Suara.com - Wakil Ketus DPR Sufmi Dasco Ahmad merespon penolakan dari masyarakat ihwal rencana anggota DPR beserta keluarga untuk melakukan tes dengan alat pendeteksi virus corona (covid-19) secara cepat atau rapid test.
Dasco menjelaskan, usulan pemeriksaan tersebut merupakan langkah pencegahan seiring dengan DPR yang bakal memasuki masa sidang setelah masa reses yang berakhir pada akhir pekan ini.
"Bermula dari kegelisahan beberapa anggota DPR karena sebentar lagi DPR RI akan memasuki masa sidang. Sehingga dikhawatirkan pada saat masa sidang apabila tidak ada antisipasi anggota yang baru selesai reses dari dapil-dapil ini kemudian menyebarkan virus ke dalam Kompleks Parlemen," kata Dasco saat dihubungi, Selasa (24/3/2020).
Dalam pemeriksaan rapid test tersebut, Dasco menyebut kalau DPR sama sekali tingak menggunakan uang rakyat yang ada di APBN. Melainkan, pemeriksaan merupakan inisiatif anggota yang kemudian melakukan patungan untuk membeli alat rapid test.
"Oleh karena itu selain karena tidak mau membebani anggaran negara dan juga rumah sakit-rumah sakit sekarang ini penuh untuk dites corona dan juga pejabat-pejabat kementerian sudah ngantre yang dites di rumah sakit. Sebagian anggota akhirnya berinisiatif untuk berpatungan membeli alat rapid test tersebut," tutur Dasco.
Lebih lanjut, politikus Partai Gerindra ini menyebut pembelian alat rapid test berdasarkan batas minimal, yakni sebanyak 30 ribu alat. Sementara untuk jumlah anggota legislatif di Parlemen yang akan diperiksa 575 orang. Dengan perhitungan jumlah keluarga anggota, diperkirakan alat rapid test yang digunakan sekitar 2.000 lebih.
Dasco mengatakan kelebihan dari alat rapid test, nantinya juga bakal diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, baik melalui pemerintah maupun rumah sakit.
"Pembelian alat ini juga ada batas minimalnya sehingga anggota DPR sudah sepakat bahwa kelebihan daripada alat ini akan dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Saya sudah pernah sampaikan di Harian Tempo pada waktu itu bahwa ada beberapa pemda yang sangat membutuhkan kita akan kirim," ujar Dasco.
"Dan apa yang dilakukan DPR ini justru pertahanan mandiri yang dilakukan juga untuk melindungi masyarakat sekitar. Bagaimana bila kemudian anggota DPR balik dari dapil kemudian masa sidang lalu kemudian tanpa dites terpapar semua? Sementara kami tidak mau membebani anggaran negara atau membuat repot rumah sakit rumah sakit yang kalau kemudian harus mengetes sekian banyak anggota DPR apalagi," sambungnya.
Baca Juga: Jokowi: Pemerintah Sudah Berhitung Skenario Terburuk Dampak Corona
Berita Terkait
Terpopuler
- Rumor Cerai Nia Ramadhani dan Ardi Bakrie Memanas, Ini Pernyataan Tegas Sang Asisten Pribadi
- 5 Sepeda Murah Kelas Premium, Fleksibel dan Awet Buat Goweser
- 5 City Car Bekas yang Kuat Nanjak, Ada Toyota hingga Hyundai
- 5 HP Murah RAM Besar di Bawah Rp1 Juta, Cocok untuk Multitasking
- Link Epstein File PDF, Dokumen hingga Foto Kasus Kejahatan Seksual Anak Rilis, Indonesia Terseret
Pilihan
-
Misi Juara Piala AFF: Boyongan Pemain Keturunan di Super League Kunci Kekuatan Timnas Indonesia?
-
Bukan Ragnar Oratmangoen! Persib Rekrut Striker Asal Spanyol, Siapa Dia?
-
Obsesi Epstein Bangun 'Pabrik Bayi' dengan Menghamili Banyak Perempuan
-
5 HP Baterai Jumbo untuk Driver Ojol agar Narik Seharian, Harga mulai dari Rp2 Jutaan
-
Bom Molotov Meledak di SMPN 3 Sungai Raya, Polisi Ungkap Terduga Pelaku Siswa Kelas IX
Terkini
-
Dukung 'Gentengisasi' Prabowo, Legislator Demokrat: Program Sangat Menyentuh Masyarakat
-
Pemulihan Pascabencana Sumatera Berlanjut: Pengungsi Terus Berkurang, Aktivitas Ekonomi Mulai Pulih
-
DPR Soroti Tragedi Siswa SD NTT, Dorong Evaluasi Sisdiknas dan Investigasi Menyeluruh
-
Dobrak Kemacetan Jakarta-Banten, Jalur MRT Bakal Tembus Sampai Balaraja
-
Pakar Soal Kasus Chromebook: Bukti Kejagung Bisa Gugurkan Dalih Niat Baik Nadiem Makarim
-
Benang yang Menjaga Hutan: Kisah Tenun Iban Sadap dari Jantung Kalimantan
-
Menpar Widiyanti Bantah Isu Bali Sepi Wisatawan, Ungkap Data 12,2 Juta Kunjungan di 2025
-
Tragedi Bocah NTT Bunuh Diri karena Tak Mampu Beli Buku, Mensos Janjikan Bantuan Pendidikan untuk Kakaknya
-
Kritik Kebijakan Pariwisata, Anggota Komisi VII DPR Ini Beri Menpar Widyanti Nilai 50 dari 100
-
OTT KPK di Jakarta Jaring Pejabat Bea Cukai