Suara.com - Anggota DPRD Kabupaten Blora menjadi sorotan publik usai menolak melakukan pemeriksaan corona setelah menjalani kunjungan kerja ke Pulau Lombok. Aksi penolakannya viral di media sosial.
Sosok anggota DPRD Kabupaten Blora itu adalah politikus dari Fraksi Hanura M Warsit. Ia tampak meradang saat petugas medis memintanya untuk melakukan pemeriksaan.
"Kamu pejabat nggak? SOP-nya mana? Surat tugasnya mana? Ini DPR bukan anak gembala. Pakai aturan sesuai undang-undang. Ada aturannya. Kita tugas dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, bukan TKW kita," ucap Warsit dengan nada tinggi.
Aksi penolakan Warsit membuat publik meradang. Sebab, saat ini Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat corona.
Nama Warsit sendiri sudah tidak asing di dunia politik. Ia pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Blora periode 2004-2009.
Di masa kepemimpinannya itu, Warsit terjerat kasus korupsi tunjangan DPRD dari APBD Kabupaten Blora tahun 2004. Tak tanggung, nilai korupsi yang dilakukan oleh Warsit mencapai Rp 5,6 miliar.
Tak sendiri dalam melancarkan aksinya, Warsit bekerjasama dengan Sekretaris DPRD Sukarno dan Kepala Bagian Keuangan Era Marliana.
Warsit divonis dua tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, menguatkan putusan dari Pengadilan Negeri Blora pada 5 Februari 2009.
Putusan itu ditolak oleh Warsit. Ia mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung namun permohonannya ditolak.
Baca Juga: Inovatif, TNI-Polri Berikan Imbauan Cegah COVID-19 Pakai Motor
Pada Pileg 2019, Warsit kembali maju menjadi wakil rakyat Kabupaten Blora. Namanya sempat dicoret dalam daftar calon legislatif sementara karena ia merupakan eks napi koruptor.
Warsit bisa kembali mencalonkan diri usai Mahkamah Agung memutuskan mengizinkan caleg eks koruptor maju di Pileg dan lolos menjadi wakil rakyat.
Klarifikasi DPRD Kabupaten Blora
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora, Jawa Tengah Siswanto buka suara terkait video viral anggotanya yang menolak untuk menjalani pemeriksaan kesehatan setelah kunjungan kerja dari Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Video tersebut belum lama menjadi perbincangan hangat di media sosial. Terkait insiden itu, Siswanto justru mempertanyakan klaim yang menyebut anggota DPRD Blora enggan menjalani pemeriksaan kesehatan.
"Justru saya bertanya, informasi dari mana kalau anggota DPRD menolak dites dan diperiksa kesehatannya?," ucapnya.
Berita Terkait
-
Emoh Dicek Kesehatan, Wakil Anggota DPR Blora: Pak WR Stylenya Memang Gitu
-
Ogah Dicek Kesehatan usai Kunker, Anggota DPRD Blora Beri Klarifikasi
-
Pemeriksaan Massal Corona Covid-19 Tidak untuk Semua Orang, Ini Kriterianya
-
Di Tengah Teror Virus Corona, DPRD Jember Tetap Lanjutkan Rapat Hak Angket
-
Ngaku Setingkat Bupati, Anggota DPRD Blora Ogah Dicek Kesehatan Usai Kunker
Terpopuler
- 6 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen agar Kulit Tetap Kenyal dan Awet Muda
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- 9 Sepatu Lokal Senyaman Skechers Ori, Harga Miring Kualitas Juara Berani Diadu
- 23 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 7 Desember: Raih Pemain 115, Koin, dan 1.000 Rank Up
- 5 Rekomendasi Mobil Tua Irit BBM, Ada yang Seharga Motor BeAT Bekas
Pilihan
-
Emiten Adik Prabowo Bakal Pasang Jaringan Internet Sepanjang Rel KAI di Sumatra
-
7 Sepatu Lari Lokal untuk Mengatasi Cedera dan Pegal Kaki di Bawah 500 Ribu
-
Klaim Listrik di Aceh Pulih 93 Persen, PLN Minta Maaf: Kami Sampaikan Informasi Tidak Akurat!
-
TikTok Hadirkan Fitur Shared Feed untuk Tingkatkan Interaksi Pengguna
-
Harga Pangan Nasional Kompak Turun, Cabai Turun setelah Berhari-hari Melonjak
Terkini
-
Polisi: Mayoritas Korban Kebakaran Gedung Terra Drone Diduga Tewas Akibat Lemas
-
Ibu Hamil Tewas Terjebak di Kebakaran Gedung Terra Drone
-
Kebakaran Gedung Terra Drone: Korban Tewas 20 Orang, Evakuasi Sulit di Lantai 6
-
Kebakaran Hebat di Cempaka Baru Jakpus, Korban Bertambah Jadi 20 Orang, Begini Kronologinya
-
Jakarta Bakal Dipantau 1.000 Kamera ETLE pada 2026, Sudah Siap Jadi Smart City?
-
Munas V IKAL Lemhannas Tetapkan Jenderal Dudung Jadi Ketum
-
BREAKING NEWS! Kebakaran Hebat di Cempaka Baru Jakpus, 7 Orang Tewas
-
Sri Sultan HB X: Melawan Korupsi Dimulai dari Perkelahian Batin Seorang Pejabat
-
Sinyal Kuat PAN: Pilkada Lewat DPRD Opsi Serius, Sebut Demokrasi Langsung Banyak Mudaratnya
-
Akademisi UGM Kritik Keras Kebijakan Pangan Prabowo-Gibran: Hukum dan HAM Diabaikan