Suara.com - Tetangga warga Depok yang positif virus corona, Anis Hidayah mengaku kaget saat Wali Kota Depok Mohammad Idris yang mengumbar data pribadi pasien.
Hal ini tidak hanya menyakitkan bagi pasien tapi juga lingkungan sekitar. Pernyataan Mohammad Idris itu juga memberikan dampak lain yang luar biasa kepada warga sekitar tempat tinggal pasien.
BACA JUGA: Ditanya Kesiapan Hadapi Corona, Moeldoko Akui Perlu Perbaikan Komunikasi
"Semuanya syok, pasien syok, kami syok. Tetapi yang membuat lebih syok adalah soal data privasi yang viral," kata Anis dalam acara Mata Najwa bertajuk "Melawan Corona" yang tayang pada Rabu (4/3/2020) malam.
Anis berkeyakinan bahwa data pasien di berbagai negara dilindungi dan diproteksi. Ia heran bagaimana bisa data tetangganya yang positif virus corona tersebar luas.
"Begitu diumumkan Presiden, semua datanya viral. Bahkan Wali Kota menyebut nama dan alamatnya," ucap Anis.
Ia juga menceritakan bagaimana pernyataan-pernyataan dari pemerintah setempat banyak yang simpang siur dan menyakitkan warga.
"Statement otoritas dari A sampai Z beda-beda dan itu banyak yang menyakitkan. Menyakitkan pasien, lingkungan kami, dan itu simpang siur. Jadi, kami bingung mana yang harus kami pegang," ucapnya.
Berdasarkan cerita Anis, ada dua pernyataan dari pemerintah Depok yang menimbulkan dampak luar biasa bagi lingkungan tempat tinggalnya.
Baca Juga: Tidak Sembarang Orang Bisa Diperiksa Corona di Lab, Ini Syaratnya
"Pertama, statement dari Wali Kota tempat kami tinggal mengatakan, warga di perumahan Studio Alam Indah itu eksklusif, tidak saling kenal satu dengan yang lain. Padahal tidak sama sekali," kata Anis.
Ia menjelaskan bahwa warga perumahan Studio Alam Indah, kota Depok, Jawa Barat itu guyup dan saling mengenal.
Pernyataan kedua dari pemerintah Depok yang dianggap ngawur, saat menyebut adanya kegiatan tanam pohon di lingkungan RW.
"Kami memang ada acara, tapi tidak tanam pohon di lingkungan RW. Tetapi pasar bumi, karena kami komunitas organik maka se-Depok menggelar Pasar Sahabat Bumi sehari sebelum itu (pasien positif corona) diumumkan," kata Anis.
Perumahannya Disebut Sepi Imbas Corona, Anis Hidayah Protes Keras
Perumahannya disebut sepi oleh salah satu narasumber yang dihadirkan di ILC, Anis Hidayah beri bantahan. Saat dikonfirmasi Suara.com, pernyataan narasumber yang didatangkan di acara tersebut dibantah keras oleh aktivis hak asasi manusia (HAM) pendiri Migrant Care Anis Hidayah yang merupakan warga Perumahan Studio Alam Indah.
Berita Terkait
-
36 Perawat RS Mitra Keluarga Jalani Tes Virus Corona
-
Timbun 32.100 Helai Masker di Rumah, Polisi Bekuk FN di Ciracas
-
Geger! 2 Anjing dan Seekor Kelinci di Depok Dicurigai Terinfeksi Corona
-
Soal Panic Buying, Moeldoko Usul Pasang Larangan Menaikkan Harga
-
Soal Anggaran Rp 72 M Influencer, Ekonom: Bisa Dapat Berapa Dus Masker?
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS
-
Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab
-
Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo
-
Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi
-
Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden
-
33 Tahun Tanpa Keadilan, Kasus Marsinah Disebut Jadi Alarm Bahaya Kebangkitan Militerisme
-
KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta
-
Partai Buruh Kritik Sistem Pemilu Berbiaya Tinggi: Hanya Pemilik Modal dan Massa Besar yang Bertahan