Suara.com - Pengamat Politik Rocky Gerung mengaku heran dengan konsep pemikiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membuat Rancangan Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
"Ini dari awal diinginkan oleh Presiden Undang-undang investasi. Dari awal kan itu tema kampanyenya supaya terjadi pertumbuhan. Tidak terjadi pertumbuhan, bikin Omnibus Law," ujar Rocky dalam diskusi bertajuk Omnibus Law RUU Tentang Cipta Kerja Untuk Siapa? di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta, Senin (24/2/2020).
Ia pun membandingkan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang pertumbuhan ekonominya tetap tinggi enam persen meski tanpa Omnibus Law. Bahkan, Rocky menganggap jalan pikiran Jokowi tidak masuk akal.
"Zaman SBY pertumbuhan 6 persen tanpa Omnibus Law. Jadi jalan pikirannya (Jokowi) ngaco," kata dia.
Ia pun mempertanyakan kenapa tidak terjadi pertumbuhan ekonomi di era Jokowi. Sementara kata Rocky, di era SBY, pertumbuhan ekonomi tetap enam persen meski tanpa Omnibus Law.
"Kenapa nggak terjadi pertumbuhan pada era Jokowi, kan itu yang mesti diperiksa kenapa tidak ada pertumbuhan di era Jokowi. Kalau mau 6 persen pakai Omnibus Law SBY 6 persen tanpa Omnibus Law. Jadi perbandingan-perbandingan itu buat kita mengerti bahwa Istana sedang menghina akal publik," kata dia.
Rocky menduga jika RUU Omnibus Law disahkan ada pihak pihak yang menikmati keuntungan seperti kuota impor dan surat di bidang investasi.
Namun, ia tak menyebut siapa pihak yang menerima keuntungan dari RUU Omnibus Law tersebut.
"Sekarang kami mencari siapa yang punya kepentingan dengan UU, gampang. Seandainya UU disahkan minggu pertama siapa yang langsung dapat kuota impor, minggu kedua siapa yang sudah mendapat surat di bidang, investasi. Sudah jelas dia dia juga," kata dia.
Baca Juga: Virus Corona Diklaim Senjata Biologi yang Bocor, Rocky Gerung: Ini Natural
Berita Terkait
-
Omnibus Law Manjakan Investor, Rocky Gerung: WNA Berhak Pekerjaan Layak
-
Disebut Proyek Dadakan, Pengamat: Omnibus Law Bukan Janji Kampanye Jokowi
-
Gaduh Omnibus Law, Pemerintah Bakal Roadshow Kenalkan ke Masyarakat
-
Dibuat Terburu-buru, Omnibus Law Dinilai Bisa Gerogoti Proses Demokrasi
-
Banyak Pasal Bermasalah, Ombudsman Nilai Perumusan Omnibus Law Salah Konsep
Terpopuler
- 5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
- Polisi Ungkap Fakta Baru Kematian Lula Lahfah, Reza Arap Diduga Ada di TKP
- 5 Rekomendasi HP Memori 256 GB Paling Murah, Kapasitas Lega, Anti Lag Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Jalan Rusak Parah, Warga Kulon Progo Pasang Spanduk Protes: 'Ini Jalan atau Cobaan?'
- 5 Mobil Bekas 80 Jutaan dengan Pajak Murah, Irit dan Nyaman untuk Harian
Pilihan
-
7 HP RAM 8 GB Rp2 Jutaan Terbaik dengan Baterai Jumbo, Cocok buat Multitasking dan Gaming Harian
-
IHSG Anjlok, Purbaya: Jangan Takut, Saya Menteri Keuangan
-
10 Sneakers Putih Ikonik untuk Gaya Kasual yang Tak Pernah Ketinggalan Zaman, Wajib Punya
-
Bursa Saham Indonesia Tidak Siap? BEI Klarifikasi Masalah Data yang Diminta MSCI
-
Menperin Pastikan Industri Susu Nasional Kecipratan Proyek MBG
Terkini
-
Buka Pelatihan Komunikasi Sosial, Kapolda Metro Jaya: Polisi Jangan Sakiti Hati Masyarakat!
-
Isu Reshuffle Kabinet Mencuat, PKB Beri Respons Begini
-
Lisa BLACKPINK 'Ambil Alih' Kota Tua untuk Syuting Film, Sejumlah Jalan Direkayasa hingga 7 Februari
-
Ketegangan AS-Iran Meningkat, Komisi I DPR RI Desak Kemlu Siaga Lindungi WNI
-
Fit and Proper Test DPR Disebut Cuma Formalitas, Formappi: Hanya Panggung Politik
-
Kemenag Gelar Sidang Isbat Awal Ramadan 1447 H pada 17 Februari 2026
-
Huntara untuk Korban Bencana di Aceh 100 Persen Rampung
-
Komisi III DPR RI: Reformasi Polri dan Kejaksaan Tak Cukup Regulasi, Butuh Perubahan Kultur
-
Adies Kadir Mundur dari DPR Usai Dipilih Jadi Hakim MK, Posisinya Berpeluang Diganti Anaknya Adela
-
SPI Ungkap 216 Kasus Konflik Agraria di 2025, Sumatera Jadi Wilayah Paling 'Panas'