Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para Gubernur di Indonesia agar kebijakan yang dikeluarkan dalam penanganan pandemi Covid-19 satu visi. Untuk itu, dia juga meminta agar setiap provinsi untuk menghitung setiap kebijakan yang berkaitan dengan kesehatan maupun dampak sosial dan ekonomi.
Jokowi memaparkan, ada tiga hal yang menjadi fokus untuk menangani permasalahan tersebut. Pertama, keselamatan, social safety net berupa bantuan sosial, hingga dampak ekonomi yang ditimbulkan buntut kebijakan yang dikeluarkan.
"Intinya kami ingin tiga hal yang menjadi fokus kami, pertama keselamatan kesehatan adalah yang utama, tapi siapkan yang kedua social safety net, bantuan sosial tolong disiapkan, ketiga dampak ekonomi dihitung betul sehingga kesiapan kita dalam menyediakan stok pangan betul-betul ada," kata Jokowi dalam keterangan yang disiarkan oleh akun Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (24/3/2020).
Pada satu sisi, pemerintah masih ngotot tidak ingin mengambil kebijakan lockdown atau mengunci sementara wilayah Indonesia. Jokowi menilai, langkah yang paling tepat adalah menerapkan physical distancing antar individu.
"Jadi yang paling pas di negara kita physical distancing menjaga jarak aman kalau itu bisa kita lakukan, saya yakin kita bisa mencegah penyebaran covid-19 ini," sambungnya.
Eks Gubernur DKI Jakarta ini menyebut, perlu ada kedisiplinan dan ketegasan yang kuat dalam penerapan physical distancing. Jika masyarakat diminta untuk mengisolasi diri, maka hal tersebut harus dipatuhi dan jangan dilanggar.
"Tetapi membutuhkan sebuah kedisplinan yang kuat, ketegasan yang kuat, jangan sampai yang sudah diisolasi, saya baca sebuah berita, sudah diisolasi membantu tetangganya yang mau hajatan, ada yang sudah diisiolasi masih belanja di pasar. Kedisplinan untuk mengisolasi yang penting, partial isolated, mengisolasi RW, kelurahan penting tapi dengan kedisplinan yang kuat kalau ini bisa dilakukan saya yakini skenario yang kami pilih bisa menghasilkan hasil yang baik," jelas Jokowi.
Sebelumnya, Jokowi sempat menyinggung ihwal kebijakan lockdown atau mengunci sementara Indonesia selama pandemi virus corona Covid-19. Hal itu dia sampaikan dalam rapat terbatas yang berisi memberi arahan pada para Gubernur guna menghadapi pandemi virus corona Covid-19, Selasa (24/3/2020).
"Ada yang bertanya kepada saya, kenapa kebijakan lockdown tidak kami lakukan?," kata Jokowi.
Baca Juga: Pandemi Covid-19, Jokowi Minta Kepala Daerah Pangkas Belanja Tak Prioritas
Kepala Negara beralasan, kebijakan lockdown tidak diambil dengan berbagai macam alasan. Menurutnya, setiap negara memunyai karakter dan budaya yang berbeda-beda dalam menyikapi pandemi Covid-19 ini.
"Perlu saya sampaikan, bahwa setiap negara memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki budaya yang berbeda-beda, memiliki kedisiplinan yang berbeda-beda," katanya.
Berita Terkait
-
Satu ASN Positif Corona, Gedung Kantor Dishub Jatim Lockdown
-
Kecam soal Rapid Test, AII: DPR Bukan Kelompok Rentan Terinfeksi Corona!
-
Usul Gaji DPR Disunat untuk Perangi Corona, Korea Selatan Udah Duluan Lho
-
Wakilnya Positif Covid, Wali Kota Bandung Minta ASN dan Jurnalis Jalani Tes
-
Soal Rapid Test Anggota DPR dan Keluarga, Buruh: Elite Jangan Egois!
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
Duka Sumut Kian Pekat, Korban Jiwa Bencana Alam Bertambah Jadi 369 Orang
-
Polisi Tantang Balik Roy Suryo dkk di Kasus Ijazah Jokowi: Silakan Ajukan Praperadilan!
-
Besok Diprediksi Jadi Puncak Arus Mudik Nataru ke Jogja, Exit Prambanan Jadi Perhatian
-
Mendagri: Pemerintah Hadir Penuh Tangani Bencana di Sumatera
-
Ancaman Bencana Kedua Sumatra: Saat Wabah Penyakit Mengintai di Tenda Pengungsian
-
METI: Transisi Energi Berkeadilan Tak Cukup dengan Target, Perlu Aksi Nyata
-
Kejagung Buka Kemungkinan Tersangka Baru Kasus Pemerasan Jaksa, Pimpinan Juga Bisa Terseret
-
Cuan dari Gang Sempit: Kisah PKL Malioboro yang Sukses Ternak Ratusan Tikus Mencit
-
MPR Dukung Kampung Haji, Dinilai Bikin Jemaah Lebih Tenang dan Aman Beribadah
-
KSAD Minta Media Ekspos Kerja Pemerintah Tangani Bencana Sumatra