Suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat menyambut positif imbauan Presiden Joko Widodo agar masyarakat mulai melakukan aktivitas di rumah, semisal belajar dan bekerja dari rumah atau work from home (WFH), sebagai langkah pencegahan infeksi virus corona Covid-19 lebih masif.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menilai, langkah yang diambil pemerintah itu sudah tepat.
"DPR RI menilai, langkah ini perlu dilakukan agar penanganan Covid-19 bisa dilakukan dengan lebih maksimal. Supaya penyebaran dari virus ini bisa kita stop atau setidak-tidaknya bisa dihambat," kata Dasco kepada wartawan, Senin (16/3/2020).
Namun, terlepas adanya imbauan belajar dan bekerja dari rumah oleh Jokowi, masih banyak perusahaan yang belum memberlakukan WFH. Begitu pula dengan pemerintah daerah yang memilih tidak meliburkan sekolah.
Terkait hal tersebut, sebagai pimpinan DPR, Dasco meminta agar semua pihak dapat mentaati imbauan dari pemerintah yang disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi tersebut. Hal itu bertujuan untuk menekan penyebaran dan jumlah pasien positif corona lebih banyak.
"DPR RI meminta kepada semua komponen bangsa untuk meningkatkan kesadarannya untuk mentaati imbauan dari pemerintah tersebut, saling mengingatkan, bekerja sama dan tolong-menolong agar penularan dari virus ini tidak meningkat dan penanganan Covid-19 bisa dilakukan dengan baik," kata Dasco.
Diketahui sebelumnya, guna mencegah penyebaran infeksi Covid-19 yang semakin masif, Presiden Joko Widodo secara resmi mengimbau masyarakat untuk melakukan kegiatan dari rumah.
"Dengan kondisi saat ini, saatnya kita bekerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah dari rumah," kata Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, Minggu (15/3/2020).
Ia juga mengimbau masyarakat untuk tenang dan tidak panik serta tetap produktif selama melakukan kegiatan terpusat di rumah.
Baca Juga: Imbauan WFH Presiden Tak Digubris, Warga Tetap Santuy Berdesakan di KRL
Pemerintah juga telah memastikan bahwa bahan kebutuhan pokok seperti beras dan minyak dalam kondisi cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.
"Inilah saatnya bekerja sama-sama saling tolong menolong dan bersatu padu, gotong royong, kita ingin ini menjadi gerakan masyarakat agar masalah covid 19 ini tertangani dengan maksimal," tambahnya.
Untuk menerapkan kebijakan tersebut, Presiden Jokowi memperkenankan setiap daerah menentukan statusnya terkait wabah corona Covid-19 namun tetap berkonsultasi dengan pakar serta BNPB.
"Setiap daerah bisa menentukan statusnya apakah siaga darurat atau tanggap darurat non bencana alam, yang paling penting social distancing bagaimana kita menjaga jarak, dengan kondisi itu kita kerja dari rumah, belajar dari rumah.”
Dengan begitu, lama kebijakan kerja dari rumah atau belajar dari rumah akan disesuaikan oleh imbauan daerah masing-masing.
Berita Terkait
-
50 Persen Pegawai Kemenlu Work From Home, Menlu Retno Rapat via Online
-
Absen Rapat Online Bahas Virus Corona Bareng Jokowi, Prabowo ke Mana?
-
Imbauan WFH Presiden Tak Digubris, Warga Tetap Santuy Berdesakan di KRL
-
Cerita Pegawai yang WFH dan Tidak Gara-gara Corona Merebak
-
Pemprov DKI Jakarta Imbau Pimpinan Perusahaan Terapkan Kerja Dari Rumah
Terpopuler
- 5 Sepatu Running Lokal Paling Juara: Harga Murah, Performa Berani Diadu Produk Luar
- 7 Bedak Padat yang Awet untuk Kondangan, Berkeringat Tetap Flawless
- 8 Mobil Bekas Sekelas Alphard dengan Harga Lebih Murah, Pilihan Keluarga Besar
- 5 Rekomendasi Tablet dengan Slot SIM Card, Cocok untuk Pekerja Remote
- 7 Rekomendasi HP Murah Memori Besar dan Kamera Bagus untuk Orang Tua, Harga 1 Jutaan
Pilihan
-
4 HP RAM 12 GB Paling Murah, Pilihan Terbaik untuk Gamer dan Multitasker Berat
-
Perusahaan BUMN dan Badan Negara Lakukan Pemborosan Anggaran Berjamaah, Totalnya Rp43 T
-
RKUHAP Resmi Jadi UU: Ini Daftar Pasal Kontroversial yang Diprotes Publik
-
Permintaan Pertamax Turbo Meningkat, Pertamina Lakukan Impor
-
Pertemuan Mendadak Jusuf Kalla dan Andi Sudirman di Tengah Memanasnya Konflik Lahan
Terkini
-
110 Anak Direkrut Teroris Lewat Medsos dan Game, Densus 88 Ungkap Fakta Baru
-
Jejak Hitam Eks Sekretaris MA Nurhadi: Cuci Uang Rp308 M, Beli Vila-Kebun Sawit Atas Nama Orang Lain
-
Jaksa KPK Ungkap Pertarungan Gengsi dengan Penasihat Hukum di Kasus Hasto Kristiyanto
-
Sebut Indonesia Darurat Bullying, Puan Siapkan Panggilan Menteri dan Tim Psikolog
-
Pembahasan KUHAP Diperkarakan ke MKD, Puan Sebut DPR Sudah Libatkan Banyak Pihak: Prosesnya Panjang
-
Adies Kadir Mulai Aktif Lagi, Puan Bilang DPR Tak Perlu 'Woro-woro'
-
Kalibata Terendam Setengah Meter, Warga Terjebak, Anak Sekolah Terpaksa 'Nyeker' Terjang Banjir
-
Dongkrak Investasi, Gubernur Ahmad Luthfi Minta Perbanyak Gelar Forum Bisnis
-
Plot Twist Kasus Curanmor Cengkareng: Dituduh Maling Gegara Baju, 6 Pria Malah Positif Sabu
-
Kemenko Kumham Imipas Gelar Rapat, Bahas Implementasi KUHP hingga Penyelesaian Overstay Tahanan