Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para Gubernur di Indonesia agar kebijakan yang dikeluarkan dalam penanganan pandemi Covid-19 satu visi. Untuk itu, dia juga meminta agar setiap provinsi untuk menghitung setiap kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan maupun dampak sosial dan ekonomi.
Jokowi memaparkan, ada tiga hal yang menjadi fokus untuk menangani permasalahan tersebut. Pertama, keselamatan, social safety net berupa bantuan sosial, hingga dampak ekonomi yang ditimbulkan buntut kebijakan yang dikeluarkan.
"Intinya kami ingin tiga hal yang menjadi fokus kami, pertama keselamatan kesehatan adalah yang utama, tapi siapkan yang kedua social safety net, bantuan sosial tolong disiapkan, ketiga dampak ekonomi dihitung betul sehingga kesiapan kita dalam menyediakan stok pangan betul-betul ada," kata Jokowi dalam keterangan yang disiarkan oleh akun Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (24/3/2020).
Pada satu sisi, pemerintah masih ngotot tidak ingin mengambil kebijakan lockdown atau mengunci sementara wilayah Indonesia. Jokowi menilai, langkah yang paling tepat adalah menerapkan physical distancing antar individu.
"Jadi yang paling pas di negara kita physical distancing menjaga jarak aman kalau itu bisa kita lakukan, saya yakin kita bisa mencegah penyebaran covid-19 ini," sambungnya.
Eks Gubernur DKI Jakarta ini menyebut, perlu ada kedisiplinan dan ketegasan yang kuat dalam penerapan physical distancing. Jika masyarakat diminta untuk mengisolasi diri, maka hal tersebut harus dipatuhi dan jangan dilanggar.
"Tetapi membutuhkan sebuah kedisplinan yang kuat, ketegasan yang kuat, jangan sampai yang sudah diisolasi, saya baca sebuah berita, sudah diisolasi membantu tetangganya yang mau hajatan, ada yang sudah diisiolasi masih belanja di pasar. Kedisplinan untuk mengisolasi yang penting, partial isolated, mengisolasi RW, kelurahan penting tapi dengan kedisplinan yang kuat kalau ini bisa dilakukan saya yakini skenario yang kami pilih bisa menghasilkan hasil yang baik," jelas Jokowi.
Sebelumnya, Jokowi sempat menyinggung ihwal kebijakan lockdown atau mengunci sementara Indonesia selama pandemi virus corona Covid-19. Hal itu dia sampaikan dalam rapat terbatas yang berisi memberi arahan pada para Gubernur guna menghadapi pandemi virus corona Covid-19, Selasa (24/3/2020).
"Ada yang bertanya kepada saya, kenapa kebijakan lockdown tidak kami lakukan?," kata Jokowi.
Baca Juga: Pandemi Covid-19, Jokowi Minta Kepala Daerah Pangkas Belanja Tak Prioritas
Kepala Negara beralasan, kebijakan lockdown tidak diambil dengan berbagai macam alasan. Menurutnya, setiap negara memunyai karakter dan budaya yang berbeda-beda dalam menyikapi pandemi Covid-19 ini.
"Perlu saya sampaikan, bahwa setiap negara memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki budaya yang berbeda-beda, memiliki kedisiplinan yang berbeda-beda," katanya.
Berita Terkait
-
Satu ASN Positif Corona, Gedung Kantor Dishub Jatim Lockdown
-
Kecam soal Rapid Test, AII: DPR Bukan Kelompok Rentan Terinfeksi Corona!
-
Usul Gaji DPR Disunat untuk Perangi Corona, Korea Selatan Udah Duluan Lho
-
Wakilnya Positif Covid, Wali Kota Bandung Minta ASN dan Jurnalis Jalani Tes
-
Soal Rapid Test Anggota DPR dan Keluarga, Buruh: Elite Jangan Egois!
Terpopuler
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 7 Mobil Bekas Favorit 2025: Tangguh, Irit dan Paling Dicari Keluarga Indonesia
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 25 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 1 November: Ada Rank Up dan Pemain 111-113
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
Pilihan
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
-
5 HP RAM 12 GB Paling Murah, Spek Gahar untuk Gamer dan Multitasking mulai Rp 2 Jutaan
-
Meski Dunia Ketar-Ketir, Menkeu Purbaya Klaim Stabilitas Keuangan RI Kuat Dukung Pertumbuhan Ekonomi
-
Tak Tayang di TV Lokal! Begini Cara Nonton Timnas Indonesia di Piala Dunia U-17
Terkini
-
Dorong Kedaulatan Digital, Ekosistem Danantara Perkuat Infrastruktur Pembayaran Nasional
-
AJI Gelar Aksi Solidaritas, Desak Pengadilan Tolak Gugatan Mentan Terhadap Tempo
-
Temuan Terbaru: Gotong Royong Lintas Generasi Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045
-
PSI Kritik Pemprov DKI Pangkas Subsidi Pangan Rp300 Miliar, Dana Hibah Forkopimda Justru Ditambah
-
Penerima Bansos di Jakarta Kecanduan Judi Online, DPRD Minta Pemprov DKI Lakukan Ini!
-
Pecalang Jakarta: Rano Karno Ingin Wujudkan Keamanan Sosial ala Bali di Ibu Kota
-
5 Fakta OTT KPK Gubernur Riau Abdul Wahid: Barang Bukti Segepok Uang
-
Di Sidang MKD: Ahli Sebut Ucapan Ahmad Sahroni Salah Dipahami Akibat Perang Informasi
-
TKA 2025 Hari Pertama Berjalan Lancar, Sinyal Positif dari Sekolah dan Siswa di Seluruh Indonesia
-
Aktivis Serukan Pimpinan Pusat HKBP Jaga Netralitas dari Kepentingan Politik