Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para Gubernur di Indonesia agar kebijakan yang dikeluarkan dalam penanganan pandemi Covid-19 satu visi. Untuk itu, dia juga meminta agar setiap provinsi untuk menghitung setiap kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan maupun dampak sosial dan ekonomi.
Jokowi memaparkan, ada tiga hal yang menjadi fokus untuk menangani permasalahan tersebut. Pertama, keselamatan, social safety net berupa bantuan sosial, hingga dampak ekonomi yang ditimbulkan buntut kebijakan yang dikeluarkan.
"Intinya kami ingin tiga hal yang menjadi fokus kami, pertama keselamatan kesehatan adalah yang utama, tapi siapkan yang kedua social safety net, bantuan sosial tolong disiapkan, ketiga dampak ekonomi dihitung betul sehingga kesiapan kita dalam menyediakan stok pangan betul-betul ada," kata Jokowi dalam keterangan yang disiarkan oleh akun Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (24/3/2020).
Pada satu sisi, pemerintah masih ngotot tidak ingin mengambil kebijakan lockdown atau mengunci sementara wilayah Indonesia. Jokowi menilai, langkah yang paling tepat adalah menerapkan physical distancing antar individu.
"Jadi yang paling pas di negara kita physical distancing menjaga jarak aman kalau itu bisa kita lakukan, saya yakin kita bisa mencegah penyebaran covid-19 ini," sambungnya.
Eks Gubernur DKI Jakarta ini menyebut, perlu ada kedisiplinan dan ketegasan yang kuat dalam penerapan physical distancing. Jika masyarakat diminta untuk mengisolasi diri, maka hal tersebut harus dipatuhi dan jangan dilanggar.
"Tetapi membutuhkan sebuah kedisplinan yang kuat, ketegasan yang kuat, jangan sampai yang sudah diisolasi, saya baca sebuah berita, sudah diisolasi membantu tetangganya yang mau hajatan, ada yang sudah diisiolasi masih belanja di pasar. Kedisplinan untuk mengisolasi yang penting, partial isolated, mengisolasi RW, kelurahan penting tapi dengan kedisplinan yang kuat kalau ini bisa dilakukan saya yakini skenario yang kami pilih bisa menghasilkan hasil yang baik," jelas Jokowi.
Sebelumnya, Jokowi sempat menyinggung ihwal kebijakan lockdown atau mengunci sementara Indonesia selama pandemi virus corona Covid-19. Hal itu dia sampaikan dalam rapat terbatas yang berisi memberi arahan pada para Gubernur guna menghadapi pandemi virus corona Covid-19, Selasa (24/3/2020).
"Ada yang bertanya kepada saya, kenapa kebijakan lockdown tidak kami lakukan?," kata Jokowi.
Baca Juga: Pandemi Covid-19, Jokowi Minta Kepala Daerah Pangkas Belanja Tak Prioritas
Kepala Negara beralasan, kebijakan lockdown tidak diambil dengan berbagai macam alasan. Menurutnya, setiap negara memunyai karakter dan budaya yang berbeda-beda dalam menyikapi pandemi Covid-19 ini.
"Perlu saya sampaikan, bahwa setiap negara memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki budaya yang berbeda-beda, memiliki kedisiplinan yang berbeda-beda," katanya.
Berita Terkait
-
Satu ASN Positif Corona, Gedung Kantor Dishub Jatim Lockdown
-
Kecam soal Rapid Test, AII: DPR Bukan Kelompok Rentan Terinfeksi Corona!
-
Usul Gaji DPR Disunat untuk Perangi Corona, Korea Selatan Udah Duluan Lho
-
Wakilnya Positif Covid, Wali Kota Bandung Minta ASN dan Jurnalis Jalani Tes
-
Soal Rapid Test Anggota DPR dan Keluarga, Buruh: Elite Jangan Egois!
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
CV Joint Lepas L8 Patah saat Pengujian: 'Definisi Nama Adalah Doa'
-
Ustaz JM Diduga Cabuli 4 Santriwati, Modus Setor Hafalan
-
Profil PT Sanurhasta Mitra Tbk (MINA), Saham Milik Suami Puan Maharani
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
Terkini
-
OTT Beruntun di Kemenkeu, KPK Sita 3 Kg Emas dan Duit Miliaran dari Penangkapan Pejabat Bea Cukai
-
Edit Logo NU dan Disamakan dengan Simbol Yahudi, Warga Laporkan Akun X ke Polda Metro Jaya
-
Mensesneg Bocorkan Jadwal Pelantikan Hakim MK Baru Adies Kadir
-
PM Australia Anthony Albanese ke Jakarta Besok, Cek 8 Ruas Jalan yang Kena Rekayasa Lalin
-
BPJS PBI Dinonaktifkan Tanpa Pemberitahuan, Puluhan Pasien Cuci Darah Jadi Korban Ditolak RS
-
Bocah 10 Tahun di Ngada Bunuh Diri, Menteri PPPA Sentil Kerapuhan Sistem Perlindungan Anak Daerah
-
Istana Buka Suara soal Siswa SD Akhiri Hidup di NTT
-
Momen Langka di Abu Dhabi, Kala Prananda Prabowo Jadi Fotografer Dadakan Megawati
-
Haris Rusly Moti: Strategi Multi-alignment, Manuver Cerdas Prabowo untuk Palestina Merdeka
-
Anak Buah Terjaring OTT KPK, Menkeu Purbaya: Kenapa Terpukul? Ini Titik Masuk Perbaikan