Suara.com - Korlantas Polri masih menunggu keputusan pemerintah terkait rencana larangan mudik Lebaran 2020. Keputusan tersebut nantinya akan menjadi dasar kepolisian dalam menyusun skema lalu lintas mudik di tengah mewabahnya pandemi virus corona atau Covid-19.
Kepala Korlantas Polri, Irjen Istiono mengatakan, hingga kekinian pihaknya masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat terkait mudik Lebaran 2020, sebelum akhirnya menyusun skema lalu lintas. Misalnya, apakah nantinya mudik lebaran itu dilarang atau ada imbauan khusus dari pemerintah.
"Tunggu keputusan pemerintah saja, skenario itu kita susun, apakah mudik 2020 ini imbauan atau larangan," kata Istiono saat dikonfirmasi, Kamis (26/3/2020).
Kendati demikian, Istiono mengatakan, saat ini pihaknya berpegang teguh pada Maklumat Kapolri Jenderal Polisi Idham Aziz yang memerintahkan untuk menertibkan masyarakat yang masih berkerumun di tengah mewabahnya Covid-19. Hal itu dilakukan sebagai upaya untuk menekan potensi penyebaran virus asal Wuhan, China tersebut.
"Yang jelas Polri telah melaksanakan maklumat Kapolri tentang larangan berkerumun, pencegahan virus Covid-19 di seluruh Indonesia," katanya.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menyatakan, tengah mempertimbangkan opsi mengenai pelarangan mudik Lebaran 2020 guna mencegah penyebaran Covid-19.
Staf Khusus Menko Maritim dan Investasi Bidang Kelembagaan dan Media Jodi Mahardi menyampaikan bahwa pemerintah telah mempertimbangkan secara serius opsi terkait pelarangan mudik Lebaran 2020. Sebab, dia menyampaikan semua pihak pada dasarnya telah bersepakat bahwa hal yang paling utama dan penting yakni menjaga keselamatan masyarakat.
Jodi lantas menjelaskan, Kemenko Maritim dan Investasi telah menggelar dua kali rapat koordinasi mengenai mudik Lebaran yang dihadiri sejumlah kementerian/lembaga termasuk Kemenko Polhukam, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Perhubungan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, hingga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, serta TNI dan Polri.
Jodi yang juga Juru Bicara Menko Maritim dan Investasi mengungkapkan, pemerintah menyiapkan tiga skenario mudik Lebaran 2020, yakni mudik seperti biasa, meniadakan program mudik gratis, serta melarang mudik.
Baca Juga: Ribuan Warga Mudik, Jumlah Pasien Positif Corona di Jateng Terus Bertambah
"Ketiga skenario itu akan segera dilaporkan kepada Presiden," kata Jodi dalam rilis pers melalui video, dilansir laman Antara, Selasa (24/3/2020).
Berita Terkait
-
Pemudik dari Jakarta ke Bandung Mungkin Akan Dijadikan ODP Virus Corona
-
Warga Bandung Diminta Jangan Mudik, karena Sumber Corona di Jakarta
-
Opsi Larangan Mudik Lebaran Kembali Tercuat dan Tiga Skenario Siap Diajukan
-
Cegah Penularan Corona, Kemenhub Kaji Larangan Mudik Lebaran
-
Covid-19 Mewabah Jelang Lebaran, Polri Susun Strategi Pengamanan Mudik
Terpopuler
- Lipstik Warna Apa yang Cocok di Usia 50-an? Ini 5 Pilihan agar Terlihat Fresh dan Lebih Muda
- 5 Rekomendasi Sampo Kemiri Penghitam Rambut dan Penghilang Uban, Mulai Rp10 Ribuan
- 5 Sampo Uban Sachet Bikin Rambut Hitam Praktis dan Harga Terjangkau
- 5 Rekomendasi Sepatu Adidas untuk Lari selain Adizero, Harga Lebih Terjangkau!
- 5 Cat Rambut yang Tahan Lama untuk Tutupi Uban, Harga Mulai Rp17 Ribuan
Pilihan
-
Untuk Pengingat! Ini Daftar Korban Tewas Persib vs Persija: Tak Ada Bola Seharga Nyawa
-
Kriminalisasi Rasa Tersinggung: Mengadili Komedi 'Mens Rea' Pandji Pragiwaksono
-
Duduk Perkara Ribut Diego Simeone dengan Vinicius Jr di Laga Derby Madrid
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
Terkini
-
PDIP: Kami Penyeimbang, Bukan Mendua, Terungkap Alasan Ogah Jadi Oposisi Prabowo
-
Subuh Mencekam di Tambora: Api Amuk 15 Bangunan, Kerugian Tembus Rp1,7 Miliar
-
Trump Dikabarkan Kirim Operasi Khusus Militer AS untuk 'Caplok' Greenland
-
Wanti-wanti Peneliti UGM Soal Superflu, Tetap Bisa Fatal Bagi yang Rentan
-
Tersangka Korupsi Kini 'Dilindungi' dari Konferensi Penetapan KPK Imbas KUHAP Baru
-
Kronologi Suap Pajak KPP Madya Jakut: Diskon Rp59 M Dibarter Fee Miliaran Berujung OTT KPK
-
Cuaca Hari Ini: Hujan Terjadi Hampir di Berbagai daerah dari Banten Sampai Yogyakarta
-
PSI Incar Jawa Tengah Jadi Kandang Gajah, Hasto PDIP Kasih Respons Santai, Begini Katanya
-
Rakernas I 2026: PDIP Bakal Umumkan Sikap Resmi Terkait Wacana Pilkada di Akhir Acara
-
Megawati di HUT ke-53 PDIP: Politik Adalah Alat Pengabdian, Bukan Sekadar Kejar Jabatan