Suara.com - Pengamat Politik Rocky Gerung mengaku heran dengan konsep pemikiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membuat Rancangan Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
"Ini dari awal diinginkan oleh Presiden Undang-undang investasi. Dari awal kan itu tema kampanyenya supaya terjadi pertumbuhan. Tidak terjadi pertumbuhan, bikin Omnibus Law," ujar Rocky dalam diskusi bertajuk Omnibus Law RUU Tentang Cipta Kerja Untuk Siapa? di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta, Senin (24/2/2020).
Ia pun membandingkan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang pertumbuhan ekonominya tetap tinggi enam persen meski tanpa Omnibus Law. Bahkan, Rocky menganggap jalan pikiran Jokowi tidak masuk akal.
"Zaman SBY pertumbuhan 6 persen tanpa Omnibus Law. Jadi jalan pikirannya (Jokowi) ngaco," kata dia.
Ia pun mempertanyakan kenapa tidak terjadi pertumbuhan ekonomi di era Jokowi. Sementara kata Rocky, di era SBY, pertumbuhan ekonomi tetap enam persen meski tanpa Omnibus Law.
"Kenapa nggak terjadi pertumbuhan pada era Jokowi, kan itu yang mesti diperiksa kenapa tidak ada pertumbuhan di era Jokowi. Kalau mau 6 persen pakai Omnibus Law SBY 6 persen tanpa Omnibus Law. Jadi perbandingan-perbandingan itu buat kita mengerti bahwa Istana sedang menghina akal publik," kata dia.
Rocky menduga jika RUU Omnibus Law disahkan ada pihak pihak yang menikmati keuntungan seperti kuota impor dan surat di bidang investasi.
Namun, ia tak menyebut siapa pihak yang menerima keuntungan dari RUU Omnibus Law tersebut.
"Sekarang kami mencari siapa yang punya kepentingan dengan UU, gampang. Seandainya UU disahkan minggu pertama siapa yang langsung dapat kuota impor, minggu kedua siapa yang sudah mendapat surat di bidang, investasi. Sudah jelas dia dia juga," kata dia.
Baca Juga: Virus Corona Diklaim Senjata Biologi yang Bocor, Rocky Gerung: Ini Natural
Berita Terkait
-
Omnibus Law Manjakan Investor, Rocky Gerung: WNA Berhak Pekerjaan Layak
-
Disebut Proyek Dadakan, Pengamat: Omnibus Law Bukan Janji Kampanye Jokowi
-
Gaduh Omnibus Law, Pemerintah Bakal Roadshow Kenalkan ke Masyarakat
-
Dibuat Terburu-buru, Omnibus Law Dinilai Bisa Gerogoti Proses Demokrasi
-
Banyak Pasal Bermasalah, Ombudsman Nilai Perumusan Omnibus Law Salah Konsep
Terpopuler
- 6 Pilihan HP Flagship Paling Murah, Spek Sultan Harga Teman
- 5 HP 5G Terbaru RAM 12 GB, Spek Kencang untuk Budget Rp3 Juta
- 5 Pilihan Sepatu Lari Hoka Murah di Sports Station, Harga Diskon 50 Persen
- 5 Parfum Aroma Segar Buat Pesepeda, Anti Bau Badan Meski Gowes Seharian
- 5 Sepeda Listrik Jarak Tempuh Terjauh, Tahan Air dan Aman Melintasi Gerimis
Pilihan
-
7 Sabun Mandi Cair Wangi Mewah yang Bikin Rileks Setelah Pulang Kerja, Ada yang Mirip Aroma Spa
-
Mantan Istri Andre Taulany Dilaporkan ke Polisi, Diduga Aniaya Karyawan
-
Stasiun Bekasi Timur akan Kembali Beroperasi Lagi Siang Ini
-
Truk Tangki BBM Meledak Hebat di Banyuasin, 4 Pekerja Terbakar saat Api Membumbung Tinggi
-
RS Polri Berhasil Identifikasi 10 Jenazah Korban Tabrakan Kereta di Bekasi Timur, Ini Nama-namanya
Terkini
-
Kasus Kekerasan di Daycare Baby Preneur Aceh, Polisi Tetapkan 3 Tersangka
-
Asa di Tengah Duka: Pemprov DKI Siapkan Beasiswa bagi Anak Guru Nur Laila Korban Tragedi KRL Bekasi
-
Viral CCTV Penganiayaan Balita di Daycare Aceh, Polisi Ungkap Kejadian Terjadi Dua Kali
-
Donald Trump Bersumpah Pertahankan Blokade, Iran Ancam Balasan Mengerikan
-
Menteri PPPA Soal Usulan Gerbong Perempuan Dipindah ke Tengah: Saya Sadar Itu Kurang Tepat
-
Kebakaran Hebat Landa Pasar Kanjengan Semarang, Ratusan Kios Hangus dalam Semalam
-
Tanggapi Kritik Publik, Menteri PPPA Arifah Fauzi Minta Maaf Soal Usul Geser Gerbong Perempuan
-
Studi CISDI: 9 dari 10 Makanan Kemasan di Indonesia Tinggi Gula, Garam, dan Lemak
-
KPK 'Skakmat' Ancaman Gugatan Rp300 Triliun Noel: Fokus Sidang, Jangan Membangun Opini!
-
Periksa Suami Fadia Arafiq, KPK Telusuri 'Jalur Panas' Uang di Perusahaan Keluarga