Suara.com - Pengamat Politik Rocky Gerung mengaku heran dengan konsep pemikiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang membuat Rancangan Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
"Ini dari awal diinginkan oleh Presiden Undang-undang investasi. Dari awal kan itu tema kampanyenya supaya terjadi pertumbuhan. Tidak terjadi pertumbuhan, bikin Omnibus Law," ujar Rocky dalam diskusi bertajuk Omnibus Law RUU Tentang Cipta Kerja Untuk Siapa? di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta, Senin (24/2/2020).
Ia pun membandingkan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang pertumbuhan ekonominya tetap tinggi enam persen meski tanpa Omnibus Law. Bahkan, Rocky menganggap jalan pikiran Jokowi tidak masuk akal.
"Zaman SBY pertumbuhan 6 persen tanpa Omnibus Law. Jadi jalan pikirannya (Jokowi) ngaco," kata dia.
Ia pun mempertanyakan kenapa tidak terjadi pertumbuhan ekonomi di era Jokowi. Sementara kata Rocky, di era SBY, pertumbuhan ekonomi tetap enam persen meski tanpa Omnibus Law.
"Kenapa nggak terjadi pertumbuhan pada era Jokowi, kan itu yang mesti diperiksa kenapa tidak ada pertumbuhan di era Jokowi. Kalau mau 6 persen pakai Omnibus Law SBY 6 persen tanpa Omnibus Law. Jadi perbandingan-perbandingan itu buat kita mengerti bahwa Istana sedang menghina akal publik," kata dia.
Rocky menduga jika RUU Omnibus Law disahkan ada pihak pihak yang menikmati keuntungan seperti kuota impor dan surat di bidang investasi.
Namun, ia tak menyebut siapa pihak yang menerima keuntungan dari RUU Omnibus Law tersebut.
"Sekarang kami mencari siapa yang punya kepentingan dengan UU, gampang. Seandainya UU disahkan minggu pertama siapa yang langsung dapat kuota impor, minggu kedua siapa yang sudah mendapat surat di bidang, investasi. Sudah jelas dia dia juga," kata dia.
Baca Juga: Virus Corona Diklaim Senjata Biologi yang Bocor, Rocky Gerung: Ini Natural
Berita Terkait
-
Omnibus Law Manjakan Investor, Rocky Gerung: WNA Berhak Pekerjaan Layak
-
Disebut Proyek Dadakan, Pengamat: Omnibus Law Bukan Janji Kampanye Jokowi
-
Gaduh Omnibus Law, Pemerintah Bakal Roadshow Kenalkan ke Masyarakat
-
Dibuat Terburu-buru, Omnibus Law Dinilai Bisa Gerogoti Proses Demokrasi
-
Banyak Pasal Bermasalah, Ombudsman Nilai Perumusan Omnibus Law Salah Konsep
Terpopuler
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Apa Itu Sepatu Hybrid? Ini 5 Rekomendasi Buatan Lokal Terbaik dan Serbaguna
- Soal TNI-Komcad Dikerahkan di Demo Mahasiswa, Ini Reaksi Komisi I DPR
- Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
- Motor Mirip Harley-Davidson Harga Rasa Matic: Mending Morbidelli C252V atau QJ Motor SRV250?
Pilihan
-
Aksi di DPR Memanas! Peserta Demo Cipayung Menggugat Ngaku Dianiaya Polisi usai Ditangkap
-
Wasit Liga Indonesia 'Berulah', FIFA Investigasi Kemenangan Timnas Jerman vs Curacao
-
Mahasiswa Gelar Demo di DPR, Tagih Janji 19 Juta Lapangan Kerja dan Desak Hentikan MBG
-
Mau Aksi di Patung Kuda, Mahasiswa UBK Sempat Dihadang di Tugu Tani
-
Anggaran Kunjungan Luar Negeri Prabowo Tembus Rp1,1 T! Lebih Besar dari TKD Satu Kabupaten di NTB
Terkini
-
Istana Ungkap Strategi Kembalikan Kepercayaan Publik di Tengah Dinamika Nasional
-
Sindir DPR dan Prabowo-Gibran Gagal! Mahasiswa Kirim Karangan Bunga Duka ke Senayan
-
Filipina Kembali Gempa Bumi Besar 6,2 SR
-
Sakit Hati Ditagih Utang, Cucu di Banyumas Bunuh Nenek dan Dibuang ke Sumur Demi Harta
-
Prabowo Dinilai Cuma 'Cebokin' Rezim Lama: 'Ada yang Happy Kalau Didemo'
-
Investasi Rp15 Triliun Masuk Jateng, Industri Kendaraan Listrik Bakal Serap 10 Ribu Tenaga Kerja
-
Sudewo Didakwa Terima Gratifikasi Rp2,5 Miliar, Keris Nogososro Ikut Disorot
-
Bos Maktour Lagi-lagi Mangkir Pemeriksaan Korupsi, KPK Beri Respon Tegas
-
Prabowo Dapat Skor 3 dari 10: Utang Rp9.000 T, Tapi Perjalanan Dinas Rp1,1 T
-
Komnas HAM Soroti Lambatnya MBG di Perbatasan, Angka Stunting di Sanggau Justru Naik