Suara.com - Ditetapkannya Sumatera Barat (Sumbar) dalam status Tanggap Darurat Corona, membuat Gubernur Irwan Prayitno melakukan sejumlah antisipasi. Salah satunya adalah pembatasan masuknya orang hingga perketat orang yang masuk dari jalur darat dan jalur udara.
Pengetatan orang yang masuk wilayah Sumbar, jelas Irwan, sangat dibutuhkan untuk meminimalisasikan penularan Virus Corona atau Covid-19.
"Pasien dalam pemantauan kebanyakan riwayatnya dari luar Sumbar. Strategi kita adalah batasi yang masuk dari luar negeri jadi ditutup, darat diperketat, tak hanya itu kita juga keluarkan surat imbauan untuk perantau jangan pulang kampung," ungkapnya di aula Gubernur seperti dilansir Covesia.com-jaringan Suara.com pada Kamis (26/3/2020).
Irwan mengemukakan, untuk saat ini sudah meminta agar penerbangan dihentikan di Bandara Internasional Minangkabau (BIM).
"Kami sudah bicara dengan grand manager untuk bisa menghentikan penerbangan," terangnya.
Selain itu, langkah pemprov lainnya adalah meliburkan sekolah dan juga kerja di rumah.
"Objek wisata ditutup, kegiatan di luar di tutup kecuali rapat penanganan covid ini. Bahkan, MUI Sumbar sudah memberikan imbauan untuk tidak Salat Jumat di masjid," ungkapnya.
Irwan juga mengemukakan langkah yang dilakukan setelah wilayahnya ditetapkan sebagai daerah tanggap darurat Corona.
"Kita sudah melakukan berbagai antisipasi, menyiapkan rumah sakit, APD, pemeriksaan swab PDD, dan segera akan diperiksa swab ODP," jelasnya.
Baca Juga: Provinsi Aceh Kini Berstatus Tanggap Darurat Corona Hingga 29 Mei 2020
Disebutkan Irwan setelah laboratorium Unand siap memeriksa ODP, yang diisolasi yang betul-betul positif.
"Kalau PDP negatif tak perlu isolasi,"ujarnya.
Untuk diketahui, saat ini pemprov sudah menyiapkan 28 kamar isolasi di RS M Djamil, kemudian 23 kamar di RS Unand untuk isolasi, 12 kamar di RS Ahmad muhtar.
"Kita juga siapkan RS tentara, Pariaman, Solok bisa sampai 100 kasur untuk isolasi,khusus isolasi."
Berita Terkait
-
Rumah Dinas Wali Kota Semarang Mau Jadi Ruang Isolasi Pasien Virus Corona
-
Sepekan Tanggap Darurat Corona, Driver Taksi Online Sepi Penumpang
-
Provinsi Aceh Kini Berstatus Tanggap Darurat Corona Hingga 29 Mei 2020
-
Sumatera Selatan Tanggap Darurat Virus Corona
-
Jakarta Tanggap Darurat, Anies Peringatkan Warga Potensi Penularan Corona
Terpopuler
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- 6 Fakta Mencekam Pembacokan di UIN Suska Riau: Pelaku Sempat Sandera Korban di Ruang Seminar
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
- Habiburokhman Ngamuk di DPR, Perwakilan Pengembang Klaster Vasana Diusir Paksa Saat Rapat di Senayan
Pilihan
-
Update Kuota PINTAR BI Wilayah Jawa dan Luar Jawa untuk Penukaran Uang
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
Terkini
-
Luput dari Pengawasan, Praktik Tak Manusiawi di Panti Disabilitas Mental Dilaporkan ke Mensos
-
Siap Berdebat dengan Menteri Pigai Soal HAM, Zainal Arifin Mochtar: Bukan Teoretis tapi Tagih Janji
-
Demo Mahasiswa di Mabes Polri saat Ramadan, Polisi Berpeci dan Bersorban Siap Bagi Takjil
-
Geger Mobil Dinas Rp8,5 M, Golkar "Semprot" Gubernur Kaltim: Ukur Kondisi Rakyat
-
Kecewa Tak Ditemui Kapolri, BEM UI dan Aliansi Mahasiswa Ancam Gelar Aksi Lebih Besar
-
Diskon Besar hingga Transportasi Gratis! Ini Fasilitas Mudik ke Jakarta yang Ditawarkan Pemprov DKI
-
Amnesty International Anggap Tuntutan Jaksa Terhadap Delpedro Cs Sebagai Operasi Pembungkaman Kritik
-
Anies Baswedan Soroti Keberhasilan Gerakan Rakyat di Ultah Pertama: Bukan Sekadar Papan Nama!
-
Heboh Keluhan Warga Diwajibkan Bayar Infaq Lewat BAZNAS DKI, Pramono: Tak Boleh Ada Pemaksaan!
-
Angka Perkawinan Anak Turun ke 5,9 Persen, Pemerintah Soroti 380 Ribu Nikah Tak Tercatat