Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengungkapkan, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menutup mata dengan banyaknya penolakan dari berbagai elemen masyarakat, terutama kaum buruh, terhadap Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.
Hal itu diungkapkan Arsul berdasarkan kesan yang dimunculkan Jokowi saat melangsungkan pertemuan dengan elite partai koalisi pada Jumat pekan lalu. Arsul mengungkapkan, Jokowi menyadari adanya gejolak penolakan dari masyarakat.
"Kesan saya, dia (Jokowi) mengetahui ada resistensi dari elemen masyarakat terhadap RUU Cipta Kerja. Tapi kita juga memahami bahwa resistensi paling besar ada pada kluster ketenagakerjaan, kemudian kritik terhadap hal-hal perizinan khususnya subkluster terkait lingkungan. Itu beliau terangkan semua, jadi beliau paling tidak mendapatkan informasi," kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2020).
Meski sudah mengetahui adanya penolakan, Arsul mengatakan Jokowi berharap RUU Omnibus Law Cipta Kerja tetap terus berlanjut. Solusinya ialah dengan membahas bersama dengan pihak-pihak terkait, utamanya kelompok pekerja.
Dalam pertemuannya, Arsul sempat menyampaikan perkembangan dari Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan Roeslani kepada Jokowi mengenai komunikasi yang telah dibangun kepada kelompok pekerja menyoal RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
"Ya beliau katakan agar dibahas bersama-sama. Saya secara informal kepada beliau juga menyampaikan bahwa Kadin, karena saya komunikasi dengan Pak Rosan bahwa terus menjalin komunikasi dengan serikat-serikat pekerja. Pak Jokowi bilang hal yang bagus karena pemangku kepentingannya ini kan sebetulnya kelompok pengusaha dan kelompok pekerja. Justru didorong terus," katanya.
Untuk diketahui, sejumlah elemen buruh dan masyarakat lainnya menggelar aksi penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang telah diserahkan pemerintah kepada DPR beberapa waktu lalu. Aksi penolakan tersebut terjadi di sejumlah kota yang ada di Indonesia.
Berita Terkait
-
Warga Banyuwangi Curhat saat Demo Omnibus Law: Pemerintah Seperti Malaikat
-
Aksi Omnibus Law Surabaya: Undang-undangmu Lebih Kejam dari Undangan Mantan
-
Ditanya Imbas Omnibus Law yang Berdampak pada Hak Buruh, Menaker Bungkam
-
RUU Omnibus Law Cipta Kerja Diklaim Dapat Dukungan dari Bank Dunia
-
Buruh Es Krim Aice: Omnibus Law Bukan Cipta Kerja Tapi Cipta Profit!
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional