Suara.com - Kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) sudah mulai diterapkan sejumlah perusahaan dan instansi pemerintah pada Senin (16/3/2022), hari ini.
Keputusan WFH bagi karyawan diberlakukan sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona Covid-19 semakin masif.
Presiden Joko Widodo secara resmi juga telah mengimbau agar seluruh kegiatan dapat dilakukan di rumah, mulai dari bekerja dan belajar.
Menanggapi kebijkan WFH, sejunlah pegawai menagku hal tersebut merupakan pengalaman pertama kali bagi mereka. Termasuk bagi reporter di salah satu media online nasional, Rani.
Hari ini, ia pun memulai semuanya mengenai penulisan berita dari rumah.
Padahal, sebelum kebijakan WFH, sebagai jurnalis, Rani dituntut untuk selalu siap dalam segala medan peliputan. Beruntung bagi Rani, kantornya responsif dan cepat tanggap dalam melindungi karyawan dari penyebaran Covid-19.
Rani mengatakan pada hari pertama ini ia sudah mulai beradaptasi dengan melakukan segala hal untuk menulis berita melalui rumah. Ia pun diwajibkan kantor untuk menghubungi sejumlah narasumber untuk memperbarui selalu informasi dan isu-isu nasional, mulai politik hingga isu corona.
"Sulit atau enggaknya juga belum terlalu berasa sih. Baru hari pertama. Tapi sejauh ini kayaknya enggak masalah. Wartawan online kan juga sering followup atau konfirmasi isu lewat telepon atau chat ke narsumnya langsung," ujar Rani kepada Suara.com, Senin (16/3/2020).
Mengenai efektivitas berita, menurut Rani, sejauh ini masih dalam penilaian lantaran kebijakan WFH kali pertama. Ia berujar, media tempatnya bekerja juga sudah mulai menguji coba WFH sejak Minggu (15/3) kemarin. Hasilnya, informasi bagi publik masih dapat dipantau dengan baik.
Baca Juga: IAIN Kediri Lockdown, Wakil Rektor: Virus Corona Cobaan Allah
Kendati bekerja dari rumah dan tidak ke lapangan atau tatap muka langsung dengan narasumber, Rani berujar bahwa verifikasi terhadap informasi yang diperoleh tetap dilakukan.
"Dari kantor sudah tetap ngingetin supaya verifikasi gak boleh lupa. Lewat telepon, chat, situs resmi dan lain-lain," ujarnya.
Sementara itu, Sonya yang bekerja di salah satu kementerian, per hari ini sudah mengikuti kebijakan WFH. Menurutnya, meski kerja dari rumah, sebagai karyawan, ia tetap harus merespon cepat setiap arahan dari pimpinan terkait pekerjaan.
Kebijakan WFH itupun dimanfaatkan Sonya untuk menghindari kerumunan. Ia memilih tetap berada di kediaman, kecuali ada hal mendesak yang membutuhkan kehadiran fisik.
"Kalau keluyuran pun kayak gue buat cari cuan (duit) lagi atau main, gue usahain bawa laptop, HP stand by. Jadi walaupun jauh tetap responsif dan kerjaan kelar. Intinya, ya bertanggung jawab saja," ujar Sonya.
Berbeda dengan Rani dan Sonya, masih banyak pekerja yang tetap harus ke kantor maupun ke lapangan karena perusahaan belum memberlakukan kebijakan WFH.
Berita Terkait
-
Pemprov DKI Jakarta Imbau Pimpinan Perusahaan Terapkan Kerja Dari Rumah
-
Gedung Agung Jogja Tutup untuk Umum demi Cegah Penyebaran Corona
-
MRT Sebut Pekerja Medis dan Pelayan Publik Jadi Penumpang Prioritas
-
Cegah Corona, Narapidana hingga Lapas Anak di Jakarta Tak Boleh Dibesuk
-
Kurangi Transportasi Umum, Pemkot Jakarta Dikritik Naikkan Risiko Penularan
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
Pilihan
-
Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi RI Seperti Lingkaran Setan
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
When Botanies Meets Buddies: Sporadies Meramban Bunga Jadi Cerita
-
Ternyata Ini Rahasia Kulit Cerah dan Sehat Gelia Linda
-
Kontras! Mulan Jameela Pede Tenteng Tas Ratusan Juta Saat Ahmad Dhani Usulkan UU Anti Flexing
Terkini
-
DPW dan DPC PPP dari 33 Provinsi Deklarasi Dukung M Mardiono Jadi Ketua Umum
-
Menteri HAM Natalius Pigai Sebut Orang Hilang 'Belum Terlihat', YLBHI Murka: Denial!
-
Dari Dirut Sampai Direktur, Jajaran BPR Jepara Artha Kini Kompak Pakai Rompi Oranye
-
Pemeriksaan Super Panjang, Hilman Latief Dicecar KPK Hampir 12 Jam soal Kuota Haji
-
Dikira Hilang saat Demo Ricuh, Polisi Ungkap Alasan Bima Permana Dagang Barongsai di Malang
-
Tito Karnavian: Satpol PP Harus Humanis, Bukan Jadi Sumber Ketakutan
-
Wamenkum Sebut Gegara Salah Istilah RUU Perampasan Aset Bisa Molor, 'Entah Kapan Selesainya'
-
'Abuse of Power?' Kemendagri Sebut Wali Kota Arlan Langgar Aturan Copot Kepala SMP 1 Prabumulih
-
Strategi Baru Senayan: Mau RUU Perampasan Aset Lolos? UU Polri Harus Direvisi Dulu
-
Misi Penyelamatan Pekerja Tambang Freeport Berlanjut, Ini Kabar Terbarunya