Suara.com - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto menyebut, ada sejumlah kebijakan dalam pelaksaan tes cepat atau rapid test virus corona yang akan dilakukan pemerintah.
Yurianto mengatakan, masyarakat yang diprioritaskan untuk rapid test adalah orang yang pernah kontak langsung dengan pasien positif virus corona COVID-19. Jika ia positif, maka akan pemeriksaan akan dilanjutkan ke keluarganya.
"Pertama, rapid test kami lakukan kepada orang yang kontak dekat dengan kasus positif dan sudah terkonfirmasi dan dirawat di rumah sakit, atau kasus positif yang harus dilakukan isolasi," kata Yurianto kata dalam konferensi pers via YouTube BNPB, Selasa (24/3/2020).
Kedua, rapid test ini akan dilakukan kepada semua tenaga kesehatan yang terkait dengan layanan terhadap pasien virus corona, termasuk pegawai rumah sakit non-medis.
"Kami lakukan pemeriksaan kepada semua tenaga kesehatan yang terkait dengan layanan terhadap pasien covid. Ini harus diperiksa termasuk front office RS. Kita tahu mereka kelompok sensitif untuk rentan terinfeksi covid," ucapnya.
Yuri menyebut, kalau stok logistik dari alat pemeriksaan ini sudah bisa didatangkan dengan jumlah yang banyak, maka pihaknya akan melakukan pemeriksaan berbasis wilayah.
"Pelaksanaan tes akan disentralisasikan di semua fasilitas kesehatan di wilayah itu. Misalnya Puskesmas, laboratorium di wilayah itu, atau rumah sakit baik pemerintah ataupun swasta. Ini yang harus kita lakukan. Oleh karena itu, ini menjadi urut-urutan tahapan," imbuhnya.
Diketahui, data terbaru per Selasa (24/3/2020), di Indonesia tercatat 686 orang positif, 55 meninggal, dan 30 sembuh dari virus corona COVID-19.
Baca Juga: Rabu Besok, Bogor Gelar Rapid Test Virus Corona di 4 Rumah Sakit Ini
Berita Terkait
-
Jokowi: Rapid Test Harus Diprioritaskan ke ODP, PDP dan Keluarga
-
Kompak Tolak Rapid Test DPR, Demokrat-PAN: Dahulukan Rakyat!
-
Masih 30 Orang, Jubir COVID-19: Tak Ada Penambahan Pasien Corona Sembuh
-
LIVE STREAMING: Update Covid-19 Selasa, 24 Maret 2020
-
Formappi Geram Soal Rapid Test: Entah Apa yang Dipikirkan DPR!
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Listrik Harga di Bawah Rp10 Juta, Hemat dan Ramah Lingkungan
- 10 Rekomendasi Tablet Harga 1 Jutaan Dilengkapi SIM Card dan RAM Besar
- Rhenald Kasali di Sidang ASDP: Beli Perusahaan Rugi Itu Lazim, Hakim Punya Pandangan Berbeda?
- 20 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 4 Oktober 2025, Klaim Ballon d'Or dan 16.000 Gems
- Beda Pajak Tahunan Mitsubishi Destinator dan Innova Reborn, Lebih Ringan Mana?
Pilihan
-
Maarten Paes: Pertama (Kalahkan) Arab Saudi Lalu Irak, Lalu Kita Berpesta!
-
Formasi Bocor! Begini Susunan Pemain Arab Saudi Lawan Timnas Indonesia
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
Terkini
-
Pemerintah Sebut UU Pers Beri Jaminan Perlindungan Hukum Wartawan, Iwakum Sebut Ini
-
Menpar Widiyanti Targetkan Industri MICE Indonesia Susul Vietnam di Peringkat Global
-
Puji Kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi, BGN Puji Jateng Paling Siap Jalankan Program Gizi Nasional
-
Jokowi 'Dikepung' Politik? Rocky Gerung Bongkar Alasan di Balik Manuver Prabowo-Gibran 2029
-
'Mereka Ada Sebelum Negara Ini Ada,' Pembelaan Antropolg untuk 11 Warga Maba Sangaji di Persidangan
-
Terungkap! 'Orang Baik' yang Selamatkan PPP dari Perpecahan: Ini Peran Pentingnya
-
Dana Transfer Dipangkas Rp 15 Triliun, APBD DKI 2026 Anjlok dan Gubernur Perintahkan Efisiensi Total
-
Kelurahan Kapuk Dipecah Jadi 3: Lurah Klaim Warga Menanti Sejak Lama, Semua RW dan RT Setuju
-
Antonius Kosasih Divonis 10 Tahun Bui di Kasus Korupsi PT Taspen, Hukuman Uang Pengganti Fantastis!
-
Kapuk Over Populasi, Lurah Sebut Petugas Sampai Kerja di Akhir Pekan Urus Kependudukan