Suara.com - Bos Lembaga Survei Charta Politika Yunarto Wijaya menyesalkan antrean penumpang TransJakarta yang mengular sampai jalan raya.
Antrean panjang itu terjadi karena PT TransJakarta membatasi jam operasional bus sebagai upaya pencegahan pandemi virus corona Covid-19.
Namun menurut Yunarto, kebijakan tersebut tidak logis, sehingga ia mempertanyakan sikap yang diambil Pemprov DKI Jakarta.
Terlebih, tidak semua warga memiliki alat transportasi pribadi dan menjadikan transportasi umum sebagai andalan.
Pernyataan tersebut disampaikan Yunarto melalui cuitan di akun Twitter pribadinya.
"Logika apa entah yang dipake sama pemprov DKI dengan ngurangi route bus trans jakarta & MRT... orang dianggap semua punya kendaraan pribadi n naik ojek daring yang tarifnya baru naik???" tanya Yunarto seperti dikutip Suara.com, Senin (16/3/2020)
Ia lantas mengaitkan kejadian ini dengan upaya lockdown yang belakangan disebut-sebut perlu diterapkan pemerintah untuk menangkal penyebaran virus corona.
Yunarto menilai, perlu ada kesiapan matang dalam berbagi aspek untuk menerapkan kebijakan lockdown bukan sekadar menyerukannya.
Alih-alih terlalu cepat mengambil keputusan lockdown, justru membuat situasi makin kacau. Berkaca dengan antrean panjang para penumpang TransJakarta.
Baca Juga: SD di Jember Justru Takut Liburkan Siswa di Tengah Wabah Corona
"Ini indikasi keputusan tentang lockdown bukan sekedar tentang berani atau gak, harus ada persiapan matang, terkait kesiapan logistik, transportasi, rumah sakit, dan reaksi sosial dari orang yg hidupnya dari penghasilan harian... potensi chaos kalo gak... IMO," tambahnya.
Dalam dua cuitannya tersebut, Yunarto turut membagikan foto antrean panjang penumpang TransJakarta yang mengular hingga di pinggir jalan.
Untuk diketahui, demi mencegah perluasan sebaran pandemi Virus Corona baru atau Novel Coronavirus (COVID-19), Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah mengimbau masyarakat agar tidak menggunakan angkutan umum untuk sementara waktu. Dan implementasinya, layanan angkutan umum turut dipangkas mulai hari ini, Senin (16/3/2020).
Gubernur DKI Jakarta membatasi jam operasional untuk tiga angkutan yang dikelola Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, yaitu Lintas Raya Terpadu (LRT), Moda Raya Terpadu (MRT), serta TransJakarta.
Ketiga angkutan umum itu, jelas Anies Baswedan, tidak lagi beroperasi hingga malam hari. Sementara jadwal layanan publik ini berlangsung pukul 05.00 WIB - 24.00 WIB.
"Sekarang berubah hanya jam 06.00 WIB pagi sampai jam 18.00 WIB atau jam 06.00 sore," jelasnya di Balai Kota, Jakarta Pusat, Minggu (15/3/2020).
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
Dirut BPR Jepara Artha Dkk Dapat Duit hingga Biaya Umrah dalam Kasus Kredit Fiktif
-
Muncul ke Publik Usai Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Eko Purnomo: Maaf Bikin Khawatir
-
KPK Wanti-wanti Kemenkeu soal Potensi Korupsi dalam Pencairan Rp 200 Triliun ke 5 Bank
-
Mendagri Jelaskan Pentingnya Keseimbangan APBD dan Peran Swasta Dalam Pembangunan Daerah
-
Dukungan Mengalir Maju Calon Ketum PPP, Mardiono: Saya Siap Berjuang Lagi! Kembali PPP ke Parlemen!
-
KPK Beberkan Konstruksi Perkara Kredit Fiktif yang Seret Dirut BPR Jepara Artha
-
Peran Satpol PP dan Satlinmas Dukung Ketertiban Umum dan Kebersihan Lingkungan Diharapkan Mendagri
-
Jadilah Satpol PP yang Humanis, Mendagri Ingatkan Pentingnya Membangun Kepercayaan Publik
-
Sempat Copot Kepsek SMPN 1, Wali Kota Prabumulih Akui Tak Bisa Kontrol Diri
-
Mendagri Dukung Penuh Percepatan Program MBG, Teken Keputusan Bersama Terkait Lokasi SPPG di Daerah