Suara.com - Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengungkapkan, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menutup mata dengan banyaknya penolakan dari berbagai elemen masyarakat, terutama kaum buruh, terhadap Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja.
Hal itu diungkapkan Arsul berdasarkan kesan yang dimunculkan Jokowi saat melangsungkan pertemuan dengan elite partai koalisi pada Jumat pekan lalu. Arsul mengungkapkan, Jokowi menyadari adanya gejolak penolakan dari masyarakat.
"Kesan saya, dia (Jokowi) mengetahui ada resistensi dari elemen masyarakat terhadap RUU Cipta Kerja. Tapi kita juga memahami bahwa resistensi paling besar ada pada kluster ketenagakerjaan, kemudian kritik terhadap hal-hal perizinan khususnya subkluster terkait lingkungan. Itu beliau terangkan semua, jadi beliau paling tidak mendapatkan informasi," kata Arsul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2020).
Meski sudah mengetahui adanya penolakan, Arsul mengatakan Jokowi berharap RUU Omnibus Law Cipta Kerja tetap terus berlanjut. Solusinya ialah dengan membahas bersama dengan pihak-pihak terkait, utamanya kelompok pekerja.
Dalam pertemuannya, Arsul sempat menyampaikan perkembangan dari Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan Roeslani kepada Jokowi mengenai komunikasi yang telah dibangun kepada kelompok pekerja menyoal RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
"Ya beliau katakan agar dibahas bersama-sama. Saya secara informal kepada beliau juga menyampaikan bahwa Kadin, karena saya komunikasi dengan Pak Rosan bahwa terus menjalin komunikasi dengan serikat-serikat pekerja. Pak Jokowi bilang hal yang bagus karena pemangku kepentingannya ini kan sebetulnya kelompok pengusaha dan kelompok pekerja. Justru didorong terus," katanya.
Untuk diketahui, sejumlah elemen buruh dan masyarakat lainnya menggelar aksi penolakan Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang telah diserahkan pemerintah kepada DPR beberapa waktu lalu. Aksi penolakan tersebut terjadi di sejumlah kota yang ada di Indonesia.
Berita Terkait
-
Warga Banyuwangi Curhat saat Demo Omnibus Law: Pemerintah Seperti Malaikat
-
Aksi Omnibus Law Surabaya: Undang-undangmu Lebih Kejam dari Undangan Mantan
-
Ditanya Imbas Omnibus Law yang Berdampak pada Hak Buruh, Menaker Bungkam
-
RUU Omnibus Law Cipta Kerja Diklaim Dapat Dukungan dari Bank Dunia
-
Buruh Es Krim Aice: Omnibus Law Bukan Cipta Kerja Tapi Cipta Profit!
Terpopuler
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
'Pak Minta Nama!', Cerita Haru Nenek di Istana hingga Prabowo Usulkan Nama Adi Dharma
-
Puji Kontribusi Masif Warga Jateng, Pramono Anung: Pilar Penting Jakarta Menuju Kota Global!
-
Petaka Parkir di Bahu Jalan! Sigra 'Nangkring' di Pembatas Jalan Usai Dihantam Fortuner di Tangerang
-
Iran Berencana Kenakan Biaya untuk Kapal yang Melintas Selat Hormuz
-
Fasilitas Pipa Minyak Arab Saudi Pulih, Penyaluran Capai 7 Juta Barel Per Hari
-
Satpol PP Gandeng TNI-Polri Sikat Preman Tanah Abang, Pangkalan Bajaj Liar Ikut Ditertibkan
-
Vladimir Putin Siap Bersua Prabowo Subianto di Moskow, Isu Energi hingga Global Dibahas
-
Negosiasi dengan AS Gagal, Iran: Selat Hormuz Sepenuhnya di Tangan Kami!
-
Jelaskan Anggaran EO Capai Rp113,9 M, Kepala BGN: Mekanisme Sesuai Aturan dan Terbuka untuk Diawasi
-
Bukan Emas atau Berlian, Pemuda di Rembang Pinang Kekasih dengan Mahar Bibit Pohon Mangga!