Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para Gubernur di Indonesia agar kebijakan yang dikeluarkan dalam penanganan pandemi Covid-19 satu visi. Untuk itu, dia juga meminta agar setiap provinsi untuk menghitung setiap kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan maupun dampak sosial dan ekonomi.
Jokowi memaparkan, ada tiga hal yang menjadi fokus untuk menangani permasalahan tersebut. Pertama, keselamatan, social safety net berupa bantuan sosial, hingga dampak ekonomi yang ditimbulkan buntut kebijakan yang dikeluarkan.
"Intinya kami ingin tiga hal yang menjadi fokus kami, pertama keselamatan kesehatan adalah yang utama, tapi siapkan yang kedua social safety net, bantuan sosial tolong disiapkan, ketiga dampak ekonomi dihitung betul sehingga kesiapan kita dalam menyediakan stok pangan betul-betul ada," kata Jokowi dalam keterangan yang disiarkan oleh akun Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (24/3/2020).
Pada satu sisi, pemerintah masih ngotot tidak ingin mengambil kebijakan lockdown atau mengunci sementara wilayah Indonesia. Jokowi menilai, langkah yang paling tepat adalah menerapkan physical distancing antar individu.
"Jadi yang paling pas di negara kita physical distancing menjaga jarak aman kalau itu bisa kita lakukan, saya yakin kita bisa mencegah penyebaran covid-19 ini," sambungnya.
Eks Gubernur DKI Jakarta ini menyebut, perlu ada kedisiplinan dan ketegasan yang kuat dalam penerapan physical distancing. Jika masyarakat diminta untuk mengisolasi diri, maka hal tersebut harus dipatuhi dan jangan dilanggar.
"Tetapi membutuhkan sebuah kedisplinan yang kuat, ketegasan yang kuat, jangan sampai yang sudah diisolasi, saya baca sebuah berita, sudah diisolasi membantu tetangganya yang mau hajatan, ada yang sudah diisiolasi masih belanja di pasar. Kedisplinan untuk mengisolasi yang penting, partial isolated, mengisolasi RW, kelurahan penting tapi dengan kedisplinan yang kuat kalau ini bisa dilakukan saya yakini skenario yang kami pilih bisa menghasilkan hasil yang baik," jelas Jokowi.
Sebelumnya, Jokowi sempat menyinggung ihwal kebijakan lockdown atau mengunci sementara Indonesia selama pandemi virus corona Covid-19. Hal itu dia sampaikan dalam rapat terbatas yang berisi memberi arahan pada para Gubernur guna menghadapi pandemi virus corona Covid-19, Selasa (24/3/2020).
"Ada yang bertanya kepada saya, kenapa kebijakan lockdown tidak kami lakukan?," kata Jokowi.
Baca Juga: Pandemi Covid-19, Jokowi Minta Kepala Daerah Pangkas Belanja Tak Prioritas
Kepala Negara beralasan, kebijakan lockdown tidak diambil dengan berbagai macam alasan. Menurutnya, setiap negara memunyai karakter dan budaya yang berbeda-beda dalam menyikapi pandemi Covid-19 ini.
"Perlu saya sampaikan, bahwa setiap negara memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki budaya yang berbeda-beda, memiliki kedisiplinan yang berbeda-beda," katanya.
Berita Terkait
-
Satu ASN Positif Corona, Gedung Kantor Dishub Jatim Lockdown
-
Kecam soal Rapid Test, AII: DPR Bukan Kelompok Rentan Terinfeksi Corona!
-
Usul Gaji DPR Disunat untuk Perangi Corona, Korea Selatan Udah Duluan Lho
-
Wakilnya Positif Covid, Wali Kota Bandung Minta ASN dan Jurnalis Jalani Tes
-
Soal Rapid Test Anggota DPR dan Keluarga, Buruh: Elite Jangan Egois!
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
Pilihan
-
Jaminan Laga Seru! Ini Link Live Streaming Bayern Munchen vs Chelsea
-
Kendal Tornado FC vs Persela Lamongan, Manajemen Jual 3.000 Tiket
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 3 Jutaan dengan Kamera Terbaik September 2025
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
Terkini
-
Hitung Mundur Dimulai? Analis Sebut Kapolri Diganti Usai Hari TNI, Ini Sinyalnya
-
DPRD 'Geruduk' Parkir Ilegal di Jaktim, Dua Lokasi Disegel Paksa, Potensi Pajak Miliaran Bocor
-
'Keterangan Anda Berubah!' Detik-detik Saksi PT Poison Ditegur Hakim di Sidang Sengketa Tambang
-
Saatnya 'Perbarui' Aturan Main, DPR Genjot Revisi Tiga UU Kunci Politik
-
Noel Dikabarkan Mau Jadi Justice Collaborator, KPK: Belum Kami Terima
-
Jejak Korupsi Noel Melebar, KPK Bidik Jaringan Perusahaan PJK3 yang Terlibat Kasus K3
-
Anggotanya Disebut Brutal Hingga Pakai Gas Air Mata Kedaluarsa Saat Tangani Demo, Apa Kata Kapolri?
-
Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
-
Dikabarkan Hilang Usai Demo Ricuh, Bima Permana Ditemukan di Malang, Polisi: Dia Jualan Barongsai
-
Berawal dari Rumah Gus Yaqut, KPK Temukan Jejak Aliran Dana 'Janggal' ke Wasekjen Ansor