 63 Tahun 2019, yang memberi kewenangan kepada BUMD Pemprov. DKI Jakarta, PT Jakpro untuk melakukan revitalisasi dan mengelola TIM.
"Mestinya ikon semacam TIM ini jangan sampai kejadian, ketika ada pemda ingin menjadi bagian dari revitalisasi diberikan kepada BUMD yang semangat nya adalah komersial," ujar dia.
Selain itu, Komisi X juga menyayangkan cara komunikasi Anies yang buruk terhadap seniman yang sudah puluhan tahun berkesenian di TIM.
"Secara prosedural ini cacat bagi proses demokrasi yang akan datang, karena demokrasi melibatkan siapapun terlebih seniman dan kebudayaan," ucap Syaiful.
Diketahui, revitalisasi TIM terus berlanjut hingga kini memasuki tahap II. Gedung Graha Bhakti Budaya dan Galeri Cipta III pun sudah diruntuhkan untuk dibangun.
Baca Juga: Seniman Mengadu ke DPR soal Revitalisasi TIM: Anies Budek, Gak Mau Dengar
Rencananya, PT Jakpro akan membangun tempat tinggal seniman sebanyak 200 kamar yang disebut mereka sebagai Wisma Seni dari Lantai 8 sampai 14, di bawahnya akan ada ruang teater, perpustakaan, dan Pusat Dokumentasi HB Jassin.
Wacana pembangunan Wisma Seni ini diartikan seniman sebagai hotel bintang lima yang akan berbiaya besar dan terlalu komersil sehingga menghilangkan roh kesenian di TIM.
DPRD Jakarta juga telah mendorong Pemprov DKI dan Jakpro tak terus melanjutkannya, anggaran pembangunan hotel sebesar Rp 400 miliar juga telah dipangkas dalam KUAPPAS menjadi Rp 200 miliar.
Namun, Revitalisasi TIM ini tetap dilanjutkan karena APBD DKI tahun 2019 sudah disetor dan revitalisasi ditargetkan rampung tahun 2021.
Berita Terkait
-
Seniman Mengadu ke DPR soal Revitalisasi TIM: Anies Budek, Gak Mau Dengar
-
Tolak Komersialisasi TIM, Puluhan Seniman Siap Mengadu ke DPR
-
GBB TIM Diruntuhkan, Jose Kenang Lapak Buku yang Didirikan Bareng WS Rendra
-
Tak Semua Menolak, Seniman Jose Rizal Manua Setuju TIM Dibongkar
-
Gedung GBB TIM Diruntuhkan, Jakpro Bantah untuk Bangun Hotel Bintang Lima
Terpopuler
- 63 Kode Redeem FF Terbaru 21 Januari: Ada Groza Yuji Itadori, MP40, dan Item Jujutsu
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- 5 Motor Bekas 6 Jutaan Cocok untuk Touring dan Kuat Nanjak, Ada Vixion!
- Mobil 7 Seater dengan Harga Mirip Mitsubishi Destinator, Mana yang Paling Bertenaga?
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
Pilihan
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
-
5 Rekomendasi HP Rp1 Jutaan RAM 8 GB Terbaik Januari 2026, Handal untuk Gaming dan Multitasking
-
Harda Kiswaya Jadi Saksi di Sidang Perkara Dana Hibah Pariwisata
Terkini
-
Guru Besar USNI Soroti Peran Strategis Generasi Z di Tengah Bonus Demografi Indonesia
-
Isu Keamanan Produk, DRW Skincare Buka Pendampingan Medis Gratis bagi Pasien Terdampak
-
Aksi Mogok Pedagang Daging Sapi Tak Goyahkan Pedagang Bakso
-
Bela Istri dari Jambret, Suami di Sleman Jadi Tersangka: Pakar Ungkap Titik Kritis Pembuktiannya
-
Istana Tak Masalah Perusahaan yang Izinnya Dicabut Masih Beroperasi di Sumatra, Ini Alasannya
-
Pengakuan Dito Ariotedjo Usai Diperiksa KPK: Saya Tak Ada di Lokasi Saat Rumah Mertua Digeledah
-
KPK: Bupati Pati Sudewo Berpotensi Raup Rp 50 Miliar Jika Pemerasan Terjadi di Seluruh Kecamatan
-
KPK Geledah DPMPTSP Madiun, Uang Ratusan Juta Disita Usai OTT Wali Kota Maidi
-
Update Banjir Jakarta hingga Jumat Malam: 114 RT Masih Terendam
-
Bukan Pengganti PBB, Board of Peace Jadi Strategi Indonesia Dukung Kemerdekaan Palestina