Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengaku pemerintah tak bisa menjemput empat WNI di Jepang yang dinyatakan positif virus corona ke tahan air.
Empat orang yang terjangkit virus mematikan itu merupakan bagian dari 78 WNI yang merupakan kru Kapal Diamond Princess. Menurutnya, keempat WNI itu sudah dievakuasi dan sedang menjalani perawatan di sejumlah satu rumah sakit di Jepang.
"Kalau yang positif (virus corona) enggak boleh, dirawat di sana. Sudah dirawat di darat, di beberapa RS di Jepang," kata Muhadjir saat konferensi pers di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2020).
Muhadjir mengatakan, saat ini pemerintah sedang berfokus untuk memulangkan 74 WNI yang masih berada di kapal pesiar tersebut.
Menurutnya ada dua opsi yang akan dipakai untuk membawa 74 WNI itu pulang ke Indonesia.
Opsi yang pertama ialah dijemput dengan menggunakan Kapal Rumah Sakit (KRI) dr Suharso-990 dengan segala pertimbangannya. Kemudian opsi yang kedua adalah dengan menggunakan pesawat.
Muhadjir mengungkapkan kalau para WNI itu dijemput pemerintah, maka harus melewati masa observasi dan karantina di Natuna seperti WNI yang dijemput dari kota Wuhan, Provinsi Hubei, China beberapa waktu lalu.
Meski begitu, Muhadjir mengungkapkan kalau opsi itu belum bersifat final. Pasalnya opsi itu akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi sampai akhirnya ada keputusan yang diambil.
"Ada beberapa pilihan, opsi, dan opsinya masih akan kami konsultasikan pada bapak presiden nanti akan menunggu keputusan bapak presiden," kata dia.
Baca Juga: Kabar Baik, China Sebut Penurunan Drastis Jumlah Kasus Corona Covid-19
Untuk diketahui, tercatat WNI yang berada di sana berjumlah 78 orang. Mereka bekerja sebagai kru kapal Diamond Princess. Namun empat dari mereka dinyatakan positif terjangkit virus corona.
Hal itu dikonfirmasi oleh Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri, Judha Nugraha usai mendapatkan informasi dari otoritas Jepang.
"Jadi hingga 19 Februari 2020 kami mendapatkan informasi ada konfirm 4 warga negara kita yang terinfeksi corona di Kapal Diamond," kata Judha saat ditemui di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Rabu (19/2/2020).
Berita Terkait
-
Penjelasan Menko PMK Soal Usulan Fatwa yang Miskin Wajib Cari yang Kaya
-
Dua Opsi Pemerintah untuk Jemput 78 WNI dari Kapal Diamond Princess
-
Update Corona Covid-19: 75.694 Kasus, 4 WNI ABK Diamond Princess Positif
-
Menko PMK Sebut Kualitas SDM Indonesia Rendah karena Stunting, Waduh!
-
WNI Kena Corona, Kemlu Panggil Dua Perusahaan Kapal Pesiar
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional