Suara.com - Koalisi Masyarakat Sipil menyebut Menkes Terawan telah menunjukkan sikap pongah dan menganggap enteng di tengah menyebarnya COVID-19 di Indonesia.
Melalui keterangan pers-nya, Koalisi Masyarakat Sipil (KMS), menyoroti sikap pemerintah termasuk Menteri Kesehatan dalam menangani penyebaran virus corona di Indonesia.
Koalisi Masyarakat Sipil ini terdiri atas berbagai organisasi seperti KontraS, Lokataru, YLBHI, LBH Masyarakat, WALHI, PKBI, YLKI, P2D, Migrant Care, AJAR, Amnesty International Indonesia, dan PSHK.
"Secara khusus kami menyoroti absennya kepemimpinan yang peka krisis, tanggap, dan efektif. Penularan yang terjadi terhadap para pejabat di lingkungan Istana, menunjukkan betapa berisikonya sikap yang menganggap enteng penyebaran virus ini."
Koalisi Masyarakat Sipil menganggap bahwa salah satu pihak yang paling bertanggung jawab dalam soal ini adalah Menteri Kesehatan RI, Terawan Agus Putranto.
KMS beranggapan bahwa Menkes menunjukkan sikap pongah, mengangap enteng, dan anti-sains.
"Yang terus memandang rendah persoalan, namun berakibat pada hilangnya kewaspadaan." Imbuh KMS dalam keterangan pers-nya.
Koalisi Masyarakat Sipil juga menuliskan sejumlah kesalahan mendasar yang dilakukan Menkes Terawan, diantaranya:
- Pernyataan bahwa pasien yang sudah sembuh akan kuat imun, di saat pengalaman negara lain justru menunjukkan hal yang sebaliknya;
- Gagal mengkoordinasi rumah sakit agar sigap melakukan pemeriksaan dan penanganan COVID-19, termasuk memastikan ketersediaan dana/anggaran dan alat. Juga menjaga mutu/kualitas kerja tenaga kesehatan, tenaga administrasi, pusat data dan informasi di RS, terutama di waktu krisis seperti sekarang;
- Masih dimonopolinya pemeriksaan sampel hasil tes swab di Litbankes Jakarta yang memperlambat respons tanggap darurat;
- Menggelar acara publik dan bukannya turut menerapkan social distancing.
Baca Juga: Skuat Persib Dibubarkan, Omid Nazari Mudik ke Filipina
Berita Terkait
-
Darurat Nasional Diperpanjang Hingga Lebaran, DPR Sarankan Warga Tak Mudik
-
Skuat Persib Dibubarkan, Omid Nazari Mudik ke Filipina
-
Ada Kejanggalan, Ilmuwan Desak Lab Penguji Sampel Corona Indonesia Diaudit
-
Oleh-Oleh Menkes Terawan untuk Pasien Covid-19 yang Sudah Sembuh
-
Berisiko Tinggi, Pakar Beri Saran Pasien Kanker agar Terhindar dari Corona
Terpopuler
- Megawati: Saya Dipanggil Polisi 3 Kali, Diperiksa Jaksa Sampai Malam
- Apa Itu IKD dan Kenapa Wajib Memilikinya?
- HP RAM 16 GB Berapa Harganya? Ini 5 Pilihan Termurah dengan Performa Ngebut
- Besok, Front Mahasiswa UI hingga IPB Siap Gelar Aksi 'Merebut Kemerdekaan' di Jakarta
- 5 Sunscreen Brand Jepang untuk Flek Hitam, Lengkap dengan Review dan Harga
Pilihan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
-
Bundaran HI Dijaga Ketat, Solidaritas Warga Mengalir: Ini Titik Logistik untuk Pendemo
-
Jelang Demo Mahasiswa, Bundaran HI Dijaga Ketat: Kendaraan Taktis Siaga, Lalin Masih Normal
Terkini
-
Nama Bupati PALI Muncul di Kasus Suap Audit BPK, KPK Periksa Asgianto Sebagai Saksi
-
Kondisi Terbaru Gunung Semeru, Enam Kali Erupsi dalam Sehari dan Masih Berstatus Siaga
-
Detik-detik Narapidana Narkoba Diborgol Usai Bebas karena Remisi 17 Agustus, Ada Apa?
-
Dedi Mulyadi Sindir Birokrasi Minta Dihormati: Rapat Habis Puluhan Juta, Tapi Rakyat Tetap Menderita
-
Koreksi Data Pidato Presiden: 6 Fakta Realitas Hidup Susanah, Kuli Kain Majun Asal Cileungsi Bogor
-
Bantah Isu Pisah dari NKRI, Ini 6 Pesan Penting Sultan Banten ke-18 untuk Masyarakat
-
Penerbangan Langsung Palembang-Bandung Kembali Hadir, Ini Jadwal dan Harga Tiket Citilink
-
Oknum Petugas Bandara Terlibat Penyelundupan 22 Kg Emas Batangan
-
Mati Lampu hingga 4 Jam, Cek Daftar Wilayah di Palembang yang Terdampak Pemadaman PLN
-
Tarif Rp5 Ribu Dikritik Warga, Sekda Janji Evaluasi Parkir Alun-Alun Tegar Beriman