Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi gagal terbang ke Las Vegas, Amerika Serikat untuk menghadiri acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN. Sedianya Jokowi ke sana pakai pesawat Garuda Indonesia.
Karena gagal, pihak Istana pun tidak akan meminta tiket pesawat Jokowi dikembalikan oleh Garuda Indonesia. Pasalnya Garuda Indonesia adalah milik negara.
"Ya ini kan maskapai milik negara Garuda. Jadi sebenarnya tidak ada yang harus dipikirkan mengenai soal uang sewa (untuk dikembalikan). Tentu saja ada uang sewa yang dibayarkan, tapi kalau hanya ditunda tentu saja toh sebenarnya akan dipakai juga gitu," ujar Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian saat dikonfirmasi wartawan, Sabtu (29/2/2020).
Donny menyebut bahwa pesawat tersebut akan tetap digunakan Jokowi. Saat ini penggunaan pesawat tersebut masih menunggu kepastian waktu yang ditentukan Amerika Serikat yang menjadi tuan rumah KTT ASEAN.
"Ya tinggal tunggu waktu pelaksanaan saja, jadi tidak dibatalkan. Hanya ditunda karena mengingat situasi kesehatan global saat ini," katanya.
Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengakui pemerintah menyewa pesawat milik maskapai Garuda Indonesia untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pernyataan tersebut sekaligus membantah kabar mengenai pembelian pesawat Kepresidenan RI yang beredar di media sosial. Pramono menjelaskan foto pesawat yang beredar di media sosial itu bukanlah pesawat Kepresidenan. Dia menyebut, pesawat itu merupakan milik PT. Garuda Indonesia yang kekinian disewa pemerintah Indonesia.
Pesawat tersebut disewa pemerintah karena Presiden Jokowi kata Pramono, akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Amerika Serikat. Kunjungan kenegaraan itu dalam rangka menghadiri acara ASEAN-US Summit 2020.
"Jadi itu bukan pesawat kepresidenan, memang presiden akan menghadiri Asean-US Special Summit di Amerika dan sekaligus presiden akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Amerika," kata dia.
Pramono menjelaskan, jika Jokowi terbang menggunakan pesawat Kepresidenan yang sudah ada sebelumnya, maka harus transit sebanyak tiga kali. Selain itu, biaya perjalanan akan semakin membengkak lantaran harus mengiai bahan bakar berkali-kali.
Baca Juga: Ahli Kesehatan Ini Curiga Sudah Ada Virus Corona di Indonesia
"Apabila menggunakan pesawat Kepresidenan sekarang itu harus transit tiga kali. Berdasarkan pengalaman dulu dan tiap transit harus mengisi bahan bakar dan dihitung dan biayanya akhirnya lebih mahal dibandingkan menggunakan pesawat yang selama ini digunakan," jelas Pramono.
Selain mahal, Pramono menyebut Presiden akan lebih kelelahan lantaran harus tiga kali transit. Untuk itu, Jokowi meminta adanya perbandingan harga jika menyewa pesawat milik Garuda untuk penerbangan ke Amerika Serikat.
"Sudah lebih mahal, capek, yang diangkut juga terbatas maka diminta oleh Bapak Presiden membuat perbandingan bagaimana dengan jarak jauh ke Amerika itu menyewa Garuda, dan setelah dilakukan perbandingan biaya nya lebih murah sedikit," tutupnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Ban Motor Anti Slip dan Tidak Cepat Botak, Cocok Buat Ojol
- 5 Mobil Bekas Senyaman Karimun Budget Rp60 Jutaan untuk Anak Kuliah
- Jordi Cruyff Sudah Tinggalkan Indonesia, Tinggal Tandatangan Kontrak dengan Ajax
- 5 Shio yang Diprediksi Paling Beruntung di Tahun 2026, Ada Naga dan Anjing!
- 5 Sabun Cuci Muka Wardah untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Sehat dan Awet Muda
Pilihan
-
6 Rekomendasi HP Rp 3 Jutaan Terbaik Desember 2025, Siap Gaming Berat Tanpa Ngelag
-
Listrik Aceh, Sumut, Sumbar Dipulihkan Bertahap Usai Banjir dan Longsor: Berikut Progresnya!
-
Google Munculkan Peringatan saat Pencarian Bencana Banjir dan Longsor
-
Google Year in Search 2025: Dari Budaya Timur hingga AI, Purbaya dan Ahmad Sahroni Ikut Jadi Sorotan
-
Seberapa Kaya Haji Halim? Crazy Rich dengan Kerajaan Kekayaan tapi Didakwa Rp127 Miliar
Terkini
-
Kejagung Siapkan Jurus Ekstradisi, 3 Buron Kakap Jurist Tan hingga Riza Chalid Siap Dijemput Paksa
-
Diduga Gelapkan Uang Ganti Rugi Rp5,9 M, Lurah Rawa Burung Dilaporkan ke Polda Metro Jaya
-
Kementerian P2MI Paparkan Kemajuan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Hadapan Komite PBB
-
Penyakit Mulai Hantui Pengungsi Banjir Sumatra, Kemenkes Diminta Gerak Cepat
-
Soal DPR Lakukan Transformasi, Puan Maharani: Ini Niat Baik, Tapi Perlu Waktu, Tak Bisa Cepat
-
BGN Larang Ada Pemecatan Relawan di Dapur MBG Meski Jumlah Penerima Manfaat Berkurang
-
KPK Akui Sedang Lakukan Penyelidikan Kasus Dugaan Korupsi di PT LEN Industri
-
KPK Periksa Lagi Bos Maktour Usai Penyidik Pulang dari Arab, Jadi Kunci Skandal Kuota Haji
-
Buntut Kayu Gelondongan di Banjir Sumatra, Puan Bicara Peluang Revisi UU Kehutanan
-
Polda Riau Kirim Bantuan Gelombang Keempat, 3.459 Alat Kerja Dikerahkan ke Aceh dan Sumbar