Suara.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut mengetahui ada sejumlah warga yang tiba-tiba memborong sembako dengan jumlah yang cukup banyak pasca ada kasus virus corona atau Covid-19 di Indonesia.
Menanggapi itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD meminta kepada masyarakat untuk tidak panik.
Dia mengatakan bahwa Jokowi mengetahui ada perilaku 'panic buying' yang terjadi di tengah-tengah masyarakat karena ada dua warga Depok, Jawa Barat, yang dinyatakan positif terinfeksi Covid-19.
"Presiden tahu orang di satu tempat sudah borong mi, minyak goreng, itu tahu," kata Mahfud di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2020).
Dengan adanya fenomena panic buying di sejumlah toko-toko perbelanjaan itu, maka Mahfud meminta kepada masyarakat untuk tidak panik. Apalagi ia mengklaim kalau pemerintah akan siap menjaga ketersediaan logistik terutama untuk sembako.
Sejauh ini Mahfud menyatakan bahwa ketersediaan sembako bagi kehidupan masyarakat sehari-hari pun dalam jumlah yang cukup.
Ia pun mengatakan dari pihak kepolisian juga akan menjaga apabila ada pihak yang nakal dengan cara menimbun logistik sembako karena memanfaatkan kepanikan dari warga.
"Kan sudah dikatakan oleh kabareskrim dan juga kapolri, ketika presiden menyatakan bilang sendiri juga bahwa masyarakat tidak usah panik, corona itu bisa dihadapi, persediaan sembako cukup," katanya.
Sebelumnya sempat ramai diperbincangkan di media sosial adanya 'panic buying' yang terjadi di tengah-tengah masyarakat setelah adanya kasus Covid19 perdana di Indonesia.
Baca Juga: Respons Virus Corona, Jokowi Ungkap Bangun RS Khusus di Pulau Galang
Ketua Umum Pengusaha Ritel Indonesia Roy Mandey meminta masyarakat tidak panik setelah pemerintah menyatakan 2 warga Depok positif terjangkit virus corona Covid-19, Senin (2/3/2020).
Pasalnya, setelah adanya pengumuman tersebut, banyak orang memborong kebutuhan pangan di supermarket.
"Saya imbau kepada masyarakat agar tidak panik untuk berbelanja," kata Roy kepada Suara.com, Senin (2/3/2020).
Roy mengatakan, kebutuhan bahan makanan dan lainnya di toko-toko ritel masih terpenuhi, sehingga warga tak perlu melakukan panic buying.
Berita Terkait
-
MUI: Timbun Masker saat Wabah Virus Corona Demi Keuntungan adalah Haram
-
Respons Virus Corona, Jokowi Ungkap Bangun RS Khusus di Pulau Galang
-
Tenang Stok Pangan Aman Hingga Lebaran, Mendag Berani Jamin
-
Mahfud MD Respons Bentrokan TNI-Polri di Taput: Sekali, sekali
-
Warga Singapura Positif Virus Corona Covid-19 Setelah Kunjungi Jakarta
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Kata Pengamat Soal Rupiah Melemah: Jangan Panik, Tak Bakal Ganggu Daya Beli
-
Kemensos Siapkan Skema Transisi Dapur Mandiri Siswa Sekolah Rakyat
-
Gus Ipul Pastikan Pengadaan Sepatu Sekolah Rakyat Transparan
-
Tutup Program Magang Kemendagri Wamendagri Bima Arya Tekankan Pentingnya Penguatan Karakter
-
Evaluasi Rekrutmen Polri: Hapus Kuota Khusus, Libatkan Multi-aktor
-
Revitalisasi 71.744 Sekolah Tahun 2026, Mendikdasmen Siapkan Dana Rp14 Triliun
-
Peneliti Temukan Cara Ubah Kulit Kayu Eukaliptus Jadi Penangkap Polusi, Seberapa Efektif?
-
Wamendagri Bima: Tantangan Perubahan Iklim Bukan Lagi Regulasi, Tetapi Eksekusi di Daerah
-
BGN Bantah Siswa SD di Pemalang Dikeluarkan Gara-gara Kritik MBG: Itu Tidak Benar
-
LHKPN Prabowo dan 38 Pejabat Lainnya Dipertanyakan ICW, KPK: Tunggu Verifikasi