Suara.com - Wacana anggota DPR tes corona rupanya menuai polemik. Media sosial pun diramaikan dengan tanggapan netizen terkait hal ini.
Misalnya dari pengguna Twitter dengan akun @Greschinov. Pengguna Twitter dengan follower lebih dari 150 ribu ini menuliskan cuitan:
Yang paling berhak dapat rapid test kit corona, berdasarkan urutan prioritas:
1) Tenaga medis
2) Keluarga tenaga medis
3) Kurir/tenaga logistik/transportasi
4) Pelayan di cafe, kedai, warteg, dst
5) Mereka yang bekerja di tempat umum lainnya
.
Baca Juga: Masyarakat Terdampak Corona Bakal Dapat Kartu Sembako, Saldonya Rp 200 Ribu
.
.
4925341950) Anggota DPR
Jurnalis Dandhy Laksono juga memberikan tanggapannya terkait berita anggota DPR dan keluarga jalani tes corona.
Dalam cuitannya, Dandhy membagikan foto-foto tangkapan layar dari Instagram pribadinya, salah satu foto yang mencuri perhatian adalah foto saat seorang perempuan membawa poster bertuliskan "DICARI! Otak untuk DPR."
Ada pula cuitan menggelitik dari pengguna Twitter dengan akun @kaptenAmercia.
"Anggota DPR dites corona, malah positif korupsi," tulis @kaptenAmercia seperti dikutip Suara.com, Selasa (24/03).
Sebelumnya diberitakan, sebanyak 560 anggota DPR RI dan anggota keluarganya bakal menjalani tes kesehatan guna memeriksa apakah terinfeksi virus corona Covid-19 atau tidak.
Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar memastikan, pemeriksaan itu dilakukan guna mendeteksi dini serta melakukan penanganan bila ada indikasi wakil rakyat terhormat terpapar Covid-19.
BACA JUGA: DPR RI Minta Rapid Test Covid-19, Alissa Wahid: Masya Allah Saya Tak Ikhlas
Indra mengatakan, nantinya anggota DPR akan dilakukan pemeriksaan secara bergilir sesuai jadwal yang telah dibuat. Pemeriksaan dilakukan dalam waktu dekat, yakni Kamis dan Jumat (26-27/3) pekan ini.
Indra beralasan, pemeriksaan bergilir di satu tempat lantaran adanya keterbatasan tenaga medis, di mana hanya ada empat dokter dan empat para medis.
"Ini kan tenaga kami terbatas, jadi akan dilakukan di aula di kompleks Kalibata dan Ulujami," kata Indra kepada wartawan, Senin (23/3/2020).
Ia berujar, pemeriksaan hanya dilakukan dengan metode rapid test, bukan PCR. Kendati begitu, dewan yang kedapatan positif corona melalui rapid test bakal dirujuk ke rumah sakit.
"Iya. Jadi yang kami lakukan itu rapid test kalau itu negatif langsung dirujuk ke bbrapa rumah sakit untuk divaksin anti flu dan anti phenomia. Kami pada rumah sakit rujukan kita sudah sampaikan nanti akan ditangani sesuai prosedur penanganan virus," ujar Indra.
Dinilai tidak peka
Rencana tes virus Corona atau Covid-19 untuk anggota DPR dan keluarganya panen cibiran serta protes dari publik, terutama para warganet di media sosial.
Salah satunya yang mengkritik keras adalah pegiat hak asasi manusia, Veronica Koman. Melalui akun jejaring sosial Twitter miliknya, Veronica menyebut hal ini menjijikan.
Menurut dia, banyak orang dari berbagai negara bersusah payah mendapatkan tes di tengah kelangkaan pasokan medis. Sementara, anggota parlemen Indonesia mendapatkannya gratis.
"Saat banyak orang sakit dari berbagai negara bersusah payah untuk mendapatkan tes di tengah kelangkaan pasokan medis, semua anggota parlemen Indonesia dan keluarganya akan mendapatkan tes Covid-19 secara gratis. Menjijikan. Ini adalah perang kelas," cuit Veronica Koman seperti dikutip Suara.com dari akun Twitter @VeronicaKoman.
Di cuitan lain, Veronica Koman memaklumi ketika semua negara gagap mengatasi pandemi ini. Namun, imbuh dia, memprioritaskan anggota DPR dan keluarganya dites gratis itu merupakan hal yang tidak peka.
Veronica Koman mengatakan kebijakan tersebut sebagai cerminan dari kultur korupsi kolusi dan nepotisme (KKN) yang dituding menjangkiti DPR.
"Semua negara gagap dalam mengatasi pandemik, iya dimengerti. Tapi memprioritaskan semua anggota DPR dan keluarganya dites gratis ketika rakyat yang sakit saja sulit dites sangatlah tidak peka. Kebijakan ini cerminan dari kultur KKN yang memang menjangkiti DPR," tulis Veronica Koman.
Protes lain dilancarkan intelektual Nahdlatul Ulama (NU) Ulil Abshar Abdalla. Dia meminta tes untuk anggota DPR dibatalkan, dan lebih memilih dokter, tenaga kesehatan pasien ODP dan PDP sebagai prioritas.
"Batalkan tes untuk anggota DPR dan keluarga. Prioritaskan para dokter, nakes, ODP, PDP. Pliiiiis..." cuit Ulil Abshar Abdalla melalui akun Twitter miliknya, @ulil.
Berita Terkait
-
Benarkah Mulan Jameela Hanya Lulusan SMA? Pendidikannya Disentil gegara Tas Mewah
-
Mulan Jameela Kerja Pakai Tas Seharga Gaji dan Tunjangan DPR Sebulan?
-
Venna Melinda Sebut Verrell Bramasta Makin Kurus Sejak Jadi Anggota DPR
-
Jadi DPR Minimal Lulusan Apa? Ada 211 Wakil Rakyat Tak Cantumkan Pendidikan
-
Lita Gading Soroti Latar Pendidikan Iyeth Bustami di DPR: Lulusan Paket C
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO