Suara.com - Juru Bicara PSI Sigit Widodo mengkritik kebijakan Pemprov DKI Jakarta ikut menjual masker dengan harga mahal yakni Rp 300 ribu per kotak. Sigit menduga Pemprov DKI sengaja mencari keuntungan di tengah wabah virus corona baru COVID-19 yang mulai masuk ke Indonesia.
Hal itu disampaikan oleh Sigit melalui akun Twitter miliknya @sigitwid. Ia mempertanyakan sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan yang mengizinkan anak buahnya menjual masker dengan harga mahal.
"Kok malah dijual mahal, pak @aniesbaswedan?" kata Sigit seperti dikutip Suara.com, Kamis (5/3/2020).
Sigit membandingkan kebijakan yang dilahirkan oleh Anies tersebut dengan Kimia Farma milik BUMN yang menjual masker seharga Rp 2.000 untuk warga Indonesia. Ia curiga Pemprov DKI sengaja memanfaatkan situasi yang ada dengan mencari keuntungan di balik penjualan masker.
"Pak @aniesbaswedan, kenapa Pemprov @DKIJakarta tidak melakukan hal yang sama seperti @kimiafarmacare, malah cari keuntungan dari masuknya corona virus ke Indonesia?" ungkap Sigit.
Menurut Sigit, seharusnya Pemprov DKI menyediakan masker gratis bagi warganya. Bukan justru ikut menjadikan masker sebagai barang dagangan dengan harga yang sama seperti di pasaran.
Padahal, harga masker normalnya hanyalah sebesar RP 30 ribu. Sementara, Pemprov DKI menjual masker tersebut seharga Rp 300 ribu, sama seperti harga yang beredar di pasaran.
"Seharusnya Pemprov @DKIJakarta menyediakan masker gratis, atau setidaknya menjual dengan harga murah," tuturnya.
Anies Stok 1.450 Kotak Masker
Baca Juga: Polisi Periksa Bos Perusahaan Terduga Penimbun Masker di Batam
Pemprov DKI Jakarta melalui Perumda Pasar Jaya telah memiliki stok sebanyak 1.450 kotak masker. Masker tersebut sengaja dibeli oleh Pemprov DKI untuk kemudian dijual kembali ke masyarakat.
Manajer Bidang Umum dan Humas Perumda Pasar Jaya Gatra Vaganza mengatakan harga jual masker naik dari harga normal Rp 30 ribu per kotak menjadi Rp 300 ribu per kotaknya.
Ia berdalih stok masker di pasaran mulai mengalami kelangkaan, sehingga Pasar Jaya terpaksa menaikkan harga masker.
Berita Terkait
-
Waspada Corona, Pemprov DKI Ajukan RS Pasming dan Cengkareng Jadi Rujukan
-
Jual Masker Harga Tinggi, Apotek Kimia Farma Diadukan ke Ombudsman
-
CEK FAKTA: Benarkah Tisu Basah Alternatif Menyiasati Kelangkaan Masker?
-
Apes! Beli Masker Seharga Rp 330 Ribu Malah Begini Kondisinya
-
Dampak Corona, Harga Masker di Gresik Meroket Hingga Rp 200 Ribu Per Boks
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
KPK Beberkan Peran Rudy Tanoesoedibjo di Dugaan Korupsi Bansos, Kuasa Hukum Justru Bersikap Begini!
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!