Diperiksa KPK Kasus RJ Lino, DirOps Pelindo II: Pertanyaannya Biasa Saja

Suara.com - Direktur Utama PT Aneka Tambang (Antam) Tbk Dana Amin tak mau membeberkan secara rinci apa saja yang didalami penyidik KPK. Diketahui, Amin baru saja diperiksa sebagai saksi kasus korupsi proyek pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II.

Keterangan Dana diperlukan untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka eks Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino atau RJ Lino. Namun, keterangan Dana yang dibutuhkan hari ini bukan sebagai Dirut Antam, melainkan ketika Dana menjabat Direktur Operasi Pelindo II.

"Enggak ada, enggak ada. Pertanyaan biasa saja, kan saya saksi. Nanti tanya penyidik saja," kata Dana di Lobi Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2020).

Ia kemudian mengklaim tak mengetahui kasus yang menjerat RJ Lino tersebut sebagai tersangka. Dana menyebut baru menjabat Direktur Operasi Pelindo II, di bawah masa kepemimpinan RJ Lino sejak Februari 2012 - Mei 2016.

"Enggak tahu, saya masuknya kan 2012 kan. Kejadian 2010 kan? Enggak," tutup Dana.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan RJ Lino sebagai tersangka pada 15 Desember 2015. RJ Lino diduga memerintahkan pengadaan tiga QCC dengan menunjuk langsung perusahaan HDHM (PT Wuxi Hua Dong Heavy Machinery Co. Ltd) dari China sebagai penyedia barang.

Menurut KPK, pengadaan tiga unit QCC tersebut tidak disesuaikan dengan persiapan infrastruktur yang memadai (pembangunan powerhouse), sehingga menimbulkan in-efisiensi atau dengan kata lain pengadaan tiga unit QCC tersebut sangat dipaksakan dan suatu bentuk penyalahgunaan wewenang dari RJ Lino selaku Dirut PT Pelabuhan Indonesia II demi menguntungkan dirinya atau orang lain.

Berdasarkan analisa perhitungan ahli teknik dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yang menyatakan bahwa analisa estimasi biaya dengan memperhitungkan peningkatan kapasitas QCC dari 40 ton menjadi 61 ton, serta eskalasi biaya akibat dari perbedaan waktu terdapat potensi kerugian keuangan negara sekurang-kurangnya 3.625.922 dolar AS (sekitar Rp50,03 miliar) berdasarkan Laporan Audit Investigatif BPKP atas Dugaan Penyimpangan Dalam Pengadaan 3 Unit QCC Di Lingkungan PT Pelindo II (Persero) Tahun 2010 Nomor: LHAI-244/D6.02/2011 tanggal 18 Maret 2011.

Baca Juga: Diperiksa KPK Selama 12 Jam, RJ Lino Tak Ditahan