Suara.com - Mabes Polri mengklaim terus melakukan penindakan terhadap warga yang berkerumun selama pandemi Corona COVID-19.
Untuk mengantisipasi penyebaran sampar corona ini, polisi telah membubarkan 1.371 kegiatan yang memicu kerumunan massa di sejumlah wilayah Indonesia.
"Ada di wilayah Jakarta sampai di Indonesia lainnya. Sudah membubarkan kerumunan massa sebanyak 1.371 massa kerumunan," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, Brigadir Jenderal Raden Prabowo Argo Yuwono, di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (26/3/2020).
Menurut Argo, tindakan pembubaran kerumunan orang itu juga melibatkan TNI dan petugas pemerintah setempat. Operasi pencegahan virus corona ini dilakukan di seluruh Polda.
"Semua juga terdapat di semua Polda. Semua ini dibantu dari TNI dan Pemda," ujar Argo.
Dia juga mengingatkan agar masyarakat bisa menaati kebijakan yang sudah diterapkan pemerintah agar bisa berdiam di rumah untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona.
"Kami imbau kembali masyarakat tak melakukan pengumpulan massa, kita harus jadi pahlawan pemutus (mata rantai corona) dengan berada di rumah. Semoga bangsa kami dengan disiplin sehingga bisa cepat selesai berkaitan virus corona," kata dia.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Polisi Idham Aziz telah mengerahkan personelnya untuk membubarkan masyarakat yang masih berkerumun dan berkumpul di tengah mewabahnya Covid-19. Hal itu tertuang dalam Maklumat Kapolri Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan terhadap Kebijakan Pemerintah dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (Covid-19).
Berdasar isi maklumat tersebut, setidaknya ada lima jenis kegiatan massa yang dapat dibubarkan. Di antaranya;
Baca Juga: Pemerintah Janji Bahan Pangan Akan Selalu Ada Ditengah Pandemi Corona
Pertama, pertemuan sosial, budaya, keagamaan, dan aliran kepercayaan dalam bentuk seminar, lokakarya, sarasehan, dan kegiatan lainnya yang sejenis.
Kedua, kegiatan konser musik, pekan raya, festival, bazar, pasar malam, pameran, dan resepsi keluarga.
Ketiga, kegiatan olahraga, kesenian, dan jasa hiburan.
Keempat, unjuk rasa, pawai, dan karnaval.
Kelima, kegiatan lain yang menjadikan berkumpulnya massa.
Berita Terkait
-
Gisella Anastasia dan Wijin Pose Berdempetan, Warganet: Corona Woi Corona!
-
Imbas Corona, Bioskop di Jakarta Tutup
-
Keikhlasan Perawat Corona: Kerja Makin Berat, Shif Malam Tak Dapat Makan
-
Terus Bertambah, Polri Tangani 46 Kasus Hoaks Terkait Covid-19
-
Sumbar Tanggap Darurat Corona, Gubernur: Tutup Penerbangan Luar Negeri
Terpopuler
- Ratusan Warga Cianjur Gagal Rayakan Lebaran Gara-gara Kena Tipu Paket Sembako Bodong
- 61 Kode Redeem FF Max Terbaru 20 Maret 2026: Raih THR Idul Fitri, AK47 Lava, dan Joker
- Lebaran 2026 Tanggal Berapa? Cek Jadwal Idulfitri Pemerintah, NU, Muhammadiyah, dan Negara Lain
- 7 HP Samsung Terbaik untuk Orang Tua: Layar Besar, Baterai Awet
- 30 Link Twibbon Idul Fitri 2026 Simpel Elegan, Cocok Dibagikan ke Grup Kantor dan Rekan Kerja
Pilihan
-
Skandal Dean James Melebar! Pakar Hukum Belanda Sebut Status WNI Jadi Masalah Utama
-
Serangan AS-Israel di Malam Takbiran Tewaskan Jubir Garda Revolusi Iran
-
Mencekam! Jirayut Terjebak Baku Tembak di Thailand
-
Pak Menteri Siap Potong Gaji? Siasat Prabowo Hadapi Krisis Global Contek Pakistan
-
Kabar Duka! Pemilik Como 1907 Sekaligus Bos Djarum Meninggal Dunia
Terkini
-
Tak Ada di Rutan KPK, Gus Yaqut Jadi Tahanan Rumah
-
Open House Anies Baswedan: Momen Sampaikan Aspirasi Hingga Karya Lukis
-
Prabowo Minta Kasus Andrie Yunus Diusut Tuntas, Anies Baswedan: Aparat Harus Wujudkan
-
4 Prajurit TNI Jadi Tersangka Kasus Andrie Yunus, Anies Baswedan: Selidiki Sampai Pemberi Perintah!
-
Tak Hadir Open House Anies Baswedan, Tom Lembong Sudah Kirim Pesan Ucapan Lebaran
-
Ngeri! Iran Tembakkan Rudal Balistik Sejauh 2500 Mil Serang Pangkalan AS-Inggris
-
Jangan Salah Paham! Begini Aturan Main Skema WFH 1 Hari Seminggu yang Sedang Digodok Pemerintah
-
Pemerintah Godok Skema WFH untuk ASN, Ini Alasannya
-
Iran Tolak Gencatan Senjata, Menlu Abbas Araghchi: Apa Jaminannya AS-Israel Tak Lagi Menyerang?
-
Sempat Ribut dengan Trump, Presiden Kolombia Dituduh AS Terima Dana dari Kartel Narkoba