Kemnaker : Indonesia Tak Perlu Khawatir terhadap Keberadaan Tenaga Asing

Suara.com - Indonesia tidak perlu khawatir terhadap keberadaan tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di Indonesia. Selain dibatasi dari sisi kontrak kerja, mereka juga hanya boleh menduduki jabatan tertentu.

Hal ini dikemukakan oleh Karo Humas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Soes Hindharno, saat kunjungan spesifik (kunspik) Komisi IX DPR dengan manajemen Meikarta di kawasan Meikarta, Cikarang, kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Rabu (26/2/2020).

Menurutnya, TKA sesuai notifikasi Kemnaker yang masih berlaku hingga saat ini, yaitu 199 orang dari 8 maincon (kontraktor utama) maupun subcon (kontraktor pendamping). Mereka bekerja dalam pembangunan megaproyek Meikarta, Cikarang.

"Jumlah TKA berdasarkan notifikasi yang dikeluarkan untuk 8 perusahaan (main dan subcon) sejumlah 199 TKA, " katanya.

Pernyataan Soes dipertegas oleh Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kemnaker, Harianto. Menurut Harianto, penggunaan TKA telah diatur dalam Perpres Nomor 20/Tahun 2018 tentang pengunaan TKA dan Permenaker Nomor 10/Tahun 2018 tentang tata cara penggunaan TKA yang berlaku efektif 1 November 2018.

Harianto menjelaskan, mekanisme proses perizinan penggunaan TKA sudah terintegrasi secara online antara Kemenaker dan Ditjen Imigrasi. Untuk pengajuan izin, mulai dari Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan notifikasi, pemberi kerja tidak perlu datang lagi ke kemenaker tetapi melalui osistem online. Selanjutnya setelah notifikasi, maka proses selanjutnya masuk salam sistem di Ditjen imigrasi.

"Dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 pasal 45, ada kewajiban pengguna tenaga kerja wajib menunjuk tenaga pendamping, dikecualikan pendampingan itu untuk Direksi dan Komisaris, " katanya.

Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PNK3), Ghazmahadi menambahkan, pihaknya telah rutin melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan oleh badan pengawas melalui Korwil, masing-masing terhadap keberadaan TKA di lapangan. Semua pekerja TKA sudah teridentifikasi, jika tak sesuai tentu tak akan diberikan izin.

"Semua sudah diperiksa oleh teman-teman, ternyata cocok datanya. Data kami, ada 199 TKA dari 8 subcon dan maincon. Tapi yang masuk ke sini baru 98 orang, berarti belum masuk lagi ke Indonesia, " katanya.

Baca Juga: Cegah Korupsi, Kemnaker Gandeng KPK

Ghazmahadi menambahkan, apabila ada TKA tidak sesuai regulasi, maka akan ditindak oleh pengawas ketenagakerjaan. Sebaliknya, jika tidak masuk dalam jaminan sosial ketenagakerjaan, maka perusahaan yang bertanggungjawab untuk menanggung seluruh beaya.

"Biaya pengobatan, beaya perawatan dan jika meninggal, harus dikembalikan ke negara yang bersangkutan. Ini menjadi tanggungjawab si perusahaan, " kata Ghazmahadi.

Sementara itu, pimpinan rombongan, Felly Estelita Runtunewe mengatakan, kunspik dilakukan untuk menanggapi aduan masyarakat terkait rekruitmen TKA di megaproyek Meikarta, di Kabupaten Bekasi, Jabar.

Presdir Lippo Cikarang, Simon Subiyanto mengungkapkan, lebih dari 10 ribu pekerja terlibat dalam pembangunan kota Mekkarta. PT MSU sebagai pengembang memiliki 499 karyawan. Sebanyak 491 karyawan lokal dan sisanya 8 karyawan TKA, dengan ratio 98,4 persen tenaga kerja lokal.

Santara, perwakilan China Contractor menyatakan, saat ini di perusahaanya hanya ada 86 karyawan TKA.

"Saat ini, di proyek Meikarta ada 44 TKA, sisanya masih di China, " katanya.(*)